Sorotan terhadap persoalan tersebut juga datang dari kalangan legislatif dan eksekutif. Badan Narkotika Nasional (BNN) sebelumnya menyoroti persoalan pengawasan terhadap narapidana kasus narkotika yang diduga masih dapat menjalankan aktivitas jaringan dari dalam lapas.
Nama Irjen Pol. Arman Depari turut disebut dalam pemberitaan terkait kritik terhadap lemahnya pengawasan terhadap narapidana kasus narkotika. Persoalan tersebut dinilai perlu mendapatkan perhatian serius karena pemberantasan narkoba tidak cukup hanya dilakukan di luar lapas, tetapi juga harus memastikan tidak ada ruang bagi jaringan narkotika untuk tetap beroperasi dari dalam lembaga pemasyarakatan.
Sorotan serupa disampaikan Ketua DPRD Provinsi Banten, Fahmi Hakim. Ia menegaskan bahwa apabila terdapat narapidana yang terbukti masih menjalankan aktivitas peredaran narkotika dari dalam lapas, persoalan tersebut harus ditindaklanjuti secara tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Tentunya hal itu harus ditindaklanjuti secara tegas dan sesuai aturan perundang-undangan,” ujar Fahmi Hakim.
Kasus tersebut kini menjadi perhatian publik karena menyangkut efektivitas pengawasan dan pembinaan narapidana, khususnya mereka yang menjalani hukuman terkait tindak pidana narkotika.
Publik tentu berharap dugaan tersebut tidak berhenti pada saling tuding. Jika benar terdapat narapidana yang masih mampu mengendalikan jaringan narkoba dari balik jeruji, maka harus dilakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk mengetahui bagaimana akses komunikasi dapat diperoleh, siapa saja pihak yang terlibat, serta apakah terdapat unsur kelalaian atau pelanggaran yang dilakukan petugas.
Sebaliknya, setiap nama yang disebut dalam dugaan tersebut juga harus tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah sampai terdapat keputusan atau bukti hukum yang berkekuatan.
Langkah transparan dan tegas dari pihak Lapas Kelas I Tangerang, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta aparat penegak hukum dinilai penting untuk menjawab keresahan masyarakat.
