SERANG, DISTRIKBANTENNEWS.COM – Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan kemampuan kuantitatif diyakini sebagai aktivitas analisis dalam memahami situasi yang dihadapi. Dengan kemampuan tersebut, akan dengan mudah menemukan sebuah prosedur yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tertentu.

Hal itu diungkap Al Muktabar saat Launching Program Kerjasama Peningkatan Kualitas Pendidikan Tingkat SMA Fisika dengan Metode GASING (Gampang, Asik, Menyenangkan) di Lapangan SMAN 06 Kota Serang, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Jumat (15/12/2023).

“Hari ini kita bersama-sama menyaksikan simulasi penggunaan metode Gasing ini, mudah-mudahan anak-anak di Provinsi Banten secara menyeluruh punya kemampuan kuantitatif sehingga dia mampu untuk menyikapi permasalahan di masa depan,” jelas Al Muktabar.

Ia menyampaikan, melalui metode Gasing yang diterapkan pada proses pembelajaran mampu mentransformasikan sistem nilai bagi motivasi belajar siswa. Sehingga siswa memiliki motivasi belajar yang tinggi untuk mata pembelajaran eksakta.

“Oleh karenanya kita mulai mengedukasinya, ini merupakan bagian dari sistem nilai sehingga para siswa tampil berani dengan kemampuan yang dia miliki dan tentunya diiringi cita-cita mereka yang besar,” ungkapnya.

Al Muktabar menyebutkan, launching metode pembelajaran Gasing di Provinsi Banten ini merupakan launching metode Gasing yang pertama kali di Indonesia untuk tingkat SMA. Ia berharap, kegiatan ini mampu mempermudah dan memperluas proses pembelajaran kuantitatif bagi guru dan siswa SMA se-Provinsi Banten.

“Ini akan sangat membantu proses pembelajaran, nanti kita akan banyak olimpiade sehingga hal itu mampu meningkatkan kapasitas dan proses pembelajaran kita,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tabrani menyampaikan, launching metode pembelajaran Gasing ini merupakan pengembangan metode pembelajaran yang kreatif.

“Karena banyak siswa yang menganggap mata pelajaran eksakta adalah mata pelajaran yang sulit. Melalui ini kita buktikan bahwa yang dianggap sulit masih bisa kita pelajari dengan metode atau cara yang lebih menyenangkan,” ujar Tabrani.

Disampaikan, sebelum launching, terdapat 64 siswa dan 32 guru per Kabupaten/Kota mengikuti pelatihan metode Gasing. Yang mana, ia harap mampu membawa metode pembelajaran Gasing ini kepada sesama siswa dan guru di daerahnya masing-masing.

“Sebelumnya kita telah melaksanakan pelatihan, yang mana dari hasil pelatihan dan telah di launchingnya metode pembelajaran ini para peserta mampu mengimbaskan metode atau cara belajar yang mereka alami sendiri,” ungkap Tabrani.

Sementara itu, penggagas metode Gasing Yohanes Surya mengungkapkan metode pembelajaran ini merupakan metode yang memadukan antara audio dan visual. Dimana, pada saat ini model tersebut sudah berbasis teknologi yang bisa diakses dimanapun dan kapanpun.

“Membuat pembelajaran eksakta seperti fisika ini menjadi pembelajaran yang sangat menyenangkan. Tidak hanya teori kita juga menjelaskan dengan menampilkan animasi sesederhana mungkin yang intinya bisa dipahami oleh para siswa,” jelasnya.

Ia menyebutkan, konsep pembelajaran menggunakan metode Gasing ini sudah dilengkapi dengan materi dan soal. Selain itu, ia juga menambahkan beberapa eksperimen yang dianggap mampu menambah pemahaman mengenai materi yang sedang dipelajari.

“Di samping penjelasan soal dan materi, kita juga memberikan eksperimen yang menyenangkan bagi anak-anak. Eksperimen ini bisa dilakukan sendiri oleh siswa tentunya dengan pengawasan para guru,” pungkasnya.

