Kamis, 17 Juli 2025 1:41 WIB
Beranda blog Halaman 117

Komitmen Polri, Tegaskan Netralitas Pemilu 2024 Harga Mati di Hadapan Pimpinan Media

0

JAKARTA, DIATRIKBANTENNEWS.COM – Polri menegaskan bahwa netralitas dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024 adalah komitmen harga mati bagi seluruh jajaran kepolisian di Indonesia.

Hal itu ditegaskan oleh Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho dalam acara Piramida (Ngopi Bareng Pimpinan Media), di Restoran Pulau Dua, Senayan, Jakarta, Senin, 20 November 2023. Kegiatan itu juga dihadiri oleh Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada.

“Jadi netralitas Polri adalah harga mati untuk menjaga persatuan dan kesatuan untuk menjaga NKRI,” kata Sandi dihadap para pimpinan redaksi media.

Kepada para pimpinan media, Sandi menekankan, untuk sama-sama melakukan pengawasan terhadap seluruh anggota kepolisian yang terindikasi melakukan pelanggaran dari komitmen tersebut.

Menurut Sandi, dengan adanya pengawasan bersama itu akan semakin membantu Polri dalam mewujudkan situasi pesta demokrasi lima tahunan yang aman, damai dan kondusif.

“Tolong lihat, tegur, dan awasi kalau anggota Polri sudah melenceng dari aturan supaya bisa memperbaiki dan membenahi diri agar manjadi lebih baik lagi. Untuk membangun pemilu berjalan dengan baik, lancar, dan damai,” ujar Sandi.

Lebih dalam, Sandi mengajak kepada seluruh pimpinan redaksi media untuk sama-sama bersinergi memberikan edukasi dan literasi kepada masyarakat. Terutama terkait dengan sebaran informasi di media sosial yang bersifat hoaks.

“Kita harus bisa memberikan edukasi literasi sosialisasi kepada masyarakat agar kedepannya menjadi masyarakat yang patuh akan hukum menjunjung tinggi etika, tata krama dan kesantunan serta kejujuran,” ucap Sandi.

“Dalam media sosial agar lebih bijak dalam penggunaan media sosial supaya tidak menjadi bumerang bagi pengguna media sosial tersebut,” tambah Sandi sekaligus mengakhiri.

Penyunting : Yani

Jelang Akhir Tahun 2023 Pemprov Banten Pantau Komoditi Pangan

0

SERANG, DISTRIKBANTENNEWS.COM – Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Provinsi Banten Virgojanti mengatakan Pemerintah Provinsi terus melakukan upaya-upaya dalam mengantisipasi kenaikan harga sejumlah komoditi menjelang akhir tahun 2023. Langkah itu sebagai bagian upaya pengendalian inflasi di Provinsi Banten.

Hal itu disampaikan Virgojanti usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M Tito Karnavian secara Virtual di Ruang Rapat Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Senin (20/11/2023).

“Inflasi di Provinsi Banten saat ini masih cukup terkendali, berdasarkan data BPS Inflasi Provinsi Banten di bulan Oktober tercatat secara Year on Year (y-o-y) sebesar 2,35 persen,” ungkap Virgojanti.

Virgo Juga Mengatakan, pihaknya telah meminta kepada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk dapat memantau kondisi perkembangan harga komoditi pangan.

Virgojanti menyampaikan, adapun sejumlah komoditi yang menjadi perhatian utama menjelang akhir tahun dalam upaya pengendalian inflasi, diantaranya beras, cabai dan bawang.

“Selanjutnya dalam rangka upaya pengendalian harga menghadapi nataru yang sebentar lagi, kita juga telah sampaikan beberapa OPD untuk benar-benar memantau kondisi perkembangan harga. Jangan sampai nanti lengah, sehingga bisa meningkatkan angka inflasi untuk beberapa komoditi,” katanya.

Untuk komoditi beras, kata Virgojanti, Pemprov Banten bersama dengan Bapanas dan Bulog terus melakukan upaya-upaya dalam memastikan pasokan dan ketersedian beras.

“Mohon dari tim Satgas Pangan juga untuk melakukan pemantauan terhadap distributor agar harga tetap bisa terkendali,” imbuhnya.

Dikatakan, langkah yang dilakukan Pemprov Banten untuk dapat menjaga stabilitas harga sejumlah komoditi pangan menjelang akhir tahun. Di antaranya memperketat pengawasan distribusi, melanjutkan kerjasama antar daerah serta menggelar gerakan pangan murah.

“Kita hampir setiap minggu melakukan Gerakan Pangan Murah serta bazar untuk produk sembako yang tentunya harganya dibawah rata-rata HET,” ungkap Virgojanti.

Pada kesempatan itu, Virgojanti juga berpesan kepada masyarakat untuk dapat memanfaatkan pekarangan rumah untuk dapat ditanamkan tanaman cabai dan lainnya.

“Kita juga mengajak kepada masyarakat untuk dapat memanfaatkan pekarangan rumah, misalnya punya 5 pohon cabai di pekarangannya. Paling tidak, dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga,” pungkasnya.

Penyunting : Herfa

Koramil 0602-15/Baros Laksanakan Sosialisasi Pencegahan Pelecehehan Seksual di Sekolah

0

SERANG, DISTRIKBANTENNEWS.COM – Koramil 0602-15/Baros Kodim 0602/Serang melalui Bintara Pembina Desa (Babinsa) Sersan Dua (Serda) Utep Juhaeri, melaksanakan kegiatan pembinaan sosialisasi kepada siswa, bertempat di Sekolah Dasar (SD) Negeri Darageum Desa Cisalam Kecamatan Baros Kabupaten Serang Provinsi Banten, Sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan serta pelecehan seksual di tingkat siswa, Senin (20/11/2023).

Komandan Koramil (Danramil) 0602-15/Baros Kapten Inf Yadi Sukmayadi, menyampaikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan merupakan, perintah langsung dari Komandan Kodim (Dandim) 0602/Serang Letnan Kolonel (Letkol) Inf Mulyo Junaidi, S.E., M.Tr (Han). Untuk membantu program, Bupati Serang Hj. Ratu Tatu Chasanah, SE, M.Ak, sesuai surat edaran yang sudah diterbitkan.

“Atas dasar itulah, pembinaan akan terus dilakukan, oleh seluruh Babinsa Koramil 0602-15/Baros. Tentunya pelaksanaan sosialisasi kepada para siswa, diperlukan sinergitas dan kerjasama yang baik, dengan melibatkan semua instansi terkait dan seluruh komponen masyarakat lainnya,” tukasnya.

Kapten Inf Yadi Sukmayadi juga menjelaskan, selain dibutuhkan kerjasama, peran seluruh guru sebagai tenaga pendidik dan pengajar, harus bisa memberikan dan menjadi contoh yang baik. Selain itu, seluruh orang tua siswa, harus ikut serta dalam memberikan pengawasan dan memantau, setiap perkembangan meraka. Agar tidak mudah terpengaruh hal negatif, ditengah kemajuan dunia digital yang semakin pesat.

“Marilah kita bersama-sama, menjaga generasi muda, dari segala bentuk ancaman apapun. Sehingga akan dapat mencetak generasi masa depan, yang akan memberikan prestasi membanggakan, dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan,” ungkapnya.

Sementara itu, Bapak Dodi. Kepala Sekolah (Kepsek) SD Negeri Darageum memberikan ucapan terima kasih, atas kehadiran Koramil 0602-15/Padarincang, yaitu lewat Babinsa yang telah menyelenggarakan Sosialisasi.

“Kami sangat berharap, melalui kegiatan seperti ini, akan memberikan pengetahuan kepada anak didik kami. Agar mereka dapat memiliki budi pekerti yang luhur dan berakhlak mulia, serta akan berprestasi dalam dunia pendidikan, guna kemajuan pembangunan nasional dimasa mendatang,” jelasnya.

