Dana Desa Disorot, Bupati Tangerang Tekankan Transparansi dan Akuntabilitas Pembangunan Desa 2025

TANGERANG — Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid secara resmi membuka Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Kabupaten Tangerang Tahun 2025 yang digelar di GSG Puspemkab Tangerang, Rabu (10/12/2025).

Kegiatan ini menjadi forum penting untuk memastikan pengelolaan dana desa berjalan akuntabel sekaligus memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalam sambutannya, Bupati Maesyal Rasyid menegaskan bahwa seluruh dana yang bersumber dari pemerintah pusat melalui Dana Desa, bantuan keuangan Provinsi Banten, serta bagi hasil pajak dan retribusi Kabupaten Tangerang telah disalurkan secara konsisten untuk mendukung pembangunan desa dan harus dipertanggungjawabkan secara tertib dan transparan.

“Bagi hasil pajak retribusi sebesar 10 persen telah kita distribusikan secara kontinyu kepada desa sebagai bentuk dukungan terhadap program yang dirumuskan berdasarkan RKD dan hasil musyawarah dengan BPD. Semua anggaran, baik yang bersumber dari pusat, provinsi maupun kabupaten, harus dijalankan secara tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Bupati.

Ia menekankan bahwa tertib administrasi menjadi kunci utama dalam pengelolaan pemerintahan desa. Kerapian dokumen, mulai dari keputusan desa hingga laporan pertanggungjawaban, akan sangat menentukan ketika dilakukan pemeriksaan.

"Semua harus rapih dan tertib administrasi. Keputusan desa, keputusan kepala desa, berita acara musyawarah, hingga laporan pertanggungjawaban itu instrumen penting saat ada pemeriksaan dari BPK maupun Inspektorat," tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Bupati juga mengapresiasi penggunaan aplikasi Jaga Desa yang diinisiasi dan dipandu langsung oleh Kejaksaan. Aplikasi ini dinilai efektif meningkatkan transparansi serta mencegah potensi penyimpangan dalam tata kelola pembangunan desa.

Bahkan, dalam waktu dekat akan digelar lomba nasional implementasi aplikasi Jaga Desa yang diikuti para kepala desa se-Indonesia.