SERANG – Virgojanti, selaku Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Banten, menegaskan bahwa pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan (Faskes) di Banten telah berjalan dengan baik. Saat ini, tingkat cakupan Universal Health Coverage (UHC) di Banten telah mencapai 99 persen, melampaui target nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Virgojanti setelah menghadiri pertemuan forum komunikasi dan kemitraan dengan para pemangku kepentingan di Provinsi Banten, yang diselenggarakan di Aston Hotel, Kota Serang, pada Selasa, 10 September 2024.
Menurut Virgojanti, dengan capaian UHC yang tinggi, masyarakat Banten dapat lebih mudah mengakses layanan kesehatan tanpa perlu khawatir meskipun belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. “Sementara waktu, mereka bisa menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan datang langsung ke Faskes terdekat. Nanti akan otomatis didaftarkan ke BPJS Kesehatan. Ini adalah salah satu bentuk kehadiran pemerintah dalam memberikan layanan terbaik bagi masyarakat,” jelas Virgojanti.
Selain itu, Virgojanti juga menyebutkan bahwa BPJS Kesehatan telah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanannya. Kini, peserta baru yang biayanya ditanggung pemerintah bisa langsung memanfaatkan layanan kesehatan tanpa perlu menunggu hingga 14 hari kerja.
Dalam rapat koordinasi ini, Virgojanti mengungkapkan bahwa berbagai pihak membahas sejumlah tantangan yang dihadapi, terutama terkait dengan partisipasi masyarakat dalam program BPJS mandiri. “Kami ingin meningkatkan partisipasi masyarakat, oleh karena itu rapat ini diselenggarakan agar komunikasi berjalan baik,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Virgojanti juga menyoroti kesiapan RSUD Banten dalam menyediakan layanan untuk pasien kanker, yang nantinya bisa menggunakan BPJS Kesehatan. “Dengan adanya layanan ini, masyarakat Banten yang membutuhkan pengobatan kanker tidak perlu pergi jauh ke Jakarta,” tambahnya.
Adiwan Qodar, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Serang, menambahkan bahwa acara tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Provinsi Banten, baik dari segi kepesertaan maupun layanan kesehatan. “Berbagai capaian dan tantangan telah dibahas, dan semua solusi memerlukan dukungan dari seluruh pihak agar manfaat JKN bisa dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat,” ujarnya. (*)
(red)