Sumber : Pendim 0602/Serang
Penyunting : Mardiana

Pemprov Banten Salurkan Bansos di Kota Tangsel Untuk Penanganan Kemiskinan Ekstrem

0

TANGERANG, DISTRIKBANTENNEWS.COM – Rangkaian HUT Ke-23 Provinsi Banten, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menyalurkan Bantuan Sosial (Bansos) pada program penanganan kemiskinan ekstrem dalam rangka Ekspedisi Reformasi Birokrasi Tematik Berdampak di Lapangan Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Tangerang Selatan, Minggu (19/11/2023).

Bantuan tersebut disalurkan dalam rangka menekan angka kemiskinan ekstrem hingga 0 (nol) persen di tahun 2024, adapun bantuan tersebut berupa, Bantuan jaminan sosial keluarga sebesar Rp 500.000 diberikan kepada 500 orang, Bantuan sosial lanjut usia sebanyak 120 orang masing-masing menerima Rp 750.000, Bantuan sosial anak sebanyak 60 anak masing-masing menerima sebesar Rp 500.000, Bantuan Sosial bagi disabilitas sebesar Rp 500.000 diberikan kepada 57 orang.

Selain itu pemprov Banten juga menyalurkan Bantuan Beras Perlindungan Sosial Tahap 2 se Provinsi Banten dengan total 105.682 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang disalurkan di Kota Tangerang Selatan sebanyak 8.914 KPM atau 89,14 Ton Beras dengan masing-masing KPM menerima 10 Kilogram beras serta bantuan ikan konsumsi sebanyak 100 bag, serta bantuan paket Oven sebanyak 35 buah untuk memperkuat pemberdayaan perempuan dalam ekonomi keluarga.

Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan dengan melaksanakan agenda reformasi birokrasi tematik berdampak tersebut, diharapan dapat menurunkan angka kemiskinan ekstrem, meningkatkan kesejahteraan keluarga dan menggiatkan ekonomi produktif serta menumbuhkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Provinsi Banten.

“Segenap rangkaian kita pada hari ini dengan harapan terbentuknya stabilitas daerah. Daerah kita stabil sehingga kita bisa bersama-sama melakukan pembangunan, urusan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat, serta kita terus berusaha untuk selalu dekat dengan masyarakat,” ungkap Al Muktabar.

Al Muktabar mengimbau kepada masyarakat penerima bantuan agar dapat digunakan berbagai hal yang bermanfaat sesuai dengan kebutuhan keluarga.

“Kami berharap Bantuan Sosial ini dapat meringankan ekonomi keluarga, gunakanlah untuk hal-hal yang bermanfaat. Misalnya biaya anak sekolah, membeli makanan bergizi untuk ibu hamil dan menyusui, membeli beras dan bahan pokok sesuai kebutuhan keluarga,” katanya.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Budi Prajogo mengapresiasi jajaran Pemerintah Provinsi Banten dengan terus menggiatkan acara-acara tersebut yang memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Budi juga mengapresiasi atas capaian-capaian yang selama ini diraih seperti angka kemiskinan dan stunting di Provinsi Banten terus mengalami penurunan.

“Saya memperhatikan dan mengapresiasi kepada segenap jajaran Pemerintah Provinsi Banten atas capaian-capaian angka penurunan kemiskinan ekstrem dan stunting di Provinsi Banten yang selalu mengalami penurunan,” ujar Budi.

Budi menambahkan, dengan digelarnya penyaluran bantuan-bantuan seperti ini dapat dilihat bahwa Pemerintah Provinsi Banten melakukan intervensi pangan agar bahan kebutuhan pokok dapat terkendali di seluruh Kabupaten dan Kota se Provinsi Banten

Penyunting : Mardiana

Tingkatkan SDM, Pj Gubernur Banten Al Muktabar Tinjau Pembangunan 2 SMK di Kota Tangsel

0

DISTRIKBANTENNEWS. COM – Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar meninjau dua (2) pembangunan sarana dan prasarana pendidikan SMK Negeri di wilayah Kota Tangerang Selatan. Peninjauan tersebut merupakan rangkaian Ekspedisi Reformasi Birokrasi Tematik Berdampak di Kota Tangerang Selatan. Pemerintah Provinsi Banten terus berupaya meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Adapun peninjauan tersebut dilakukan di SMK Negeri 8 Kota Tangerang Selatan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) tahap 2 yang nantinya akan digunakan sebagai Ruang Praktek Siswa (RPS) dan SMK Negeri 6 Kota Tangerang Selatan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB).

“Saya ingin menjelaskan bahwa pembangunan ini kita lakukan lelang dengan menggunakan e-katalog, dan buktinya pencapaian seperti yang dilihat bersama progresnya memadai. Mudah-mudahan ini dapat tepat waktu untuk penyelesaiannya,” ungkap Al Muktabar.

Al Muktabar juga mengatakan Pemprov Banten akan terus mengembangkan fasilitas pendidikan, terlebih pada SMK Negeri 6 Kota Tangerang Selatan telah dirancang untuk dapat ditambah kembali dua lantai secara teknis kedepannya.

“Kita masih punya ruang yang cukup secara lahan. Mudah-mudahan nanti kita juga upayakan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mendukung ruang praktik dan seterusnya,” katanya.

Pada kesempatan itu, Al Muktabar juga meminta agar SMK dapat menentukan konsentrasi keahlian yang sesuai dengan permintaan pasar industri. Sehingga dapat meningkatkan link and match antara pendidikan vokasi dengan sektor industri.

“Mudah-mudahan dengan terus kita mengarah kepada kebutuhan pasar (industri), maka pendidikan vokasi itu benar-benar bisa menjawab. Jadi (target) penempatan dengan yang dipersiapkan itu sepadan,” imbuhnya.

Al Muktabar juga berharap kepada peserta didik, serta tenaga pendidik dan kependidikan dapat berbaur dengan masyarakat sekitar sekolah. Sehingga membuat kenyamanan bersama dalam aktivitas sehari-harinya.

“Saya juga minta nanti para siswa untuk dapat membawa satu pot dan tanaman yang nantinya dapat dirawat di sekolah. Harapannya kita menjadikan lingkungan sekolah yang nyaman dan hijau,” katanya.

Sementara, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tabrani menyampaikan, pihaknya optimistis pembangunan USB tersebut dapat rampung sebelum akhir tahun nanti.

Untuk memastikan pembangunan tersebut tepat waktu, Tabrani juga mengaku kerap meninjau langsung agar dapat memastikan pembangunan berjalan sesuai yang ditargetkan.

“Saya juga sudah meninjau beberapa pembangunan sesuai arahan Pak Pj Gubernur Banten agar tepat waktu,” ujarnya.

Setidaknya, kata Tabrani, pada tahun 2023 terdapat 21 pembangunan ruang praktik siswa untuk beberapa SMK Negeri yang berada di sejumlah Kabupaten/Kota. Pembangunan ruang praktik siswa itu bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi para siswa.

“Di Tangerang Raya, ada pembangunan di SMK Negeri, satu untuk unit sekolah baru, dan dua untuk sarana prasarana lainnya seperti ruang praktek siswa seperti di SMKN 8 Kota Tangerang Selatan,” jelasnya.

Tabrani juga menuturkan, untuk progres pembangunan di SMK Negeri 6 Kota Tangerang Selatan hingga saat ini telah mencapai 85,6 persen. Sedangkan untuk pembangunan tahap 2 di SMK Negeri 8 Kota Tangerang Selatan telah mencapai 63 persen.

“Progres pembangunan tersebut telah sesuai apa yang ditargetkan. Kita berharap pembangunan itu dapat selesai pada waktu yang telah ditentukan,” tuturnya.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Budi Prajogo berharap dengan pembangunan USB tersebut dapat berkontribusi terhadap upaya Pemerintah dalam peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).