Metode Gasing ini adalah proses langkah demi langkah, yang disusun sedemikian rupa dalam penguasaan materi yang dibangun dari pemahaman materi sebelumnya. Pentingnya proses langkah demi langkah dalam metode Gasing ini tercermin sewaktu anak-anak belajar suatu topik, yang mana terdapat titik kritis yang harus mereka lewati. Setelah mencapai titik kritis ini mereka tidak akan sulit lagi mengerjakan soal dalam topik tersebut.



(red)

SERANG, DISTRIKBANTENNEWS.COM – Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar meninjau Kawasan Industri Terpadu Wilmar (KITW), khususnya PT Wilmar Padi Indonesia – Serang untuk memastikan ketersediaan produksi beras menjelang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.

“Kunjungan ini punya keterkaitan kuat mengenai hal tersebut, karena menjelang natal dan tahun baru ini akan naik tingkat konsumsinya. Seperti beras dan lainnya,” ungkap Al Muktabar usai meninjau Kawasan Industri Terpadu Wilmar (KITW) di Kabupaten Serang, Jumat (15/12/2023).

“Dan tadi disampaikan oleh Wilmar ketersediaan beras untuk produksi cukup hingga akhir tahun ini,” sambungnya.

Selain itu, Al Muktabar juga mengatakan kunjungan tersebut untuk memastikan kemampuan produksi beras di Provinsi Banten. Salah satunya yang diproduksi oleh PT Wilmar Padi Indonesia – Serang.

“Ini bagian upaya kita Pemprov Banten untuk mengecek kemampuan pangan kita, jika produk hulu kita terjamin dengan baik. Maka ketahanan pangan kita dapat kuat, bahkan ditingkatan tentu bisa mencapai kedaulatan pangan khususnya pada beras,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Al Muktabar juga melihat secara langsung proses produksi beras yang dilakukan PT Wilmar Padi Indonesia – Serang dengan menggunakan teknologi berkualitas tinggi.

“Jadi siklusnya luar biasa dan itu juga untuk memastikan mutu yang dihasilkan dapat terukur,” imbuhnya.

Sementara, Head Industial Estate of Wilmar Indonesia & BD. Wilmar Group Indonesia Byron Oswald Salim merasa bangga atas kunjungan yang dilakukan Pj Gubernur Banten ke Kawasan Industri Terpadu Wilmar (KITW).

“Ini menjadi momen yang berharga bagi kami atas kunjungan Pj Gubernur Banten, tadi kami juga menyampaikan proses produksi dari awal sampai akhir, terutama di PT Wilmar Padi Indonesia-Serang,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan, hingga akhir tahun ini ketersediaan bahan produksi khususnya untuk komoditas beras cukup.

“Kami rasa ketersediaan cukup dan kami berharap ketahanan pangan di Provinsi Banten dapat lebih baik lagi kedepannya,” pungkasnya.

(red)

SERANG, DISTRIKBANTENNEWS.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Banten terus melakukan upaya dalam meningkatkan angka keselamatan jalan. Bersinergi dengan stakeholder terkait, mulai dari pihak Kepolisian, Kemenhub, Jasa Raharja dan pihak lainnya.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten Tri Nurtopo usai menghadiri Gebyar Pekan Keselamatan Jalan, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Banten Kemenhub RI di Plaza Aspirasi, KP3B Curug, Kota Serang, Jumat (15/12/2023).

“Kami ucapkan terima kasih kepada BPTD II Banten yang telah menginisiasi kegiatan ini, kegiatan seperti ini dibutuhkan oleh kita semua untuk meningkatkan angka keselamatan di Provinsi Banten,” ungkap Tri Nurtopo.

Dalam meningkatkan angka kelamatan jalan, kata Tri, pihaknya berupaya memenuhi persyaratan minimal untuk suatu jalan. Diantaranya pemasangan perlengkapan jalan dan lain sebagainya.

“Kita juga memiliki kegiatan penyuluhan kepada anak-anak sekolah sebagai generasi penerus,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Tri juga mengimbau masyarakat untuk mengikuti ketentuan dalam berlalu lintas dan tidak melanggar peraturan yang telah ditentukan.

“Karena kalau melanggar itu awal terjadinya kecelakaan, kita juga mengimbau masyarakat untuk dapat mengecek perlengkapan kendaraan sebelum melakukan perjalanan. Terlebih saat ini sedang musim penghujan,” imbuhnya.

