SERANG — Sejumlah kepala sekolah di lingkungan Pemerintah Kota Serang mengeluhkan dugaan adanya permintaan uang yang disebut sebagai bentuk “partisipasi dinas” setelah mereka dilantik atau mendapat penugasan sebagai kepala sekolah.
Nilai uang yang disebut diminta bervariasi, mulai dari Rp500 ribu hingga Rp1 juta. Bahkan, besaran tersebut diduga dapat berbeda berdasarkan jumlah siswa di masing-masing sekolah.
Keluhan tersebut terutama disampaikan oleh sejumlah kepala sekolah yang baru mendapatkan penugasan. Mereka mengaku keberatan jika harus mengeluarkan sejumlah uang ketika baru mulai menjalankan tugas dan melakukan pembenahan di sekolah.
Salah seorang kepala sekolah yang meminta identitasnya dirahasiakan mengatakan, dirinya ingin menjalankan tugas secara profesional tanpa terbebani oleh permintaan dana yang belum diketahui secara jelas dasar dan peruntukannya.
“Saya sebenarnya ingin bekerja lurus dan berbenah di sekolah. Tetapi sejak baru dilantik sudah dimintai dana. Untuk sekolah yang jumlah muridnya sedikit, nominalnya sekitar Rp500 ribu sampai Rp1 juta. Sementara kalau muridnya lebih banyak, partisipasinya disebut lebih besar sesuai kesepakatan,” ujarnya, Kamis (24/9/2026).
Menurut informasi yang diterima, permintaan atau pengumpulan dana tersebut diduga dikoordinasikan melalui Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kecamatan Serang.
Dalam informasi yang beredar, sejumlah nama dan inisial juga disebut memiliki peran dalam proses tersebut. Di antaranya E yang disebut sebagai Ketua K3S Kecamatan Serang, R yang diduga menjadi perantara, serta A yang disebut sebagai pegawai pada bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang.
Namun, informasi mengenai peran masing-masing pihak tersebut masih perlu diklarifikasi dan diverifikasi. Penyebutan nama maupun inisial tersebut tidak dapat dimaknai sebagai bukti keterlibatan dalam dugaan pungutan sebelum terdapat keterangan dan bukti yang memadai dari pihak terkait.
