SERANG, DISTRIKBANTENNEWS.COM – Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan Ibu merupakan sosok yang memiliki peran penting dalam kehidupan anak sebagai generasi penerus bangsa. Ibu berperan dalam mentransformasikan nilai-nilai kebaikan dan pendidikan dasar.
Demikian hal tersebut disampaikan Al Muktabar usai menghadiri kegiatan Peringatan Hari Ibu ke-95 tingkat Provinsi Banten yang berlangsung di Plaza Aspirasi, KP3B Curug, Kota Serang, Jumat (22/12/2023).
“Selamat Hari Ibu ke-95, Ibu memiliki peran penting dalam rumah tangga, mulai dalam mentransformasikan nilai hingga mengajarkan nilai-nilai kepada kita,” ungkap Al Muktabar.
“Kita semua sangat mengagumkan sosok Ibu yang telah membesarkan dan mendidik kita, hingga kita dapat menjadi seperti ini,” sambungnya.
Selanjutnya, Al Muktabar juga merasa senang dan bangga dapat memperingati Hari Ibu bersama dengan para sosok ibu dengan berbagai profesi. Baik akademisi, Polri, TNI, Kepala Desa, organisasi wanita, driver ojek online hingga petugas kebersihan serta yang lainnya.
“Ini kita lakukan bersama dalam rangka membangun Provinsi Banten, peran bersama itu harus kita kedepankan karena dengan bersama kita akan mudah mencapai sebuah tujuan,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Al Muktabar berpesan kepada anak-anak untuk dapat terus menghormati orang tua, khususnya kepada ibu.
“Ibu adalah sumber dari segala sumber untuk kita, dan kita yakin pesan ibu membukakan jalan untuk anak baik di dunia maupun di akhirat. Kita selalu mendengar bahwa surga anak ada ditelapak kaki ibu,” jelasnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB), Siti Ma’ani Nina mengatakan kegiatan peringatan Hari Ibu ke-95 tersebut sebagai penghargaan pencapaian perempuan di berbagai bidang dan mendorong kesetaraan gender serta penghapusan diskriminasi terhadap perempuan.
“Serta bertujuan untuk memotivasi perempuan untuk aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan memperkuat solidaritas diantara perempuan hingga antar generasi,” ujarnya.
Sementara, Nandi seorang ibu yang bekerja sebagai petugas kebersihan mengaku rasa senang, lantaran baru kali ini dirinya diundang untuk memperingati Hari Ibu bersama orang nomor satu di Provinsi Banten.
“Tentu kita merasa senang bisa ikut acara ini bareng sama Pj Gubenur. Tadi kita juga sampaikan beberapa harapan,” pungkasnya.
Sebagai informasi, pada kesempatan tersebut Al Muktabar memberi penghargaan gender champion serta pemberian penghargaan kepada pemenang lomba video perempuan inspiratif untuk mendukung suara dan aksi perempuan pelopor.
(red)
Hari Ibu, Pj Gubernur Al Muktabar: Ibu Transformasikan Nilai Kehidupan
Pemprov Banten Terus Perkuat Pencegahan Korupsi
SERANG, DISTRIKBANTENNEWS.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten terus berupaya memperkuat nilai-nilai antikorupsi mulai dari kesadaran dan partisipasi masyarakat hingga ke sektor tata kelola pemerintahan. Hal tersebut dilakukan Pemprov Banten berkolaborasi dengan Forum Penyuluh Anti Korupsi (Forpak) Provinsi Banten dengan menggelar Rapat Koordinasi dan Rapat Kerja Penyuluh anti korupsi Provinsi Banten yang dilaksanakan di Ruang Rapat Inspektorat Provinsi Banten KP3B, Curug Kota Serang, Jum’at (22/12/2023).
Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar dalam sambutannya yang dibacakan oleh Inspektur Pembantu IV Inspektorat Provinsi Banten Kukuh Suharso mengatakan keberadaan para penyuluh Anti Korupsi Provinsi Banten dapat memberikan edukasi tentang antikorupsi kepada seluruh elemen masyarakat. Karena para penyuluh memiliki Sumber Daya Manusia yang handal dan berkomitmen dalam pencegahan korupsi melalui gerakan bersama dan terstruktur di semua elemen masyarakat.
“Pemprov Banten berperan aktif dalam menetapkan Aksi Pencegahan Korupsi (Aksi PK) secara berkelanjutan. Yaitu menjalankan perbaikan tata kelola pemerintahan dimulai dari pembenahan proses pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, termasuk penyelamatan keuangan dan aset negara. Serta menjalankan strategi dan pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola seperti pelaksanaan MCP-KPK dan kegiatan pencegahan lainnya,” ungkapnya.
Ketua Forum Penyuluh Anti Korupsi Provinsi Banten Ratu Syafitri Muhayati mengatakan Kegiatan Rakor dan Raker 2023 ini digelar Pemprov Banten melalui Inspektorat untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi antara penyuluh anti korupsi dengan program-program pencegahan korupsi yang ada di tingkat provinsi guna mencapai efektivitas yang lebih tinggi. Serta memonitor dan mengevaluasi bersama dalam mengukur efektivitas kegiatan penyuluhan anti korupsi untuk dilakukan perbaikan berkelanjutan.