“Kami menyampaikan terima kasih Pemprov Banten telah menganggarkan pembangunan USB tersebut, dan semoga ini dapat berkontribusi dalam peningkatan SDM,” tandasnya.

Editor: Herfa

Pj Gubernur Banten Al Muktabar Dorong Peran Masyarakat Dalam Upaya Penanganan Stunting

0

DISTRIKBANTENNEWS. COM – Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan, masyarakat memiliki peran yang besar dalam mendukung reformasi birokrasi tematik berdampak, terutama mengenai upaya penanganan stunting dan gizi buruk, kemiskinan ekstrem dan pengendalian inflasi di Provinsi Banten.

“Kita mendorong sinergi pentahelix dengan sejumlah stakeholder, termasuk masyarakat. Karena dengan hal itu akan memberikan nilai tambah,” ungkap Al Muktabar usai membuka Ekspedisi Reformasi Birokrasi Tematik Berdampak di Kota Tangerang Selatan, pada Rangkaian HUT Ke-23 Provinsi Banten di Jalan Pahlawan Seribu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Minggu (19/11/2023).

Selanjutnya, Al Muktabar menyampaikan upaya tersebut juga dibutuhkannya kesadaran bersama semua pihak, sehingga diharapkan hal itu dapat ditangani dengan baik.

“Pemerintah dan masyarakat adalah satu kesatuan, pemerintah dalam hal ini memberikan layanan, dan masyarakat dapat memanfaatkan layanan itu dengan baik. Maka diperlukan kesadaran bersama,” katanya.

Dikatakan Al Muktabar, kegiatan ekspedisi reformasi birokrasi tematik berdampak tersebut sebagai bentuk silaturahmi dan bentuk pemerintah hadir ditengah-tengah masyarakat untuk memberikan pelayanan.

“Kita juga menampilkan para pelaku UMKM untuk mendorong tata ekonomi, kemudian dalam mengendalikan inflasi kita juga menghadirkan gerakan pangan murah yang terdiri sejumlah komoditi seperti beras, cabai merah, cabai rawit, bawang merah dan komoditi lainnya yang dibutuhkan masyarakat,” jelasnya.

Selain itu, Al Muktabar juga mengajak masyarakat untuk melakukan diversifikasi pangan. Ia menyebut Provinsi Banten miliki potensi dalam penganekaragaman pangan, mulai dari umbi-umbian dan lain sebagainya.

“Kita titipkan ke ibu rumah tangga untuk melakukan olahan diversifikasi pangan, dan berdasarkan riset hal itu sangat baik bagi kesehatan,” imbuhnya.

Pada kesempatan itu, Pemprov Banten juga menyerahkan bantuan untuk 100 anak rawan stunting, berupa paket makanan bernutrisi yang terdiri dari paket beras, telur, minyak goreng, susu dan biskuit.

“kita juga berbagi kasih dalam rangka penanganan stunting itu bagian kebersamaan kita. Mohon jangan dilihat dari besarannya, tapi ini dapat dilihat dari kebersamaannya,” katanya.

Sementara, Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Pilar Saga Ichsan menyampaikan Pemerintah Kota Tangerang Selatan akan terus bersinergi dengan Pemprov Banten dalam mendukung setiap programnya, untuk menjadikan Banten yang unggul dan dibanggakan.

“Kita berharap program-program Pemprov Banten berjalan dengan lancar, kita akan terus bersinergi untuk menjadikan Provinsi Banten yang hebat, gemilang dan sangat membanggakan,” pungkasnya.

Editor: Herfa

Patroli OMB 2023 Personel Ditsamapta Polda Banten, Cegah Kejahatan Jalanan

0

SERANG, DISTRIKBANTENNEWS.COM – Guna mencegah gangguan Kamtimbmas di wilayah hukum Polda Banten melalui Ditsamapta Polda Banten melaksanakan Patroli dalam rangka Operasi Mantap Brata (OMB) 2023 untuk memberikan himbauan dan pesan-pesan Kamtibmas di Wilayah Kota Serang pada Sabtu (18/11/2023) dari malam hingga pagi.

Dirsamapta Polda Banten Kombes Pol Murwoto melalui Panit 1 Siturjawali Subditgasum Ditsamapta Polda Banten IPTU Rizki Muhammad Fadhil mengatakan dengan adanya giat patroli dalam rangka OMB 2023 tersebut ke tempat rawan terjadinya tindak kejahatan sehingga diharapkan agar masyarakat selalu merasa aman dan nyaman. “Melihat hal ini, Ditsamapta Polda Banten memiliki langkah antisipasi agar lebih siap untuk melayani dan mengayomi masyarakat, salah satunya mengadakan Patroli Harkamtibmas di beberapa tempat seperti pada kali ini kami melaksanakan patroli di Bawaslu Provinsi banten KPU Provinsi banten dan kantor DPRD,” kata Rizki

Rizki menerangkan dengan melakukan patroli diharapkan dapat memberikan himbauan serta nasehat kepada masyarakat secara baik dan humanis sehingga masyarakat dapat menerimanya dengan baik. “Patroli ini sudah merupakan tugas rutin kepolisian khususnya Ditsamapta agar dapat menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polda Banten kami juga memberikan himbauan dengan cara humanis agar dapat diterima dengan baik oleh masyarakat,” tutup Rizki

Penyunting : Mardiana

Pj Gubernur Banten Al Muktabar Raih Lencana Bhakti Pembangunan Daerah Dari Kemendes PDTT

0

LEBAK, DISTRIK ANTENNEWS.COM – Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar menerima penghargaan Lencana Bhakti Pembangunan Daerah dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) pada Puncak Gebyar Peringatan Hari Percepatan Pembangunan Daerah 2023 di Alun-alun Kabupaten Lebak, Jumat malam (17/11/2023).

Penghargaan Lencana Bakti itu diberikan oleh Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar. Selain kepada Pj Gubernur Banten Al Muktabar, penghargaan juga diberikan kepada Bupati Pandeglang Irna Narulita dan Bupati Lebak Periode 2019-2024 Iti Oktavia Jayabaya dalam kategori Daerah Kabupaten Entas 2023.

Al Muktabar mengungkapkan, penghargaan ini merupakan bentuk dukungan dan apresiasi atas kinerja kita menggiatkan berbagai hal terkait pembangunan desa dan daerah. Oleh karenanya, penghargaan Ini menjadi semangat kita untuk terus menggiatkan pembangunan di Provinsi Banten.

“Percepatan pembangunan daerah dan desa itu akan terus kita tingkatkan,” katanya.

Kemudian, lanjut Al Muktabar, untuk meningkatkan percepatan pembangunan itu, Kemendes PDTT juga akan melakukan beberapa program spesifik untuk meningkatkan kemampuan ekonomi desa.

“Kita akan dukung pelaksanaan itu,” tegasnya.

Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar mengungkapkan, masyarakat Kabupaten Lebak harus bangga menjadi bagian dari warga Banten yang terkenal hebat sejak dahulu. “Saya ini sudah 60 tahun, tapi sejak SD saya sudah mengenal Banten dengan kehebatannya, padahal saya tinggal jauh di ujung timur sana,” ujarnya.

Oleh karena itu, masyarakat Kabupaten Lebak harus mendukung Bupati dan Gubernur kita untuk satu tugas memerangi kemiskinan dan kebodohan. “Maka dari itu, saya mengajak semuanya untuk bersama-sama berjuang menghilangkan semua itu di seluruh wilayah Provinsi Banten,” ungkapnya.