Sementara, Direktur Sarana Transportasi Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub RI Danto Restyawan berharap dengan pekan keselamatan jalan ini dapat menjadi momentum bersama untuk saling mengingatkan para pengguna jalan dalam menjaga keselamatan saat berkendaraan.

“Pentingnya menjaga keselamatan berkendaraan dan bagaimana cara berlalu lintas dengan baik. Diharapkan dengan acara ini dapat mengurangi angka kecelakaan dan menyadarkan pentingnya menjaga keselamatan berkendaraan,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Pekan Keselamatan Jalan Tahun 2023 tersebut terdapat rangkaian kegiatan, mulai dari sosialisasi keselamatan jalan, senam keselamatan transportasi, jalan santai dan penandatangan deklarasi keselamatan jalan.


(red)

SERANG, DISTRIKBANTENNEWS.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang mulai menggunakan alat pengolah sampah terpadu berbasis Refuse Derived Fuel (RDF) dan incenerator. Peresmian penggunaan alat ini dilakukan langsung Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah di Tempat Pengelolahan Sampah Terpadu (TPST) Kibin, Jumat (15/12/2023).

“Alhamdulillah, kami sudah melakukan uji coba mesin pengolah sampah jenis incinerator dan RDF. Sampah diolah sehingga punya nilai ekonomi atau bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat dan industri,” kata Tatu kepada wartawan.

Uji coba dimulai dari Kecamatan Kibin untuk pengolahan sampah Kabupaten Serang bagian timur. Terdapat 2 mesin incinerator dan 2 RDF. Setiap satu incinerator mampu mengolah sampah hingga 20 ton per hari. Sementara satu RDF bisa mengolah sampah 10-15 ton per hari.

Menurut Tatu, keberadaan sejumlah mesin pengolah sampah terpadu tersebut, belum menyelesaikan masalah sampah di 29 kecamatan. Sebab menurut data Dinas Lingkungan Hidup, produksi sampah masyarakat dari 29 kecamatan mencapai 1.200 ton per hari.

“Dimulai di Serang timur karena punya sampah yang lebih besar. Sistem ini akan kami lanjutkan di kecamatan-kecamatan lain supaya persoalan sampah bisa terselesaikan,” ujar politisi Partai Golkar ini.

Secara sederhana, melalui TPST Kibin, sampah akan diolah oleh mesin incinerator dan RDF dengan pemilahan melalui bak penampungan sampah. Dengan incinerator, sampah akan dibakar dengan suhu tertentu sehingga menjadi abu, selanjutnya bisa dibuat menjadi batako. Dengan sistem teknologi, tidak ada polusi ke udara dari sistem pembakaran ini.

Kemudian untuk mesin RDF, sampah diolah dan diberi campuran pengering untuk menghasilkan bahan baku campuran batu bara. Sampah hasil pengolahan mesin RDF, bisa dijual ke industri yang dalam proses produksinya menggunakan batu bara.

“Catatan saya sebagai kepala daerah, saya meminta pemerintah desa untuk mempunyai bank sampah. Sebab untuk logam dan kaca, tidak bisa masuk ke TPST Kibin ini. Intinya, pengolahan dan penyelesaian sampah harus dilakukan seluruh masyarakat, mulai dari desa, camat, dan pemda,” tegasnya.

Pembangunan dan pengadaan alat pengolah sampah terpadu ini tidak murah. Untuk TPST Kibin, Pemkab Serang mengeluarkan anggaran hingga Rp 4,5 miliar. Hasilnya hanya mampu mengolah sampah rata-rata 40 ton perhari.

Tatu menilai, perlu keterlibatan perusahaan swasta untuk mengolah sampah menjadi bernilai ekonomi. Sebab dengan produksi sampah 1.200 ton per hari dari masyarakat, dibutuhkan sekira 60 mesin.

“Anggarannya bisa di atas satu triliun rupiah. Cukup berat jika mengandalkan APBD, karena banyak kebutuhan dasar masyarakat yang juga harus diselesaikan. Semoga ke depan, ada pihak swasta yang bergabung, dan membangun TPST berkapasitas besar,” ujarnya.

