JIKA NEGERIKU BERSIH DARI KORUPSI

Bagaimana jika suatu pagi Indonesia benar-benar bangun sebagai negara yang bersih dari korupsi?

Bukan sekadar pagi ketika tidak ada lagi pejabat yang ditangkap kamera mengenakan rompi tahanan. Bukan hanya hari ketika berita tentang operasi tangkap tangan berhenti menghiasi layar televisi dan halaman media daring. Tetapi sebuah pagi ketika tidak ada lagi orang yang merasa perlu menyuap untuk mendapatkan haknya. Tidak ada proyek yang diam-diam dinaikkan nilainya. Tidak ada jabatan yang diperjualbelikan. Tidak ada anggaran rakyat yang menyusut sebelum benar-benar sampai kepada rakyat.

Bagaimana wajah negeri ini?

Mungkin pertanyaan itu terdengar terlalu idealistis. Indonesia yang benar-benar bersih dari korupsi seolah menjadi gambaran tentang negeri yang terlalu sempurna untuk diwujudkan. Tetapi justru karena kita terlalu lama hidup bersama berita tentang korupsi, kita sering lupa membayangkan seberapa besar kehidupan kita sebenarnya dapat berubah jika kebiasaan buruk itu tidak lagi memiliki tempat.

Korupsi telah begitu lama hadir dalam percakapan publik sehingga ia kadang terdengar seperti penyakit kronis yang dianggap biasa. Kita marah ketika kasus besar terungkap. Kita kecewa ketika pejabat yang dipercaya ternyata menyalahgunakan kekuasaan. Kita mencaci para koruptor. Namun setelah kemarahan itu reda, kehidupan kembali berjalan seperti biasa. Proyek tetap berjalan, anggaran tetap dibahas, jabatan tetap diperebutkan, dan peluang untuk menyalahgunakan kekuasaan tetap terbuka.

Di situlah persoalan sesungguhnya. Korupsi tidak boleh dipahami hanya sebagai kejahatan yang dilakukan oleh individu tertentu. Korupsi adalah persoalan tentang bagaimana kekuasaan bekerja, bagaimana sistem memberi celah, bagaimana masyarakat membangun toleransi terhadap ketidakjujuran, dan bagaimana sebuah bangsa memperlakukan amanah publik.

Data Indeks Persepsi Korupsi Indonesia dengan skor 34 dan peringkat ke-109 dari 180 negara seharusnya dibaca sebagai sebuah alarm, bukan sekadar angka statistik. Angka itu berbicara tentang sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar peringkat internasional: kualitas integritas, kepercayaan publik, dan persoalan tata kelola yang belum selesai.

Indonesia memiliki sejarah panjang dalam menghadapi persoalan ini. Bahkan kemerdekaan politik ternyata tidak otomatis melahirkan pemerintahan yang sepenuhnya bersih.