Plt Kepala Dinas Pembangunan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten Usman Asshiddiqi Qohara menambahkan, berbagai bantuan dan komitmen Pemprov Banten melalui kebijakan Pj Gubernur Banten Al Muktabar sudah dilakukan dan akan terus ditingkatkan, seperti pemberian Bantuan Keuangan (Bankeu) untuk seluruh desa.

“Bankeu itu sebelumnya Rp15 juta, kemudian ditingkatkan menjadi RP60 juta dan tahun 2024 nanti akan kembali dinaikkan menjadi Rp100 juta. Itu arahan dan komitmen dari Bapak Pj Gubernur,” katanya.

Besaran anggaran itu, lanjut Usman, di antaranya dialokasikan untuk program tematik seperti penanganan stunting, sarpras, serta pengendalian inflasi. Sehingga Ketika seluruh desa di Provinsi Banten maju, maka agregatnya menjadi kemajuan Provinsi Banten.

“Selain itu ada juga berbagai kegiatan seperti Bimtek, fasilitasi Kerja sama antar desa dalam rangka memperkuat desa,” ucapnya.

Penyunting : Herfa

Gelorakan Bangga Buatan Indonesia, Pj Gubernur Al Muktabar Gelar UMKM Wastra Banten

0

Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar membuka Pergelaran Wastra Banten di Lapangan Sekretariat Daerah Provinsi Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Jum’at (17/11/2023).

Al Muktabar mengatakan; kegiatan ini untuk menggelorakan terus Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI). Gerakan BBI upaya mendongkrak pertumbuhan ekonomi. “Upaya untuk itu, salah satu dilaksanakan melalui Pergelaran Wastra Banten,” kata Al Muktabar

Selain itu, kegiatan itu juga untuk menggiatkan para pelaku UMKM wastra sehingga dapat meningkatkan pendapatan perkapita yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

“Kegiatan seperti ini, dapat kita lihat bahwa Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia terbukti dapat meningkatkan pendapatan perkapita yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, salah satunya bagi para pelaku UMKM wastra di Provinsi Banten,” ungkap Al Muktabar

Pergelaran Wastra Banten menampilkan lebih dari 200 Wastra Banten. Wastra Banten tersebut berupa rajutan, tenun, batik, serta kerajinan tangan asesoris khas Banten. Semua wastra ditampilkan dalam bentuk pameran, workshop hingga fasion show.

Al Muktabar menambahkan, UMKM wastra dari seluruh wilayah di Provinsi Banten tingkat hilirisasi produk-produknya telah sampai ke pasar global. Hal ini mengingatkan bahwa melalui UMKM dapat menciptakan lapangan pekerjaan baik yang direncanakan oleh Pemerintah Daerah maupun pelaku usaha perorangan.

“Rangkaian kegiatan-kegiatan ini sudah kita ekspedisikan di seluruh Kabupaten Kota se-Provinsi Banten, semua kita giatkan pasca pulihnya agenda kerja pembangunan dari pandemi Covid 19,” katanya

Selain itu, Al Muktabar juga mengatakan dalam melestarikan dan produksi tenun Baduy, pihaknya telah menggelar pelatihan dan mendistribusikan bantuan berupa alat tenun dan benang kepada 80 orang masyarakat Baduy. Hal itu dilakukan karena melihat banyaknya kebutuhan produksi kain tenun Baduy.

“Melihat kebutuhan produksi tenun Baduy per 1 tahun lebih dari 50 ribu lembar tenun, kita menggelar pelatihan dan mendistribusikan bantuan-bantuan berupa alat tenun dan benang kepada 80 orang masyarakat Baduy,” jelasnya

Pergelaran Wastra Banten ini di inisiasi oleh Pemerintah Provinsi Banten yang berkolaborasi dengan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Banten, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Banten serta Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Banten.

Kegiatan pagelaran wastra diawali dengan fashion show oleh Pj Sekretaris Daerah Provinsi Banten Virgojanti yang diikuti para DWP Provinsi Banten dan para pejabat eselon II dan III lingkup OPD Provinsi Banten, seluruh DWP dan TP PKK se-Provinsi Banten, Forkopimda Provinsi Banten, Persit Kartika Chandra Kirana Banten dan Bhayangkari wilayah Banten.

Selain itu pada acara ini juga terdapat demo membatik, merajut, jahit, tenun, serta membuat kerajinan asesoris yang di seleggarakan oleh para pelaku binaan Dekranasda Prov Banten.

Ketua Umum Dekranasda Provinsi Banten Tine Al Muktabar mengatakan kegiatan ini menampilkan lebih dari 200 karya dari seluruh wastra, batik, tenun dan asesoris kerajinan khas dari seluruh Kabupaten dan Kota se-Provinsi Banten

“Semua yang kita tampilkan di acara ini menggunakan wastra dari seluruh Kabupaten dan Kota se Provinsi Banten termasuk tenun dan batiknya,” ungkap Tine

Tine berharap, dalam melestarikan wastra khas provinsi Banten, generasi milenial dapat mengkemas tidak hanya tampil secara tradisional melainkan dapat di kolaborasikan dengan gaya modern.

“Kami berharap, bahwa kita bisa menggunakan wastra itu tidak harus tampil secara tradisional tetapi juga bisa dikemas dengan gaya modern oleh Gen-Z atau kalangan millenial,” tambahnya.

Sebagai informasi, tenun Baduy telah mampu menembus pasar Tiongkok. Salah satunya Shagira Fashion telah melakukan MoU dengan perusahaan asal Tiongkok guna pengadaan pakaian etnik dari bahan tenun Baduy sebanyak 50.000 piece per tahun. Kontrak itu dilakukan pada Trade Expo Indonesia (TEI) ke-38 Tahun 2023 yang diselenggarakan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia beberapa waktu lalu, di ICE BSD, Kabupaten Tangerang.

Penyunting: Mardiana

Polda Banten Laksanakan Peliputan Kesiapan Polsek Purwakarta Polres Cilegon Hadapi Pemilu 2024

0

CILEGON, DISTRIKBANTENNES.COM – Polda Banten laksanakan peliputan kesiapan Polsek Jajaran Polda Banten dalam persiapan menghadapi Pemilu 2024 bertempat di Polsek Purwakarta Polres Cilegon pada Kamis (16/11/2023) Lalu.

Kegiatan dipimpin oleh Kasubbid PID Kompol At Gunawan Hamzah didampingi Paurpullah Infodok Bidhumas Polda Banten Iptu Yuda Pranata serta serta personel Bidhumas Polda Banten.

At Gunawan membenarkan hal tersebut. “Hari ini kami Satgas Humas melaksanakan peliputan kesiapan personel dalam persiapan menghadapi Pemilu 2024, kegiatan ini juga menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa segala aspek pengamanan dan administrasi terkait Pemilu berjalan dengan lancar,” tambahnya.

Kapolsek Purwakarta Polres Cilegon Iptu Iwan Sofyan menghimbau kepada masyarakat khususnya di wilayah Kota Cilegon untuk nanti pada saat pelaksanaan Pemilu dapat menggunakan hak pilihnya. “Kami menghimbau kepada masyarakat untuk nanti bersama mendatangi tempat pemungutan suara (TPS), untuk melakukan pencoblosan pada 14 Februari 2024 dan menggunakan hak pilihnya,” pungkasnya.

Pewarta : Yani
Penyunting : Mardiana

Pimpin Apel Gelar Pasukan, Dandim 0602/Serang Tegaskan Netralitas TNI Harga Mati

0

SERANG, DISTRIKBANTENNEWS.COM – Komandan Kodim (Dandim) 0602/Serang Letnan Kolonel (Letkol) Inf Mulyo Junaidi, S.E, M.Tr (Han), memimpin apel gelar pasukan dalam rangka kesiapan pengamanan Pemilu Tahun 2024, bertempat di Lapangan Fatahillah Makodim 0602/Serang Kelurahan Tembong, Kecamatan Cipocok Jaya, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Jum’at (17/11/2023).