“Kegiatan ini juga dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi para penyuluhan antikorupsi agar lebih relevan, informatif, dan mampu menarik perhatian masyarakat. Sehingga pesan anti korupsi dapat disampaikan dengan lebih efektif,” terangnya.
Ke depan sambung Fitri, bersama para Penyuluh Anti Korupsi akan lebih berperan aktif lagi memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bahaya dan konsekuensi korupsi. Karena pencegahan lebih efisien daripada penindakan setelah terjadinya korupsi.
“Pemberantasan korupsi memerlukan keterlibatan semua pihak, termasuk sektor swasta, masyarakat, dan pemerintah. Para penyuluh sangat berperan dalam mengkoordinasikan itu serta membangun sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan,” sambungnya.
(red)
Aplikasi Sidak Pemprov Banten Terbaik II Indonesia Digital Initiative Award 2023
SERANG, DISTRIKBANTENNEWS.COM – Pemerintah Provinsi Banten raih Terbaik II Kategori Aplikasi Provinsi pada Anugerah Indonesia Digital Initiative Award (IDIA) 2023. Penghargaan diterima Plt Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Banten Nana Suryana dari Deputi Kepala Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani.
“Aplikasi Sidak Banten terkait dengan sistem informasi dan data ketenagalistrikan di Provinsi Banten yang dikembangkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten,” jelas Nana pada Malam Anugerah Indonesia Digital Award di Hotel Borobudur Jakarta, Kamis malam (21/11/2023.
“Meliputi perizinan, SLO, termasuk juga semua informasi terkait ketenagalistrikan,” tambahnya.
Nana berharap penghargaan yang diraih itu sebagai langkah baik ke depan. Utamanya pengembangan aplikasi yang diterima dan dirasakan sebagai layanan masyarakat atau publik.
DIkatakan, Pemprov Banten melalui kebijakan Pj. Gubernur Banten Al Muktabar terus mengupayakan digitalisasi. Website, media sosial, hingga aplikasi yang dikembangkan bisa terima dan mudah. Menjadi tantangan ke depan bagaimana Pemprov Banten menyampaikan dan menyajikan aplikasi, website, dan media sosial yang diterima dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Terkait Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), Nana menjelaskan, masih ada beberapa point yang perlu dicapai. Saat ini, pihaknya sedang gencar melaksanakan hubungan data pada aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi). Aplikasi tersebut, disediakan secara nasional,” ungkapnya.
Diungkapkan Nana, aplikasi tersebut harus segera diaplikasikan untuk mengejar nilai indikator SPBE. “Mudah-mudahan, pada 2023 ini indikator SPBE Pemprov Banten mencapai angka optimal ,” pungkasnya.
Sebagai informasi, aplikasi Sidak www.sidak.bantenprov.go.id merupakan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang berkaitan dengan pelayanan informasi dan data sektor ketenagalistrikan.
Pada aplikasi ini memuat layanan perizinan usaha ketenagalistrikan, pengakuan kelaikan operasional instalasi, pengakuan kompetensi dan kualifikasi tenaga teknik kelistrikan hingga data elektrifikasi di Provinsi Banten.
(red)
Naik Peringkat, Pemkab Serang Raih Penghargaan Pengelolaan Keuangan dan Aset
SERANG, DISTRIKBANTENNEWS.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang kembali meraih Penghargaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Predikat Baik dari Pemerintah Provinsi Banten, Kamis (21/12/2023). Tahun ini, penghargaan yang diraih naik peringkat menjadi urutan ke-4 dari tahun lalu ke-7 dari delapan kabupaten/kota se-Provinsi Banten.
Penghargaan diterima langsung Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah dari Penjabat Gubernur Banten Almuktabar pada kegiatan Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten di Hotel Aston Serang. “Alhamdulillah, penghargaan ini merupakan upaya yang begitu luar biasa dari jajaran Pemkab Serang, terutama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Serang. Selaku kepala daerah, Ibu ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemkab Serang,” kata Tatu kepada wartawan.
Menurutnya, Pemkab Serang terus melakukan upaya pengelolaan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan aturan yang ada. Dalam pengelolaan keuangan ini, kata Tatu, Pemkab Serang juga sudah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian 12 kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Setiap
Sementara dalam pengelolaan aset, kata Tatu, Pemkab Serang harus berupaya maksimal karena menjadi pemerintah daerah yang telah melakukan pemekaran dua daerah. Yakni Kota Serang dan Kota Cilegon. Bukan hanya itu, sejumlah aset juga masih bersinggungan dengan provinsi karena Kabupaten Serang merupakan daerah tertua di Provinsi Banten.
