Empat Raperda Strategis Disetujui Andra Soni, Banten Bersiap Perkuat Regulasi Daerah

Salah satu Raperda yang mendapat perhatian khusus adalah Raperda tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Kecil. Andra Soni menilai regulasi tersebut progresif dan relevan dengan kondisi pelaku usaha di lapangan.

Menurut dia, usaha kecil dan mikro memiliki posisi penting dalam menjaga stabilitas perekonomian daerah. Selain menjadi sumber penghidupan masyarakat, sektor tersebut juga berperan dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan menekan angka pengangguran serta kemiskinan.

“Usaha Kecil dan Mikro (UKM) merupakan tulang punggung perekonomian daerah yang terbukti paling tangguh dalam menjaga stabilitas ekonomi, menyerap tenaga kerja lokal, serta menekan angka pengangguran dan kemiskinan di Provinsi Banten,” ungkapnya.

Karena itu, pemerintah daerah dinilai perlu hadir tidak hanya melalui program bantuan, tetapi juga melalui regulasi yang memberikan kepastian dan ruang berkembang bagi pelaku usaha.

“Pemerintah hadir dalam membina, membantu badan hukumnya, pemberdayaannya, serta pengembangannya. Harus kita sadari, Provinsi Banten peringkat empat besar UMKM se-Indonesia. Ekonomi Provinsi Banten masuk lima besar nasional dan penopang utamanya UMKM,” tambah Andra Soni.

Dengan adanya regulasi yang lebih terarah, pemerintah berharap pelaku usaha kecil dapat memperoleh kemudahan dalam pengembangan usaha, perlindungan, akses pembinaan, serta peluang untuk meningkatkan daya saing.

Pajak dan Retribusi Dituntut Lebih Adaptif

Raperda lainnya berkaitan dengan perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Andra Soni menyebut perubahan regulasi tersebut diperlukan untuk menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan daerah dan perkembangan kondisi masyarakat.