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan apel gelar pasukan, dalam rangka kesiapan pengamanan Pemilu Tahun 2024, yang pada saat itu dilakukan seluruh jajaran dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) . Dengan mengundang seluruh forkopimda, terutama menggelar seluruh jajaran stakeholder terkait, khususnya seluruh jajaran TNI yang berada di wilayah setempat, secara vicon bersama Kasad di Kodam III/Siliwangi.

Dalam Amanatnya Letnan Kolonel (Letkol) Inf Mulyo Junaidi, S.E, M.Tr (Han) menegaskan; Netralitas TNI tidak bisa ditawar dan menjadi harga mati, seluruh prajurit yang bertugas di wilayah Kabupaten Serang dan Kota Serang, jangan pernah ada terlibat apapun. Apalagi sampai memberikan dukungan, saat pelaksanaan pesta demokrasi, yaitu Pemilihan Umum (Pemilu), yang akan diselenggarakan pada Tahun 2024 mendatang.

“Atas dasar itulah, seluruh wilayah termasuk Kodim 0602/Serang, diperintahkan untuk menggelar kekuatan TNI. Sehingga di situ kita mampu, membantu dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat, yang berada di wilayah Kabupaten Serang dan Kota Serang,” jelasnya.

Sengan keberadaan TNI melalui kegiatan, lanjutnya; gelar pasukan kesiapan pengamanan Pemilu Tahun 2024. Menunjukkan bahwa kesiapan perkuatan TNI, baik dari personil, materil, peralatan, kelengkapan dan alutsista yang ada. Guna mendukung dalam rangka menciptakan, situasi yang aman dan kondusif. Saat pelaksanaan pesta demokrasi, yang kita ketahui bersama tahapannya sudah dimulai.

“Namun tentunya sebagai aparat, yang berada di tengah-tengah masyarakat, kita harus paham apa yang menjadi tugas-tugas dalam mendukung pengamanan Pemilu Tahun 2024 ini,” pungkasnya.

Penekanan terakhir, saya sampaikan kepada seluruh jajaran TNI, agar selalu menjaga netralitas TNI, yang mana sudah didengungkan dan disampaikan komandan satuan masing-masing. Seluruh penekanan- penekanan yang disampaikan dan sudah di wanti-wanti, sekali lagi jaga netralitas TNI, kepada seluruh TNI yang bertugas di wilayah Kabupaten Serang dan Kota Serang,” ucapnya.

Pewarta : Yani
Penyunting: Mardiana

Media Gathring Tahun 2023, Pj Gubernur Banten Al Muktabar Ajak Awak Media Berkolaborasi Informasikan dan Sukseskan Program Pemerintah

0

SERANG, DISTRIK ANTENNEWS.COM – Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengajak para awak media untuk berkolaborasi informasikan dan menyukseskan program pemerintah. Pada acara Media Gathering tahun 2023 Pokja Wartawan Harian dan Elektronik Provinsi Banten di Pemancingan Baros Villa Sakana, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, Jum’at (17/11/2023)

Salah satu Program yang Disampaikan Al Muktabar adalah penurunan angka pengangguran yang saat ini tengah menjadi fokus pemerintah Provinsi Banten.

Al Muktabar mengungkapkan, di tahun 2023 ini Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Banten berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Badan Pusat Statistik (BPS) mengalami penurunan menjadi 7,52 persen dibanding tahun 2022 sebesar 8,09 persen pada periode bulan Agustus.

“Capaian itu merupakan hasil kerja kolaborasi bersama seluruh Forkopimda dan stakeholeder, termasuk rekan-rekan media,” kata Al Muktabar.

Meski demikian, lanjutan Al Muktabar, dirinya tidak lantas berpuas diri, karena angka TPT di Provinsi Banten harus terus ditekan guna mewujudkan generasi emas tahun 2045 nanti.

Maka dari itu, Al Muktabar mengajak para awak media untuk bersama-sama menganalisa dan merumuskan konsep penurunan angka TPT itu, sehingga pengangguran di Provinsi Banten bisa lebih cepat dituntaskan.

“Misalnya mengajak masyarakat yang mendaftarkan diri sebagai pencari kerja untuk melaporkan ke Dinas terkait ketika ia sudah mendapat pekerjaan, untuk kami data dengan baik,” ujarnya.

Kemudian, masyarakat yang bekerja kurang dari 8 jam per hari atau masyarakat yang bekerja secara part time atau freelance, serta menganalisa para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang secara signifikan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi.

“Kita membutuhkan kerja sama multi pihak untuk buat metode penurunan angka pengangguran, seperti para masyarakat pencari kerja ketika sudah mendapatkan pekerjaan akan mendaftarkan kembali bahwa dirinya sudah bekerja,” ungkapnya.

Pemprov Banten, lanjut Al Muktabar, terus mendorong dan menggiatkan langkah konkrit dalam menangani tingkat pengangguran di Provinsi Banten. Di antaranya, menggelar job fair, berkomunikasi dengan para pengusaha, berupaya meningkatkan investasi sebagai lapangan pekerjaan, hingga mendorong UMKM dengan segala produknya.

“Karena dengan UMKM, masyarakat dapat menjadi owner dan juga sebagai lowongan pekerjaan,” ungkapnya.

“Langkah-langkah kerja kita perlu mendapat keseriusan bersama yaitu menurunkan pengangguran di Provinsi Banten,” tambah Al Muktabar.

“Meningkatkan investasi merupakan satu peluang kita melakukan hilirisasi untuk membuka lapangan kerja. Hilirisasi itu penting bagaimana kita melakukan langkah-langkah mengurangi angka pengangguran terbuka di Provinsi Banten,” pungkasnya.

Penyunting: Mardiana

Kendalikan Inflasi, Pj Gubernur Banten Al Muktabar Tinjau Puluhan Stand Pangan Murah

0

SERANG, DISTRIKBANTENNEWS.COM – Penjabat (Pj) Gubeur Banten Al Muktabar meninjau puluhan stand Pangan Murah pada Pergelaran Wastra Banten Bangga Buatan Indonesia di Lapangan Sekretariat Daerah Provinsi Banten, KP3B, Kota Serang, Jumat (17/11/2023).

Stand pangan murah itu hadir sebagai bagian dari upaya Pemprov Banten mengendalikan inflasi daerah. Komoditas barang yang dihadirkan merupakan kebutuhan pokok yang menjadi pendorong inflasi. Yakni: cabai merah, bawang merah, bawang putih, beras, minyak goreng, telor, serta beberapa sayuran.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Dharma Wanita Persatuan (DWP), Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) serta Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Banten.

Al Muktabar mengatakan, puluhan stand bazar murah itu ditampilkan untuk menjaga stabilitas harga beberapa komoditas barang kebutuhan pokok.
“Selain itu, Pemprov Banten juga sedang mempersiapkan penyaluran bantuan beras kepada masyarakat yang masuk kategori kurang mampu,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Al Muktabar juga kembali menegaskan, komoditas dijual stand pangan murah merupakan produksi dari wilayah Provinsi Banten. Menjadi bagian dari program ketahanan pangan Provinsi Banten.

Selain stand pangan murah, Al Muktabar juga mengaku terkesan dengan puluhan stand yang menampilkan berbagai produk UMKM seperti makanan khas dan berbagai produk kerajinan tangan.

“Ini akan terus kita dorong untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia,” ujarnya.

Di sisi lain, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Distan) Provinsi Banten Agus M Tauchid mengatakan, di bulan November 2023 ini panen raya cabai di beberapa daerah sudah mulai dilakukan. Ada sekitar 467,52 kuintal cabai yang siap diguyur ke sejumlah pasar untuk menstabilkan harga yang belakangan mengalami kenaikan. “Ada sekitar 11,80 hektar cabai yang siap panen di bulan ini,” ucapnya.

