SERANG – Kabar gembira bagi para guru di Banten. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memastikan tambahan penghasilan bagi guru SMA, SMK, dan SKh negeri segera dicairkan pada bulan ini.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Rina Dewiyanti, mengungkapkan bahwa anggaran sebesar Rp11,65 miliar telah dialokasikan melalui Perubahan APBD 2025.
“Setelah Perda Perubahan APBD 2025 dan DPPA disahkan kita langsung bayarkan,” ujarnya, Rabu (1/10).
Rina menjelaskan, tambahan penghasilan ini diberikan untuk tiga bulan. Saat ini proses administrasi sedang berjalan, sehingga pencairan dipastikan segera dilakukan. “Jadi guru tidak perlu khawatir, hak mereka sudah terjamin,” tegasnya.
Berdasarkan data BPKAD, alokasi terbesar ditujukan untuk wali kelas dengan total lebih dari Rp5,3 miliar, disusul wakil kepala sekolah sebesar Rp3,24 miliar. Sementara itu, kepala laboratorium atau program keahlian menerima Rp1,46 miliar, pembina ekstrakurikuler internal Rp1,23 miliar, dan guru BK sebesar Rp338 juta.
Adapun besaran tambahan penghasilan yang diberikan selama tiga bulan, yakni Wakil Kepala Sekolah Rp1 juta per bulan; Wali Kelas Rp250 ribu per bulan; Kepala Laboratorium, Bengkel, Program Keahlian, Program Studi, atau Jurusan Rp250 ribu per bulan; Pembina Ekstrakurikuler Internal Rp250 ribu per bulan; serta Kepala BK/BP/Guru BK Rp250 ribu per bulan.
Rina menegaskan, meski Tunjangan Tambahan (Tuta) dari pemerintah pusat dihapus mulai 2024, Pemprov Banten tetap memberikan solusi agar kesejahteraan guru tidak berkurang.
“Ini bentuk komitmen Pemprov dan Pak Gubernur Banten dalam menjaga kualitas pendidikan,” tandasnya.
Dengan adanya tambahan penghasilan ini, diharapkan semangat para guru dalam mendidik siswa semakin meningkat, sekaligus menjadi bentuk penghargaan nyata terhadap peran penting mereka dalam dunia pendidikan di Banten.
