Tangerang,—Suasana di Ballroom Hotel Aryaduta Kelapa Dua, Kamis (13/11/25), terasa berbeda. Para kepala desa, camat, dan perangkat daerah tampak antusias mengikuti Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa yang dibuka langsung oleh Bupati Tangerang Moch.
Maesyal Rasyid.
Dengan mengusung tema “Optimalisasi Peran Desa, BUMDes, dan KDMP sebagai Penggerak Ekonomi Desa,” kegiatan ini menghadirkan narasumber dari BPKP Perwakilan Banten, Kementerian Desa, serta Kementerian Keuangan — menandakan keseriusan pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel.
Dalam sambutannya, Bupati Maesyal Rasyid menyampaikan apresiasi atas komitmen seluruh pihak yang terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pembangunan desa. Ia menekankan pentingnya forum tersebut sebagai wadah untuk bertukar gagasan dan menyampaikan langsung kendala di lapangan.
“Tahun 2026 ke depan, saya ingin para kepala desa menyampaikan langsung keluhannya di forum seperti ini. Karena hari ini kita dihadiri langsung oleh BPKP, Kementerian Desa, dan Kementerian Keuangan. Gunakan kesempatan ini untuk banyak bertanya, supaya pengelolaan keuangan desa aman dan tepat sasaran,” ujar Bupati Maesyal Rasyid.
Bupati juga memaparkan bahwa sumber keuangan desa berasal dari berbagai sektor — mulai dari pemerintah pusat melalui Kementerian Desa dan Kementerian Keuangan, hingga alokasi APBD Kabupaten Tangerang yang disalurkan lewat bagi hasil pajak dan retribusi. Karena itu, ia menekankan pentingnya sinergi dan transparansi antar level pemerintahan.
"Kita harus bersama-sama menjaga agar pengelolaan keuangan desa bisa baik, transparan, dan akuntable. Kalau ada kendala, jangan sungkan untuk berkonsultasi dengan camat, inspektorat, atau perangkat daerah terkait. Yang penting tidak ada unsur kesengajaan dalam kesalahan administrasi,” tegasnya.
Menariknya, dalam kesempatan itu Bupati juga mengungkapkan adanya kebijakan pemerintah pusat mengenai pengurangan dana transfer sebesar Rp619 miliar yang turut memengaruhi pembangunan di Kabupaten Tangerang. Meski begitu, ia memastikan bahwa Pemkab tidak tinggal diam.
“Pengurangan ini bukan hanya di Kabupaten Tangerang, tapi di seluruh Indonesia. Pemerintah pusat saat ini fokus pada penguatan ekonomi rakyat dari bawah. Kita terus berupaya mencari solusi terbaik karena desa menjadi ujung tombak pertumbuhan ekonomi daerah,” jelasnya.***