Selain memastikan stok cabai merah yang aman, lanjut Agus, pihaknya juga memastikan stok bawang merah terpenuhi dengan baik. Pada bulan ini ada sekitar 27,60 hektar bawang yang siap panen dari total tanam seluas 32,02 hektar dengan asumsi hasil panen sebanyak 2.179,52 kuintal.

“Itu kita dorong dari mulai APBN, Demplot APBD dan swadaya masyarakat. Dari demplot APBD kita sudah ada sekitar 11 hektar lahan hasil panen untuk Bawang Merah dengan total produksi mencapai 746,90 kuintal,” Imbuhnya.

Pewarta : Herfa
Penyunting: Mardiana

Briptu Renita Rismayanti Terima Penghargaan PBB

0

SERANG, DISTRIKBANTENNEWS.COM – Briptu Renita Rismayanti menerima penghargaan dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada Kamis (16/11/2023) dalam ajang Pekan Polisi PBB tahunan di Markas Besar PBB New York. Acara itu sendiri diselenggarakan sejak 13 hingga 17 November 2023.

Dalam misi perdamaian dunia tersebut, Briptu Renita Rismayanti menjabat sebagai Petugas Database Kejahatan dengan Misi Stabilisasi Terintegrasi Multidimensi PBB di Republik Afrika Tengah (MINUSCA). Ia menjalankan tugas membantu mengkonseptualisasikan dan mengembangkan basis data kriminal yang memungkinkan Polisi PBB untuk memetakan dan menganalisis hotspot kejahatan dan kekacauan yang pada gilirannya, membantu pasukan keamanan negara untuk merencanakan operasi mereka dengan lebih baik dalam mendukung penduduk setempat.





“Dia berfungsi sebagai contoh yang bagus tentang bagaimana partisipasi dan kepemimpinan perempuan dalam pemeliharaan perdamaian meningkatkan efektivitas pekerjaan perlindungan dan pembangunan perdamaian kita untuk lebih memenuhi tantangan hari ini dan besok,” ungkap Wakil Sekretaris Jenderal untuk Operasi Perdamaian Jean-Pierre Lacroix dalam keterangan tertulis, Jumat (17/11/2023).

Penasihat Polisi PBB Faisal Shahkar menegaskan, masa depan kepolisian PBB kini semakin terbantukan atas kerja Briptu Renita. Ia membuktikan, tak hanya laki-laki, tapi polisi perempuan juga dapat menjebol gagasan baru berbasis teknologi.

“Dia dan rekan-rekannya membantu membangun kepercayaan dan kepercayaan antara otoritas lokal dan komunitas, yang membuat pekerjaan Polisi Perserikatan Bangsa-Bangsa lebih efektif dan orang-orang lebih aman,” ujarnya.

Meski menjadi Petugas Polisi Wanita PBB termuda tahun ini, ia membuktikan bahwa kemampuannya sungguh luar biasa. Ia memulai karirnya dengan Polri Indonesia sebagai petugas informasi publik pada 2014 dan bekerja di bidang pelatihan, administrasi, dan logistik.

Briptu Renita Rismayanti usai mendapatkan penghargaan mengatakan, ia merasa beruntung dapat menggunakan keterampilan teknologinya untuk meningkatkan keamanan bagi orang-orang di seluruh Republik Afrika Tengah.

“Saya berharap visibilitas yang datang dari memenangkan penghargaan ini akan memperkuat di antara perempuan dan anak perempuan bahwa semua bidang keahlian dalam kepolisian terbuka untuk kita,” ungkap perempuan berusia 27 tahun itu.

Briptu Renita berharap, penghargaan ini bisa menjadikan motivasi bagi dirinya untuk terus mengembangkan diri lebih baik lagi demi memajukan Polri. Selain itu, ia berharap hal ini bisa menjadi motivasi bagi rekan-rekan Polri lainnya.

“Award ini tidak akan tercapai tanpa dukungan Kepala Kepolisian RI. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolri yang telah mendukung saya dalam misi PBB ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kadiv Hubinter Polri atas seluruh dukungan dan bimbingan kepada saya,” ungkapnya.

Diketahui, Kontingen Garuda Bhayangkara (Garbha) Satgas FPU 5 Minusca yang bertugas di Bangui, Afrika Tengah, diberangkatkan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada 19 September 2023. Kontingen diikuti 140 personel Polri dengan rincian 116 Polki dan 24 Polwan. Polri telah mengirimkan personel sebanyak 3184 Personel Polri ke MPP PBB.

Satgas FPU 5 MINUSCA sebelum diberangkatkan ke daerah misi wajib melewati tahapan latihan Pra Penugasan selama 7 Bulan di Pusat Misi Internasional Polri (Serpong) dan juga telah dibekali dengan kemampuan berstandar PBB seperti penanganan huru hara, penanganan Search & Rescue, investigasi, intelijen, negosiasi, kontra teroris, perlindungan VIP, penembak jitu, komunikasi elektronik, mekanik hingga medical combat. Kapolri berharap pelaksanaan misi dapat berjalan optimal serta berkontribusi terhadap perdamaian di wilayah penugasan.

“Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kementerian Luar Negeri, Divhubinter Polri, dan seluruh pihak yang turut berkontribusi dalam mendukung kesiapan kontingen ini,” ujar Jenderal Sigit di Lapangan Bhayangkara, Mabes Polri, Jakarta, Selasa (19/9/2023).

Ditambahkan Kadiv Humas, United Nations Woman Police Officer of the Year Award pertama kali dianugerahkan kepada polisi wanita pada Peace keeping Mission Tahun 2011. Pada tahun ini, salah satu srikandi Indonesia dianugerahi penghargaan level internasional tersebut.

Polwan kelahiran Magelang itu, ujar Kadiv Humas, telah mendedikasikan diri untuk perdamaian dunia melalui penugasan Individual Police Officer di Republik Afrika Tengah atau yang disebut MINUSCA. Selama bertugas di sana, wanita yang akrab dipanggil Nita ini, menduduki jabatan sebagai Crime Database Officer.

“Berbekal dengan pengalaman berdinas di Divisi Hubungan Internasional Polri (Divhubinter Polri), Nita menunjukkan performa terbaik hingga diakui oleh United Nations Headquarter (UNHQ) dan dianugerahi penghargaan tersebut,” jelas Kadiv Humas.

Penyunting: Mardiana

Al Muktabar Apresiasi Seluruh Pemerintah Daerah Peraih Predikat Informatif

0

SERANG, DISTRIKBANTENNEWS.COM – Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengapresiasi atas raihan predikat informatif yang diperoleh oleh seluruh Pemerintah Daerah yang ada di Provinsi Banten, termasuk juga sebagian besar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Banten.

Predikat informatif itu diberikan Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Banten Tahun 2023 di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, Kamis (16/11/2023).

Anugerah Keterbukaan Informasi Publik ini merupakan hasil monitoring dan evaluasi Komisi Informasi Provinsi Banten yang dilakukan sejak bulan Juli 2023.

Menurut Al Muktabar, apresiasi itu penting diberikan. Karena pada saat disebut Provinsi Banten Informatif, itu merupakan agregat dari kinerja Bupati/Wali Kota yang mengupayakan sedapat mungkin meraih predikat informatif.

“Di jajaran Forkopimda juga kita terus melakukan koordinasi dan bertukar informasi. Sehingga informasi yang diberikan kepada publik bisa tersampaikan secara utuh dan lengkap,” kata Al Muktabar.

