“Raperda ini justru untuk membatasi penyebaran hiburan malam agar tidak masuk ke wilayah permukiman. Fraksi Gerindra tetap konsisten menjaga karakter Kota Serang,” jelas Edi.
Ia juga menegaskan bahwa seluruh proses penyusunan raperda telah dilakukan mengikuti mekanisme resmi dan melibatkan berbagai fraksi serta komisi terkait.
“Keputusan di DPRD tidak pernah diambil sepihak. Prosesnya kolektif, transparan, dan telah dibahas bersama seluruh anggota,” tambahnya.
Raperda Penyelenggaraan Usaha Pariwisata (PUK) disusun untuk:
Menata zonasi hiburan malam agar tidak bercampur dengan permukiman.
Membatasi dampak sosial dari aktivitas usaha yang berpotensi mengganggu masyarakat.
Memperkuat pengawasan sesuai kewenangan daerah dalam PP 28/2025.
Melindungi masyarakat dari penyalahgunaan miras dan aktivitas ilegal.
