“Korupsi bukan hanya persoalan hukum, melainkan persoalan moral, budaya, dan tata kelola. Ia merusak kepercayaan publik, menghambat pelayanan, memperlebar kesenjangan sosial, dan menggerogoti kualitas pembangunan,” ujar Andra Soni.
Gubernur menekankan bahwa korupsi merampas hak rakyat atas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya. Karena itu, menurutnya, tidak ada pemerintahan yang benar-benar dapat melayani rakyat apabila praktik korupsi masih terjadi.
Ia juga menyoroti pentingnya dunia pendidikan sebagai ruang strategis untuk membangun ekosistem antikorupsi sejak dini, sehingga sekolah harus menjadi zona integritas.
“Sekolah harus menjadi zona integritas. Tidak boleh ada ruang praktik korupsi, pungutan liar, atau penyalahgunaan wewenang dalam dunia pendidikan. Nilai integritas tidak lahir dari ceramah semata, tetapi dari keteladanan,” tandasnya.
Gubernur menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi Banten terus memperkuat integritas di berbagai lini pemerintahan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, hingga pengawasan.
“Banten harus maju, adil, merata, dan tidak korupsi. Itu visi yang terus kita dengungkan sebagai pengingat bagi seluruh aparatur,” ungkapnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda, jajaran OPD, pelajar, tenaga pendidik, serta berbagai elemen masyarakat. ***