Maka dari itu, lanjutnya, ketika Pemda dan sebagian besar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mendapatkan predikat informatif, maka lengkaplah sudah agenda-agenda informasi publik kita. Menurutnya, publik perlu tahu berbagai informasi pembangunan yang sudah dan akan dikerjakan. Selain itu, informasi publik juga menjadi bagian parameter variabel yang dipertimbangkan dalam rangka pengambilan keputusan atau semacam policy brief.

“Informasi-informasi itu kita jadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Sehingga kita bisa melakukan ketepatan dalam mengambil kebijakan yang tentu sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten Toni Anwar Mahmud mengungkapkan, monitoring dan evaluasi dilakukannya kepada 98 badan publik yang terdiri dari empat kategori yang terdiri dari 39 OPD, 8 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, 24 lembaga non struktural, instansi vertikal dan 27 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Dari seluruh kategori badan publik itu diperoleh 43 kualifikasi informatif, 11 kualifikasi menuju informatif dan 6 kualifikasi cukup informatif serta 5 kualifikasi kurang informatif berdasarkan keputusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor 008 kep/KI-Banten/VIII/2023 tentang Penetapan Hasil Monitoring dan Evaluasi Badan Publik Tahun 2023,” ungkapnya.

KI juga memberikan piala bergilir Gubernur Banten kepada peringkat terbaik masing-masing kategori yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk kategori perangkat daerah, Kota Tangerang Selatan untuk kategori Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten untuk kategori lembaga non struktural/vertikal dan PT. Penjaminan Kredit Daerah Banten (Jamkrida) untuk kategori BUMD.

Komisioner Bidang Regulasi dan Kebijakan Publik KI Pusat Gede Narayana mengatakan, Keterbukaan Informasi Publik secara kelembagaan sudah ada sejak tahun 2009 meskipun Undang-Undang yang mengaturnya sudah ada sejak tahun 2008.

Sebagai pelaksanaan dari keterbukaan informasi publik, KI di seluruh Indonesia sebagai garda terdepan melaksanakan keterbukaan informasi ia harus memberikan suatu arahan atau pemahaman kepada badan publik dari tingkat pusat sampai daerah untuk wajib hukumnya melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Pada poin itulah KI melakukan monev yang sudah dilakukan sejak bulan Juli dan berakhir pada pemberian penghargaan sekarang ini,” katanya.

Penyunting : Mardiana

Investasi Provinsi Banten Capai Rp78,6 triliun, 95% dari Target 2023

0

CILEGON, DISTRIKBANTENNEWS.COM – Berdasarkan data rilis Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia, investasi Provinsi Banten pada periode Januari – September Tahun 2023 sudah mencapai Rp78,6 triliun. Nilai itu 95% dari Rp80 triliun, target investasi Pemerintah Provinsi Banten pada tahun 2023.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Banten Virgojanti menyampaikan keberhasilan tersebut didapatkan melalui upaya berbagai pihak. Selain inovasi pihaknya juga terus memaksimalkan kolaborasi dalam meningkatkan sinergitas, dan mendorong iklim investasi yang mampu memacu aktivitas ekonomi.

“Dari keberhasilan itu, terus kita fasilitasi, saling mendukung kemudian berkoordinasi dan berkolaborasi serta menjaga dan mengawal agar investasi di daerah kita ini tidak terganggu,” ungkap Virgojanti usai menghadiri Cilegon Business Forum and Investment Award 2023 di Hotel Royale Krakatau Jl KH Yasin Beji No 04, Kota Cilegon, Kamis, (16/11/2023).

Virgojanti menyampaikan dengan adanya inovasi dalam menumbuhkan ekonomi di bidang penanaman modal, mampu mempertahankan kondusifitas wilayah yang nyaman dan aman kepada para investor. Sehingga, mampu menjadikan Provinsi Banten sebagai daerah perekonomian yang merata antara hulu dan hilirnya.

“Kita berharap hilirisasi ekonomi ini juga ada dan menjadi kuat di Provinsi Banten. Dengan tingkat capaian kinerja investasi yang luar biasa cukup tinggi mudah-mudahan Kota Cilegon khususnya dan umumnya Provinsi Banten menjadi daerah yg menarik dan maju untuk investasi,” jelasnya.

Virgojanti berharap, dengan inovasi pertumbuhan ekonomi yang terus digaungkan ini bisa memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Cilegon termasuk Provinsi Banten itu sendiri.

“Kegiatan ini tentu merupakan satu spirit bagi kita semua khususnya para pelaku usaha di Kota Cilegon dan mudah-mudahan ini menjadi barometer bagaimana aktivitas investasi di Kota Cilegon khususnya dan Provinsi Banten umumnya bisa menjadi kondusif,” pungkasnya.

Sementara itu, Walikota Cilegon Helldy Agustian menyampaikan Investasi di Kota Cilegon pada tahun 2023 sudah mencapai Rp28,15 triliun dimana sudah melampaui target awal sebesar Rp13 triliun. Kota Cilegon sendiri menjadi penyumbang investasi cukup besar di Provinsi Banten.

Dengan total jumlah perusahaan di Kota Cilegon yang ikut berperan dalam penanaman modal yaitu sebanyak 322 perusahan yang di antaranya 121 Penanam Modal Asing (PMA) dan 211 Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN).

“Dengan begitu mari kita tingkatkan pembangunan di segala bidang. Sehingga dampak investasi ini benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar baik dalam aspek kesehatan, pendidikan dan lainnya,” ungkap Helldy.

Selain itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cilegon Hayati Nufus menyampaikan penghargaan yang diberikan terdiri dari beberapa kriteria penilaian. Di mana kriteria penilaian tersebut diantaranya kepatuhan, eksistensi dan investasi.

“Jadi penghargaan ini diberikan kepada perusahaan yang memiliki laporan kepatuhan dalam penyelenggaraan perusahaan, lalu perusahaan yang tetap berdiri meskipun kemarin sempat mengalami krisis ekonomi pasca pandemi,” ungkapnya.

Hayati berharap, para pemenang awards ini mampu memberikan timbal balik yang baik kepada masyarakat. Melalui peningkatan investasi atau penyerapan tenaga kerja.

“Para pemenang ada 10 PMA dan 10 PMDN. Kita tidak memakai rangking tetapi berdasarkan kelengkapan dari kriteria itu yang nantinya bisa sama-sama memberi interaksi yang baik antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat,” pungkasnya.

Penyunting : Mardiana

Pemkab Serang Target Partisipasi Pemilih Capai 90 Persen Pada Pemilu 2024

0

SERANG, DIATRIBANTENNEWS.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang menargetkan angka partisipasi pemilih di Kabupaten Serang mencapai lebih dari 90 persen, sebagai upaya menyukseskan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024. Kuncinya, bukan hanya peran pemerintah melainkan para partai politik (parpol) untuk menggerakkan masyarakat.

Hal itu disampaikan Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Serang, Freddy Lamhot Sinurat di sela Rapat Koordinasi Penyelesaian Sengketa Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di salah satu hotel di Kecamatan Anyer.

”Pemkab Serang menargetkan angka partisipasi masyarakat di Kabupaten Serang bisa di atas 90 persen, karena sebelumnya masih di angka 60 sampai 65 persen itu sangat rendah,” ujarnya.

Rakor yang digelar Bawaslu Kabupaten Serang selama 2 hari Selasa-Rabu, 14-15 November 2024, menghadirkan Anggota Panwascam di 29 kecamatan, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Satpol Kabupaten Serang, Kasi Trantib di 29 Kecamatan, dan perwakilan parpol tingkat Kabupaten Serang.

Turut hadir sebagai narasumber Ketua Bawaslu Provinsi Banten, Ali Faisal, Ketua Bawaslu Kabupaten Serang, Furqon, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Serang, Epi Priatna, dan perwakilan Satpol Kabupaten Serang.

