Lebak — Upaya memperkuat pemenuhan hak-hak warga negara terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Lebak. Wakil Bupati Lebak, Amir Hamzah, melakukan kunjungan kerja ke Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) yang berlokasi di Gedung Wisma 46, Jakarta Pusat, Rabu (17/12/2025).
Kunjungan tersebut dilakukan sebagai langkah strategis untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas sektor, khususnya dalam mengoptimalkan pelayanan publik serta memperjuangkan terpenuhinya hak-hak kewarganegaraan dan kependudukan bagi masyarakat Lebak.
Dalam pertemuan itu, hadir Ketua II IKI, Drs. KH. Saifullah Ma’shum, M.Si, Peneliti IKI Eddy Setiwan, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Lebak Ahmad M. Nur, serta jajaran IKI lainnya.
Pertemuan antara Wakil Bupati Lebak dan jajaran IKI membahas sejumlah isu strategis, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, perlindungan hak-hak sipil masyarakat, hingga upaya penghapusan segala bentuk diskriminasi dalam pemenuhan hak kewarganegaraan. Salah satu perhatian utama dalam diskusi tersebut adalah pentingnya peningkatan kesadaran masyarakat terkait pernikahan yang diakui oleh negara.
Wakil Bupati Lebak, Amir Hamzah, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Lebak untuk terus menghadirkan layanan publik yang adil, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Menurutnya, kolaborasi dengan lembaga yang memiliki fokus pada penguatan kewarganegaraan seperti IKI sangat penting untuk memperluas perspektif sekaligus memperkuat kebijakan daerah agar lebih responsif terhadap kebutuhan warga.
“Pemenuhan hak-hak kewarganegaraan merupakan tanggung jawab negara yang harus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Melalui kolaborasi ini, kami berharap dapat mendorong pelayanan yang lebih optimal dan bebas dari praktik diskriminasi,” ujar Amir Hamzah.
Sementara itu, pihak IKI menyambut baik kunjungan Wakil Bupati Lebak tersebut dan menyatakan kesiapan untuk bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Lebak. Sinergi ini direncanakan melalui berbagai program pendampingan, kajian kebijakan, serta kerja sama di bidang kewarganegaraan dan kependudukan.
Kolaborasi ini diharapkan menjadi langkah awal yang konkret dalam menghadirkan pelayanan kependudukan yang lebih humanis, inklusif, dan berpihak pada hak-hak dasar warga negara di Kabupaten Lebak.***