(red)

SERANG, DISTRIKBANTENNEWS.COM – Penjabat (Pj) Sekda Provinsi Banten Virgojanti mengapresiasi peran Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Banten yang selama ini terus bersinergi menyukseskan berbagai program pembangunan Pemerintah Provinsi Banten.

Meski berperan ganda sebagai seorang Ibu rumah tangga, namun para anggota dan pengurus DWP Provinsi Banten mempunyai peranan yang penting dan strategis, utamanya dalam mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai daya saing.

Hal itu diungkapkan Virgojanti saat menghadiri acara HUT ke-24 DWP Provinsi Banten 2023 yang diselenggarakan di Aula Gedung Negara, Kota Serang, Kamis (14/12/2023).

Menurut Virgojanti, di tangan dingin para perempuan hebat itu, anak-anak para calon generasi penerus bangsa diberikan pendidikan dan pengetahuan agama sebagai bekal mereka di masa yang akan datang.

Dengan berbagai bekal yang telah diberikan itu, mereka diharapkan bisa menjadi generasi penerus bangsa yang unggul, cerdas dan mempunyai daya saing tinggi.

“Para perempuan hebat itu di samping sebagai Ibu di rumah, mendidik anak-anaknya, ada juga yang berkiprah di masyarakat. Ini betapa strategisnya peran perempuan dalam menentukan arah keberlanjutan bangsa dan negara ini,” ujarnya.

Untuk itu, Virgojanti berharap, mudah-mudahan DWP yang ada di seluruh daerah di Provinsi Banten ini bisa terus meningkatkan semangatnya. Bisa bersinergi dan berkolaborasi dalam rangka berpartisipasi aktif mewujudkan pembangunan yang sudah direncanakan bersama.

“Ke depan kita ingin kiprah perempuan ini semakin meningkat lagi dalam mencapai pembangunan SDM menuju Indonesia emas 2045,” pungkasnya.

Hal yang sama juga dikatakan Ketua DWP Provinsi Banten Tuhfah M Tranggono. Menurutnya, perempuan dalam pendidikan keluarga sangat berperan penting. Karena itu merupakan awal pendidikan anak di keluarga.

“Dari peran seorang ibu lah tonggak masa depan seorang anak itu ditentukan, apakah ia menjadi baik, cerdas dan unggul,” katanya.

Apalagi, lanjutnya, saat ini bangsa kita tengah menyongsong Indonesia emas tahun 2045. Itu bisa dicapai salah satunya dari dukungan SDM yang unggul, “dan itu bisa dimulai dari didikan seorang Ibu di rumah kepada anak-anaknya,” imbuhnya.


(red)

SERANG, DISTRIKBANTENNEWS.COM – Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar menerima Piagam Penghargaan Anugerah Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 untuk Tingkat Provinsi dari Ombudsman Republik Indonesia, penghargaan tersebut diterima langsung oleh Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar di Hotel Aryaduta Menteng – Jakarta, Kamis (14/12/2023). Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten meraih Zona Hijau kualitas tertinggi.

“Kita baru saja menerima penghargaan dari Ombudsman RI, dan Provinsi Banten secara umum masuk dalam zona hijau kualitas tertinggi dengan nilai 91,16,” ungkap Al Muktabar.

Dikatakan, Pemprov Banten terus melakukan upaya peningkatan pelayanan publik serta memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, khususnya masyarakat Provinsi Banten.

“Tentu kita tidak berpuas diri dengan prestasi yang telah didapatkan ini, kita harus terus meningkatkan cakupan layanan kita kepada masyarakat,” katanya.

“Mudah-mudahan ini dapat kita jaga bersama kedepan dan kita tingkatkan lagi, semoga masyarakat benar-benar mendapatkan layanan, karena layanan itu hak dari masyarakat,” sambungnya.

Selanjutnya, Al Muktabar juga menuturkan layanan publik merupakan satu kesatuan dalam upaya mewujudkan Reformasi Birokrasi Tematik Berdampak yang saat ini terus digiatkan oleh Pemprov Banten.