Adapun upaya yang dilakukan Pemkab Serang guna meningkatan partisipasi pemilih, kata Freddy, merupakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Bakesbangpol dengan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Akan tetap pendidikan politik tidak hanya di selenggarakan oleh pemerintah, melainkan semua stakeholder.
”Jadi pada saat kampanye parpol tidak hanya mengampanyekan partainya, tidak hanya mengampanyekan bakal calonnya tapi bagaimana juga harus mengajak masyarakat ikut berpartisipasi sehingga akan meningkat. Kuncinya di partai politik,” tegasnya.

Di samping menargetkan partisipasi pemilih meningkat, sebut Freddy, komitmen Pemkab Serang sudah mencairkan dana hibah untuk Bawaslu Kabupaten Serang sebesar 40 persen atau senilai Rp8,8 miliar dari total Rp22 miliar. Sedangkan sisanya 60 persen atau sekitar Rp13,2 miliar akan di cairkan pada Tahun 2024.

”Nanti Tahun 2024 kita akan penuhi di angka 60 persen. Tujuannya bagaimana pemilu 2024 dapat terlaksana dengan baik, dan partisipasi pemilih di Kabupaten Serang meningkat,” ungkapnya.

Terkait Rapat Koordinasi Penyelesaian Sengketa Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024, Freddy mengapresiasi dan mendukung penuh Bawaslu guna terselenggaranya Pemilu pada Februari 2024 dengan baik. ”Pemkab Serang mendukung penuh pastinya,” tandasnya.

Koordinator Divisi Pelanggaran Data dan Informasi pada Bawaslu Kabupaten Serang, Abdul Holid mengatakan, rakor yang dilaksanakan merupakan tahapan kampanye yang pada prinsipnya untuk menyamakan persepsi terkait tugas dan kewenangan masing-masing untuk menyukseskan Pemilu 2024.

”Kita Bawaslu, Panwaslu Kecamatan mempunyai tugas kewenangan baik itu melakukan pengawasan disetiap tahapan pemilu, saat kampanye dan menerima laporan adanya dugaan pelanggaran,”ujarnya.

Sedangkan dengan mengundang perwakilan setiap OPD di lingkungan Pemkab Serang, Abdul menegaskan, agar para ASN bisa menjaga netralitasnya sebagai abdi negara. ”Kemudian untuk partai politik perannya bagaimana menciptakan pemilu damai, tanpa ada kecurangan yang sekiranya terjadi disetiap tahapan-tahapannya,” ucapnya.

Pewarta : Herfa
Penyunting : Mardiana

Pj Gubernur Al Muktabar Aspirasikan Pembangunan Provinsi Banten

0

SERANG, DISTRIKBANTENNEWS.COM – Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar sambut kedatangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia di Pendopo Gubernur Banten KP3B, Curug Kota Serang, Kamis (16/11/2023).

Hal ini dalam rangka temu Konsultasi Pusat-Daerah Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) yang agendanya menjembatani aspirasi kepentingan daerah apabila terdapat kendala dalam proses pembentukan Peraturan Daerah terkait perizinan di sektor pertambangan, kehutanan, dan lingkungan hidup.

Al-Muktabar mengatakan; dalam menggali potensi daerah pihaknya sedang menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045. Isu-isu lingkungan dan isu yang berkaitan dengan pertambangan serta berbagai sejenisnya merupakan hal yang dicantumkan pada penyusunan RPJPD.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten sambung Al Muktabar, juga bagian tercepat dalam menyiapkan regulasi tata ruang pemerintah daerah yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2023-2043. Hal itu dapat membuat percepatan perizinan dan hal-hal yang bisa diberikan layanan kepada investasi karena tata ruang wilayah dapat mengatur agenda kerja pembangunan Provinsi Banten.

“Terkait aspek lingkungan, pertambangan dan beberapa agenda teknis lainnya di Provinsi Banten, perlu sekali berkomunikasi dengan baik kepada masyarakat. Kita mengupayakan bahwa pemerintah hadir dalam mengedepankan layanan-layanan yang menjadi kewenangan Provinsi,” ungkapnya.

“Hal-hal itu juga kami menitipkan kepada DPD RI melalui BULD dalam perkembangannya di bidang pertambangan. Dimana ada perubahan regulasi yang memungkinkan Provinsi Banten untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” imbuhnya.

Pada kesempatan ini, Al Muktabar juga menyampaikan dukungan dan arahan kepada BULD berkaitan dengan aspek regulasi. Pihaknya sedang merinci (breakdown) pendistribusian bagi hasil kepada Kabupaten/Kota melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana pendapatan Provinsi khususnya PKB dan BBNKB itu dibagi hasilkan di depan sehingga tidak akan ada keterlambatan distribusi pembiayaan kepada Kabupaten/Kota yang hal itu merupakan hak Kabupaten/Kota sesuai Peraturan Perundangan.

Tetapi, lanjut Al Muktabar, pihaknya mengharapkan dalam rangka mengedepankan pembiayaan yang distribusikan ke Kabupaten/Kota itu, Pemprov Banten tetap ingin terlebih dahulu mencatatkan sebagai pendapatan Provinsi. Pasalnya, pendapatan akan sah dibagikan kalau terlebih dahulu sudah mendapatkan pencatatan dari Provinsi.

“Kami ingin titipkan aspek ini di regulasinya kepada DPD RI melalui BULD. Karena ada sedikit confuse pemahaman, pendistribusian option itu kepada Kabupaten/Kota langsung di muka tetapi tidak merupakan catatan pendapatan dari Provinsi,” ungkapnya.

“Padahal definisinya bahwa itu adalah bagian hasil dari kinerja Pemerintah Daerah Provinsi. Kami sedang mengupayakan itu serta sedang merumuskan secara formal kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia. Mudah-mudahan akselerasi-akselerasi regulasi ini bisa mendukung kita menyelenggarakan pemerintahan daerah dengan sebaik-baiknya,” tambahnya.

Ketua BULD DPD RI Stefanus Liow mengatakan kehadiran DPD RI melalui BULD ke Provinsi Banten ini yaitu memaknai wewenang dan tugas baru tidak dalam kerangka memperpanjang mata rantai pembentukan Peraturan Daerah yang akan mempersulit daerah, melainkan hadir untuk menjembatani aspirasi kepentingan daerah apabila terdapat kendala dalam proses pembentukan Peraturan Daerah.

“DPD RI melalui BULD memposisikan diri untuk memberikan penguatan kepada daerah dalam kerangka harmonisasi legislasi pusat dan daerah,” ungkapnya.

“DPD RI mendorong agar Peraturan Daerah dapat sejalan dengan regulasi yang ditetapkan oleh pusat dan sebaliknya regulasi yang ditetapkan pusat dalam mengakomodir kepentingan daerah,” tambahnya.

Selain itu, lanjut Stefanus kehadiran pihaknya juga bermaksud mendengarkan masukan pandangan pendapat dari pemerintah daerah, stakeholder daerah, pakar, tokoh masyarakat, tokoh agama, sebagai tindak lanjut dari Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 28/DPD-RI/II/2022-2023 tentang Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Terkait Perizinan di Sektor Pertambangan Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

“Masukan-masukan ini menjadi catatan bagi kami sebagai acuan dan tindak lanjut yang akan disampaikan melalui rapat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI serta dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal ( BKPM ) yang diagendakan tanggal 22 November 2023 dan hasilnya akan disampaikan ke pemerintah daerah,” tambahnya.

Untuk diketahui rombongan temu Konsultasi Pusat-Daerah Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) ini diketuai oleh Stefanus Liow, dengan Wakil Ketua Lily Amelia Salurapa dari DPD Provinsi Sulawesi Selatan dan Anggota DPD Provinsi Banten Tb. Ali Ridho Azhari beserta rombongan DPD dari berbagai Provinsi se Indonesia.

Penyunting : Mardiana