Tangerang,— Sebuah langkah besar kembali dicatatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang dalam memperkuat perekonomian berbasis komunitas. Melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), Pemkab secara resmi menyerahkan bantuan kepada 214 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) pada Sabtu (06/12/25), dalam sebuah acara besar yang turut dihadiri pejabat nasional dan daerah.
Acara prestisius ini dihadiri Wakil Menteri Koperasi dan UKM RI, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Gubernur Banten, Kepala Kejaksaan Tinggi Banten, serta Wakil Bupati Tangerang, Intan Nurul Hikmah—menunjukkan betapa strategisnya program ini dalam membangun kemandirian ekonomi desa.
274 KDKMP Resmi Siap Beroperasi
Dalam sambutannya, Bupati Tangerang Maesyal Rasyid menyampaikan apresiasi sekaligus menegaskan peran vital KDKMP untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat di tingkat paling bawah.
“Penyaluran CSR untuk 214 KDKMP ini merupakan tahap kedua, setelah sebelumnya 60 KDKMP menerima dukungan serupa. Dengan demikian, total 274 KDKMP di Kabupaten Tangerang kini telah siap beroperasi sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat,” ungkap Bupati Maesyal Rasyid.
Ia menambahkan bahwa program ini bukan sekadar bantuan, melainkan representasi komitmen pemerintah dalam melahirkan desa yang mandiri dan produktif.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terus mendukung langkah strategis ini demi memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan.”
Peluncuran Aplikasi KDKMP: Langkah Digitalisasi Menuju Tata Kelola Transparan
Momen penting lainnya ialah peluncuran Aplikasi Mobile KDKMP Kabupaten Tangerang, sebagai bentuk transformasi digital untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan koperasi.
“Aplikasi ini diharapkan menjadi platform yang mempermudah proses administrasi, pelaporan, transparansi, serta pengawasan operasional KDKMP, sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan koperasi,” pungkas Bupati.
Gubernur Banten: 274 KDKMP adalah Tonggak Penting
Gubernur Banten Andra Soni turut menyampaikan apresiasi atas pencapaian Kabupaten Tangerang yang dinilai mampu menjadi role model bagi daerah lain.
“Kehadiran 274 KDKMP yang kini siap beroperasi merupakan tonggak penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi di tingkat desa dan kelurahan.”
Ia menegaskan bahwa secara kelembagaan, Provinsi Banten telah menyelesaikan pembentukan KDKMP hingga 100 persen dengan total 1.551 koperasi desa.
“Kami berharap inisiatif ini menjadi model bagi daerah lain. Dengan dukungan teknologi melalui Aplikasi KDKMP, tata kelola koperasi dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.”
Wamenkop: Program Jaga Desa Bukan Ancaman, Justru Mitra
Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah memberikan penegasan penting terkait pendampingan hukum melalui program Jaga Desa oleh Kejaksaan RI.
“Kehadiran Jaksa dengan programnya Jaga Desa bukanlah ancaman bagi para pengurus koperasi, tapi jadi mitra untuk konsultasi agar pelaksanaan pengelolaan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dapat terbuka, dan transparan bagaimana pengelolaannya dan penggunaannya,” tandasnya.
Kejaksaan Agung Tegaskan Pentingnya Integritas Pengurus KDKMP
Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM-Intel) Reda Manthovani menyampaikan bahwa sinergi Kemenkop UKM dan Kejaksaan telah ditetapkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman strategis.
“Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan efektivitas pengembangan Koperasi dan UMKM di seluruh Indonesia. Serta, melindungi dan menyelamatkan aset dan dana yang bersumber dari Pemerintah yang dialokasikan kepada Koperasi dan UMKM,” jelas Reda.
Ia juga memberikan pesan khusus kepada para pengurus KDKMP:
“Manfaatkan momentum ini untuk menggali ilmu sebanyak-banyaknya. Saya juga berpesan agar mengedepankan integritas dalam menjalankan tugas dan fungsi pengurus KDKMP. Serta, berhati-hati dan waspada dalam mengelola dana KDKMP,” tegasnya.***
