"Sebagai pemimpin ASEAN sekaligus jembatan antara negara maju (Global North) dan negara berkembang (Global South), Indonesia menggunakan modal diplomatiknya untuk mengubah forum-forum multilateral menjadi platform representasi yang adil dan inklusif,” jelas Dr. Asep yang juga menjabat Koordinator Laboratorium Ilmu Politik FISIP UMJ.
Pembangunan Berorientasi Rakyat
Dr. Asep menekankan bahwa Indonesia mendorong tata kelola global yang berorientasi pada kualitas manusia melalui tiga dimensi strategis: perlindungan warga negara sebagai prioritas kebijakan luar negeri, menjembatani kesenjangan pembangunan Utara-Selatan melalui inisiatif konkret, serta memajukan partisipasi inklusif dalam proses pengambilan keputusan global.
Ia menjelaskan bahwa diplomasi pro-rakyat telah menjadi fondasi kebijakan luar negeri Indonesia, terutama sejak pemerintahan era Presiden Joko Widodo mengarusutamakan pendekatan ini sebagai kerangka utama keterlibatan Indonesia di dunia internasional.
Pendekatan tersebut, kata Dr. Asep, mengubah orientasi diplomasi dari yang berfokus pada elit menjadi berfokus pada pemenuhan kepentingan warga negara.
Dalam kesempatan yang sama, Dosen President University Haryanto Aryodiguno PhD menyatakan bahwa orientasi pembangunan berbasis manusia sebenarnya sudah dikenal sejak era Presiden Soeharto dengan konsep pembangunan manusia seutuhnya.
Ia menambahkan bahwa keberagaman agama dan suku bangsa di Indonesia telah bersatu dalam satu identitas nasional, sehingga pembangunan yang berfokus pada manusia juga harus menjadi perhatian dunia.
Sikap Tegas Indonesia Hadapi Standar Ganda Hukum Internasional
