Bukan Hanya Soal Pengawasan, tetapi Juga Partisipasi Masyarakat
Pengawasan kampanye digital juga tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada Bawaslu. Karakter media sosial yang sangat luas membuat masyarakat memiliki posisi penting dalam membantu mengawasi aktivitas kampanye.
Masyarakat dapat berperan sebagai bagian dari pengawasan partisipatif dengan melaporkan konten atau aktivitas yang diduga melanggar ketentuan pemilu. Di sisi lain, peserta pemilu juga memiliki tanggung jawab untuk menggunakan media sosial secara bertanggung jawab dan mematuhi ketentuan kampanye yang berlaku.
Kolaborasi antara Bawaslu, peserta pemilu, masyarakat, platform digital, dan lembaga terkait menjadi semakin penting untuk menciptakan ruang kampanye yang sehat dan demokratis.
Mendorong Pengawasan Pemilu yang Lebih Adaptif
Pengalaman Pemilu 2024 menunjukkan bahwa pengawasan kampanye di media sosial membutuhkan pendekatan yang lebih adaptif. Pengawas pemilu tidak hanya membutuhkan dasar hukum yang jelas, tetapi juga sumber daya manusia yang memiliki kemampuan memahami perkembangan teknologi digital.
Selain itu, penguatan sistem pemantauan, mekanisme pelaporan, dokumentasi dan pembuktian, serta koordinasi antarlembaga menjadi bagian penting dalam meningkatkan efektivitas pengawasan.
Ke depan, pengawasan kampanye digital perlu dikembangkan tidak hanya untuk merespons pelanggaran setelah terjadi, tetapi juga memperkuat langkah pencegahan. Edukasi kepada peserta pemilu dan masyarakat mengenai etika serta aturan kampanye digital juga menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas demokrasi.
