Rabu, 18 Juni 2025 10:13 WIB
BerandaBerita UtamaBPBD Banten Gelar Rapat Koordinasi Penanganan Pascabencana, Fokus Utama pada Sumber Daya...

BPBD Banten Gelar Rapat Koordinasi Penanganan Pascabencana, Fokus Utama pada Sumber Daya Alam dan Lingkungan

- Advertisement -

SERANG – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten mengadakan rapat koordinasi strategis yang berfokus pada penanganan pascabencana dengan penekanan khusus pada sektor sumber daya alam dan lingkungan. Rapat yang digelar pada Selasa, (27/8/24). Dihadiri oleh Kepala BPBD Provinsi Banten, Nana Suryana, beserta jajaran BPBD, Dr. Asep Supriatna dari Kedeputian Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Akademisi dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), serta perwakilan dari berbagai stakeholder terkait.

Rapat ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan yang dilakukan oleh BPBD Provinsi Banten untuk memperkuat kesiapan dan respons dalam menghadapi berbagai dampak bencana di wilayah Banten.

Kepala BPBD Provinsi Banten, Nana Suryana, menekankan pentingnya koordinasi yang efektif antar instansi dan pemangku kepentingan dalam mengelola pascabencana. Ia menyoroti bahwa sektor sumber daya alam dan lingkungan sering kali menjadi yang paling terdampak saat terjadi bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, dan gempa bumi. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang terstruktur dan berkelanjutan untuk memulihkan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam serta lingkungan Pascabencana.

Nana Suryana, menyampaikan bahwa BPBD Banten masih menghadapi tantangan besar dalam menyelesaikan masalah pascabencana di beberapa wilayah, terutama di Pandeglang, Lebak, dan Pantai Utara. Ia menekankan bahwa penanganan yang telah dilakukan di Serang perlu diperluas ke wilayah-wilayah lain yang juga terdampak, terutama di sektor sumber daya alam dan lingkungan.

“Kami masih memiliki pekerjaan rumah terkait penanganan pascabencana di beberapa wilayah, seperti Pandeglang dan Lebak, terutama di Pantai Utara. Langkah-langkah penanganan yang sudah dilakukan di Serang perlu diperluas ke wilayah lain yang juga terdampak,” ungkap Nana Suryana.

Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara berbagai stakeholder, termasuk TNI dan Polri, dalam menangani masalah lingkungan yang diakibatkan oleh bencana. “Kolaborasi antara berbagai stakeholder, termasuk TNI dan Polri, sangat penting dalam menangani masalah lingkungan seperti penanaman mangrove secara bersama-sama. Ini merupakan langkah sederhana namun efektif dalam mitigasi bencana,” tambahnya.

Nana Suryana juga menyampaikan pentingnya alokasi dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung berbagai kebutuhan dalam penanganan pascabencana.

Menurutnya, dana BTT sudah tersedia baik di tingkat provinsi maupun kota, dan harus digunakan secara efektif untuk perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi. “Dana BTT sudah tersedia baik di tingkat provinsi maupun kota, dan kami harapkan alokasi ini bisa digunakan secara efektif untuk perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi,” jelasnya.

Ia juga menekankan perlunya evaluasi terhadap pelaksanaan penanganan bencana yang telah berjalan. “Kami berharap pelaksanaan yang sudah dilakukan sesuai dengan rencana dan tujuan awal. Oleh karena itu, kami mengajak semua pihak untuk memberikan masukan yang konstruktif,” katanya.

Dalam rapat tersebut, Dr. Asep Supriatna dari Kedeputian Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut, menyampaikan beberapa topik penting yang menjadi fokus pembahasan. Salah satu poin utamanya adalah strategi rehabilitasi lahan yang rusak, pengelolaan air bersih pascabencana, serta mitigasi risiko bencana di masa depan.

Dr. Asep juga menekankan pentingnya memahami karakteristik lokal dalam upaya rehabilitasi, seperti jenis tanaman yang cocok untuk reboisasi yang dapat berbeda di tiap wilayah.

“Penting untuk memahami karakteristik lokal dalam upaya rehabilitasi, seperti jenis tanaman yang cocok untuk reboisasi di tiap wilayah. Ini akan membantu dalam mitigasi risiko bencana di masa depan serta menjaga keberlanjutan lingkungan,” jelas Dr. Asep

Dr. Asep juga menguraikan manajemen rehabilitasi dan konstruksi pascabencana yang terbagi menjadi beberapa fase, yaitu prabencana, tanggapan darurat, transisi darurat menuju pemulihan, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P).

Pada fase prabencana, menurut Dr. Asep, fokusnya adalah pada pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, dan pengumpulan data. “Pada fase prabencana, kita harus memprioritaskan pendidikan, pelatihan, dan pengumpulan data yang akurat. Ini penting agar kita dapat merespon bencana dengan cepat dan efektif,” jelasnya.

Sementara itu, pada fase tanggapan darurat, BPBD dan pihak terkait perlu segera merespon laporan kejadian bencana dengan langkah-langkah cepat seperti Jitupasna dan hitungan kerusakan. Fase transisi darurat menuju pemulihan melibatkan alokasi sumber daya, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

“Fase tanggapan darurat memerlukan tindakan cepat, seperti penghitungan kerusakan dan kerugian. Pada fase transisi menuju pemulihan, kita perlu memastikan alokasi sumber daya yang tepat, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala,” tambah Dr. Asep.

Dalam penutupan rapat, Nana Suryana menekankan pentingnya mengintegrasikan semua sektor dalam kajian penanganan pascabencana, baik itu sektor perumahan, infrastruktur, ekonomi, sosial, hingga lintas sektor. Ia berharap agar hasil rapat ini dapat menjadi landasan bagi BPBD Provinsi Banten dan pihak terkait dalam menyusun rencana aksi yang lebih komprehensif dan efektif.

“Semua sektor harus terintegrasi dalam kajian penanganan pascabencana. Kami berharap hasil rapat ini dapat menjadi landasan bagi BPBD Provinsi Banten dan pihak terkait dalam menyusun rencana aksi yang lebih komprehensif dan efektif. Dengan demikian, penanganan pascabencana di sektor sumber daya alam dan lingkungan dapat dilakukan dengan lebih baik, sehingga dampak negatif bencana dapat diminimalisir, dan pemulihan dapat berjalan lebih cepat,” pungkas Nana Suryana.

BPBD Provinsi Banten terus berkomitmen untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan dalam penanganan bencana, serta bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Banten.

Rapat koordinasi ini merupakan salah satu langkah nyata dalam mewujudkan tujuan tersebut, dengan harapan bahwa Banten dapat menjadi provinsi yang lebih tangguh dalam menghadapi bencana di masa depan.

Pewarta: Herfa

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisment -

BERITA TERKINI

- Advertisment -