“Reformasi Birokrasi dan layanan publik itu satu kesatuan, jadi itu hal yang tidak bisa dipisahkan. Banyak hal yang harus kita lakukan dalam peningkatan pelayanan dan sebesar-besarnya itu untuk masyarakat,” imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih dalam sambutannya mengatakan, pada tahun 2023 ini terdapat peningkatan jumlah Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah yang masuk ke dalam zona hijau, sehingga dapat diartikan bahwa pemenuhan standar layanan, kompetensi penyelenggaraan dan pengelolaan pengaduan tahun 2023 lebih baik dari tahun 2022.

“Tentunya, kenaikan ini tidak terlepas dari komitmen dari para penyelenggara untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Serta keaktifan Ombudsman Pusat maupun Perwakilan dalam melakukan pendampingan terhadap penyelenggaraan layanan,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Najih juga berpesan agar penyelenggaraan layanan publik menjaga komitmen dan netralitas sebagai Aparatur Sipil Negara dalam proses politik tahun 2024.

“Mulai tingkat Kementerian, Lembaga, Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, bahkan sampai pada RT/RW agar tetap konsisten melayani masyarakat sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan,” katanya.

Sebagai informasi, penilaian kepatuhan merupakan bentuk pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik oleh Ombudsman RI yang bertujuan untuk mendorong pencegahan maladministrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.


(red)

SERANG, DISTRIKBANTENNEWS.COM – Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengapresiasi jajaran Polda Banten atas pengungkapan kasus penyalahgunaan gas bersubsidi dalam skala besar yang terjadi di wilayah Provinsi Banten.

“Pemerintah Provinsi Banten mengapresiasi Kapolda dan Wakapolda Banten beserta jajaran atas hal-hal yang dilakukan dalam penegakan hukum, karena hal ini berpengaruh sekali pada siklus tata kehidupan masyarakat,” ungkap Al Muktabar saat menghadiri Konferensi Pers Ungkap Kasus Penyalahgunaan Gas Bersubsidi dalam Skala Besar yang berlangsung di Aula Mapolda Banten, Kota Serang, Rabu (13/12/2023).

Al Muktabar menyampaikan, Pemerintah Provinsi Banten bersama Forkopimda Provinsi Banten terus melakukan upaya dalam mengendalikan stabilitas harga dengan berbagai komoditi, termasuk kebutuhan masyarakat mengenai tabung LPG subsidi 3Kg.

“Kebijakan mendasar gas (3Kg) itu terdapat hak tertentu yang tidak boleh melanggar hukum. Oleh karena itu, kami mengapresiasi Polda Banten atas terungkapnya kasus penyalahgunaan gas bersubsidi,” katanya.

Sementara, Kapolda Banten Irjen Pol Abdul Karim menyampaikan, pengungkapan kasus tersebut bermula dari pengembangan perkara penyalahgunaan LPG bersubsidi di wilayah Lebak pada September 2023 lalu. Dan polisi menemukan indikasi adanya jaringan penyuntikan LPG bersubsidi ke LPG non-subsidi 12 Kg dan 50 Kg di wilayah Kota Tangerang.

“Kami telah menetapkan 8 orang tersangka berinisial TJ, HR, SD, AG, DM, RZ, KR dan RZ dengan berbagai peran,” ujarnya.

Lebih lanjut, untuk modus yang dilakukan para tersangka yakni memindahkan isi tabung LPG subsidi 3Kg ke tabung LPG non-subsidi 12Kg dan 50Kg dengan menggunakan alat bantu berupa selang regulator gas, alat transfer gas (tombak besi, red), timbangan elektronik dan es batu.

Dalam melakukan aksinya, para tersangka memerlukan 4 tabung LPG subsidi 3Kg untuk dipindahkan ke 1 tabung LPG non-subsidi 12Kg, sementara untuk LPG non subsidi 50Kg membutuhkan 16 tabung LPG subsidi 3Kg.

“Adapun barang ini dijual hanya di lingkungan Banten saja, biasanya yang 50 Kg itu khusus dijual ke tempat industri, seperti industri makanan, restoran yang besar atau tempat pengelasan dan sebagainya,” katanya.

Selanjutnya, ia mengatakan para tersangka telah melakukan aksinya kurang lebih selama 2 tahun. Dalam kurun waktu itu, para tersangka dapat meraup keuntungan sebesar Rp1,05 miliar per hari. Sedangkan akibat perbuatan tersebut, negara mengalami kerugian sebesar Rp1,14 miliar per hari.


(red)