Ia menjelaskan bahwa dari pendataan yang dilakukan secara menyeluruh, terdapat 824.212 balita yang terdata. Pemprov Banten bekerja sama dengan Posyandu dan PKK untuk mempercepat penanganan stunting dan gizi buruk.
“Intervensi dilakukan berdasarkan data by name by address. Kami juga memantau kegiatan intervensi melalui e-dasawisma,” ungkap Al Muktabar.
Melalui Dapur PKK, intervensi terhadap anak yang mengalami stunting dan gizi buruk dilakukan melalui program makanan bergizi dan makanan tambahan.
Al Muktabar juga menekankan bahwa Pemprov Banten telah menyiapkan pembiayaan kesehatan berbasis asuransi BPJS untuk penanganan kesehatan, dengan cakupan universal health care (UHC) mencapai 99 persen.
Untuk memantau intervensi dalam penanganan stunting dan gizi buruk, Pemprov Banten bekerja sama dengan Universitas Indonesia dalam mengembangkan aplikasi e-dasawisma. Aplikasi ini berfungsi untuk memantau semua intervensi yang dilakukan, sehingga kendala yang muncul dapat segera terdeteksi dan dianalisis.
Di kesempatan yang sama, Staf Ahli Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Kemaritiman Kemenko PMK, Budiono Subambang, memberikan apresiasi terhadap program dan langkah-langkah yang telah dilaksanakan oleh Pemprov Banten.
“Capaian target pembangunan nasional, terutama dalam penanganan stunting, gizi buruk, dan kemiskinan ekstrem, menunjukkan hasil yang baik. Ini adalah prestasi yang patut diapresiasi,” ucapnya.
Budiono menambahkan bahwa pencapaian tersebut tidak diperoleh dengan mudah, melainkan merupakan hasil kerja keras dalam perencanaan, pelaksanaan, serta komunikasi yang efektif dengan semua pemangku kepentingan untuk mencegah dan mempercepat penurunan stunting.
