TANGERANG – Aliansi mahasiswa BEM Universitas Tangerang Raya (UNTARA) menyuarakan kritik terhadap pembangunan dan pelayanan publik saat Rapat Paripurna Hari Jadi ke-394 Kabupaten Tangerang di Gedung DPRD Kabupaten Tangerang, Selasa (13/10/2026).
Aksi berlangsung setelah rapat paripurna selesai. Mahasiswa mencegat rombongan pejabat daerah sambil berorasi hingga terjadi gesekan dengan aparat kepolisian.
Dalam kajiannya, mahasiswa menyoroti persoalan infrastruktur jalan dan integrasi transportasi umum. Mereka menilai pembangunan jalan harus disertai pengawasan penggunaan badan dan bahu jalan yang disebut kerap dijadikan tempat parkir truk, termasuk kendaraan yang diduga melanggar ketentuan over dimension over loading (ODOL).
“Pembangunan jalan tidak cukup hanya dinilai dari berapa panjang jalan yang dibangun, tetapi juga dari manfaatnya bagi kelancaran lalu lintas, keselamatan, dan mobilitas warga,” ujar salah satu orator.
Perwakilan mahasiswa, Farhan Rafiki, juga menyampaikan tuntutan terkait pengentasan kemiskinan, pengelolaan sampah, penanganan banjir, serta perbaikan infrastruktur yang mangkrak.
Mahasiswa mendesak pengelolaan sampah diarahkan menuju zero open dumping dan meminta pemerintah membuka informasi anggaran secara transparan agar penggunaan dana pembangunan dapat diawasi masyarakat.
“Dan yang paling utama, kami menuntut transparansi anggaran. Ini tuntutan kami. Ini catatan kritis kami. Jalankan atau kami yang akan terus menagih,” tegas Farhan.
Aksi berlangsung dalam pengawalan aparat keamanan. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Kabupaten Tangerang maupun DPRD Kabupaten Tangerang terkait tuntutan tersebut.
