Ada selisih Rp21.850.000. Nilainya persis dengan hasil penjumlahan redaksi atas rincian Bidang Akuntansi.
Belum diketahui mengapa terdapat perbedaan tersebut. Dokumen yang ditelaah Distrik Banten News belum memberikan penjelasan yang cukup untuk menjawabnya. Karena itu, redaksi tidak menyimpulkan penyebab selisih tersebut dan meminta penjelasan BPKPAD.
BPK sendiri tidak hanya meminta pemulihan uang. PPTK di Bidang Anggaran, Bidang Akuntansi, dan Bidang Aset juga diminta lebih cermat mempertanggungjawabkan belanja yang berada di bawah tanggung jawabnya serta memastikan pertanggungjawaban didukung bukti yang lengkap dan sah.
Upaya mengetahui penyelesaian temuan itu sebelumnya telah ditempuh melalui jalur keterbukaan informasi.
Dalam Surat Nomor 500.12.11/560/BPKPAD tertanggal 13 Agustus 2026, BPKPAD menjawab permohonan informasi yang sebelumnya diteruskan melalui PPID Utama Pemerintah Kota Cilegon. Salah satu dokumen yang dimohon adalah bukti setor ke Kas Daerah.
BPKPAD merujuk sejumlah aturan, mulai dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 72 Tahun 2022, hingga SK PPID Utama Pemerintah Kota Cilegon Nomor 500.12.6.4/Kep.903-Diskominfo/2023 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
Namun, terhadap dokumen bukti setor yang dimohon, BPKPAD hanya menyatakan bahwa data tersebut “belum dapat kami penuhi.”
Surat itu ditandatangani secara elektronik oleh Plt. Kepala BPKPAD Kota Cilegon, Drs. Syafrudin, M.Si.
