Mengingat, Cahyo memaparkan untuk pegawai saat ini yang berstatus sebagai tenaga honorer namun untuk penambahan honorer saat ini tidak diperbolehkan sesuai arahan BKPSDM. Solusinya, DLH akan mencoba menggunakan sistem outsourcing, pengusaha outsourcing atau perusahaan yang menyediakan peralatan produksi RDF.
”Upahnya kemarin dari perusahaan mengirim penawaran sekitar Rp3,8 juta per orang. Semoga angka ini bisa mencukupi dan Rp3,8 juta itu sudah termasuk BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan,” jelasnya.
Sedangkan untuk ideal jumlah pegawai agar menghasilkan 5 sampai ton RDF, kata Cahyo sekitar 50 orang. Akan tetapi setelah adanya perubahan anggaran hanya mencukupi sekitar 40 sampai 42 orang.
”Saat ini pegawai masih 27 orang di tambah 2 tenaga keamanan.
Makanya harapan kami di Juni ini ada pergeseran anggaran, sehingga bisa di tambah tenaga kerjanya menjadi 40 orang,” katanya.
Dengan idealnya jumlah pegawai, lebih lanjut Cahyo memaparkan, mengacu berdasarkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk pembangkit listrik tenaga uap PLTU di sarankan sekitar 5 persen dari pemakaian batu bara, tapi ini tergantung dari jenis industrinya.
”Kita kemarin pernah studi banding ke Kota Bandung, disana ada industri tekstil bisa memanfaatkan produk RDF ini 8 persen. Kemarin waktu di Cikande sendiri malah melihat dengan hasil ujicoba yang bagus signifikan peningkatan temperaturnya, malah mereka ingin sebanyak-banyaknya untuk bisa di gunakan sebagai co-firing batu bara,” paparnya.
Sebenarnya, tambah Cahyo, sebelum ujicoba di PT Broco ACI pihaknya sudah mengundang 10 industri yang menggunakan batu bara di Kabupaten Serang meliputi industri tekstil, batubara, dan industri ban untuk mengikuti sosialisasi. Pada sosialisasi tersebut, DLH bekerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN sebagai narasumber, karena teknologi yang digunakan adalah teknologi BRIN.
