BPBD Banten Gelar Rapat Koordinasi Penanganan Pascabencana, Fokus Utama pada Sumber Daya Alam dan Lingkungan
SERANG - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten mengadakan rapat koordinasi strategis yang berfokus pada penanganan pascabencana dengan penekanan khusus pada sektor sumber daya alam dan lingkungan. Rapat yang digelar pada Selasa, (27/8/24). Dihadiri oleh Kepala BPBD Provinsi Banten, Nana Suryana, beserta jajaran BPBD, Dr. Asep Supriatna dari Kedeputian Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Akademisi dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), serta perwakilan dari berbagai stakeholder terkait.
Rapat ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan yang dilakukan oleh BPBD Provinsi Banten untuk memperkuat kesiapan dan respons dalam menghadapi berbagai dampak bencana di wilayah Banten.
Kepala BPBD Provinsi Banten, Nana Suryana, menekankan pentingnya koordinasi yang efektif antar instansi dan pemangku kepentingan dalam mengelola pascabencana. Ia menyoroti bahwa sektor sumber daya alam dan lingkungan sering kali menjadi yang paling terdampak saat terjadi bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, dan gempa bumi. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang terstruktur dan berkelanjutan untuk memulihkan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam serta lingkungan Pascabencana.
Nana Suryana, menyampaikan bahwa BPBD Banten masih menghadapi tantangan besar dalam menyelesaikan masalah pascabencana di beberapa wilayah, terutama di Pandeglang, Lebak, dan Pantai Utara. Ia menekankan bahwa penanganan yang telah dilakukan di Serang perlu diperluas ke wilayah-wilayah lain yang juga terdampak, terutama di sektor sumber daya alam dan lingkungan.
"Kami masih memiliki pekerjaan rumah terkait penanganan pascabencana di beberapa wilayah, seperti Pandeglang dan Lebak, terutama di Pantai Utara. Langkah-langkah penanganan yang sudah dilakukan di Serang perlu diperluas ke wilayah lain yang juga terdampak," ungkap Nana Suryana.
Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara berbagai stakeholder, termasuk TNI dan Polri, dalam menangani masalah lingkungan yang diakibatkan oleh bencana. "Kolaborasi antara berbagai stakeholder, termasuk TNI dan Polri, sangat penting dalam menangani masalah lingkungan seperti penanaman mangrove secara bersama-sama. Ini merupakan langkah sederhana namun efektif dalam mitigasi bencana," tambahnya.
Nana Suryana juga menyampaikan pentingnya alokasi dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung berbagai kebutuhan dalam penanganan pascabencana.
Menurutnya, dana BTT sudah tersedia baik di tingkat provinsi maupun kota, dan harus digunakan secara efektif untuk perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi. "Dana BTT sudah tersedia baik di tingkat provinsi maupun kota, dan kami harapkan alokasi ini bisa digunakan secara efektif untuk perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi," jelasnya.