“Tentu tantangannya semakin besar, sebab sebagai daerah induk, kami harus mampu menertibkan aset. Namun kami yakin, dengan kebersamaan antar daerah, penyelesaikan aset mampu berjalan dengan baik. Intinya, kita sama-sama berorientasi terhadap pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan, kegiatan pemerintahan baik yang bersifat pembangunan maupun kemasyarakatan, bertumpu pada pengelolaan keuangan dan aset. Ia berharap, pengelolaan yang baik dapat menyelesaikan permasalahan pembangunan dan manfaatnya dirasakan masyarakat. “Karena kita ingin mendedikasikan itu,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti, penghargaan sebagai bentuk apresiasi kepada pemerintah kabupaten/Kota yang telah bersinergi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. “Terdapat sembilan indikator penilaian yang dilakukan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk tingkat kabupaten/kota,” ujarnya.
Sejumlah penilaian mulai dari kepatuhan terhadap tahapan APBD dan penyampaian laporan keuangan, penyusunan regulasi, progres peningkatan penggunaan produk dalam negeri, transparansi keuangan, digitalisasi, progress penggunaan kartu kredit daerah, universal health coverage (UHC), penilaian MCP KPK, hingga realisasi dan laporan bantuan keuangan.
Selain itu, Rina menuturkan pada tahun 2023 ini, pihaknya telah melakukan rapat koordinasi pada bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah bersama pemerintah kabupaten/kota. “Sesuai dengan amanat pemerintah pusat, Gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah memberikan pembinaan dan pengawasan minimal tiga kali dalam satu tahun. Dan hal itu telah kita lakukan,” ujarnya.
Berikut urutan penilaian Pemerintah Kabupaten Tangerang predikat sangat baik (81,80), Pemerintah Kota Tangerang predikat sangat baik (81,57), Pemerintah Kota Tangerang Selatan predikat sangat baik (80,33), Pemerintah Kabupaten Serang predikat baik (74,47), Pemerintah Kabupaten Lebak predikat baik (62,15), Pemerintah Kota Cilegon predikat baik (60,60), Pemerintah Kota Serang predikat baik (60,47) dan Pemerintah Kabupaten Pandeglang predikat baik (60,17). Piala Bergilir Gubernur Banten dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2023 diraih Pemerintah Kabupaten Tangerang. (*)
(red)
Pj Sekda Provinsi Banten, Hadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin Maung 2023
SERANG, DISTRIKBANTENNEWS.COM – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Virgojanti hadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin Maung Tahun 2023 di Lapangan Markas Kepolisian Daerah (Polda) Banten Jl. Syech Nawawi Al Bantani Banjarsari, Cipocok Jaya, Kota Serang, Kamis (21/12/2023). Apel digelar Polda Banten dalam rangka pengamanan Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru 2024 di daerah hukum Polda Banten.
Pj. Sekda Banten Virgojanti mengatakan dirinya hadir mewakili Pj. Gubernur Banten selain mengikuti apel gelar pasukan juga memastikan kesiapan pihaknya untuk benar-benar serius berkontribusi pada pengamanan menjelang Natal dan Tahun Baru. Sekaligus bertepatan dengan masa kampanye agar dapat menciptakan lingkungan yang kondusif.
“Mudah-mudahan perayaan Natal dan Tahun Baru di wilayah Provinsi Banten tetap kondusif seperti tahun-tahun sebelumnya,’ ungkapnya.
Selain itu, Virgojanti berharap pada perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 masyarakat dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang positif sehingga tidak terjadi hal-hal yang meresahkan masyarakat.
“Tidak ada hal-hal yang meresahkan masyarakat sehingga umat Kristiani dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman serta tidak ada gangguan apapun,” tambahnya.
Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Banten Abdul Karim bertindak selaku pimpinan apel mengatakan pengamanan Natal merupakan tugas rutin yang harus berjalan dengan aman, nyaman dan lancar. Sehingga hal itu menjadi penekanan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bahwa pengamanan Natal dan Tahun Baru ini dilakukan rutinitas tetapi tetap harus direncanakan, harus dipersiapkan terutama berkaitan dengan transportasi, pasokan dan distribusi bahan pokok.
Dikatakan, Natal dan Tahun Baru telah menjadi tradisi masyarakat Indonesia yang berimplikasi terhadap meningkatnya mobilitas masyarakat.
“Perayaan Natal dan Tahun Baru ini juga bertepatan dengan masa kampanye 2024. Sehingga memiliki potensi kerawanan yang lebih tinggi,” ungkapnya.
Dikatakan, dalam rangka pengamanan Natal Polri di dukung TNI, Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, mitra Kamtibmas dan stakeholder terkait. Kepolisian menggelar operasi dengan sandi Operasi Lilin 2023 yang akan berlangsung selama 12 hari,.mulai tanggal 22 Desember 2023 hingga 02 Januari 2024.
“Operasi ini melibatkan 129.923 personil yang terdiri dari TNI, Polri dan stakeholder terkait. Ditempatkan di 1.668 pos pengamanan, 670 pos pelayanan dan 113 pos terpadu untuk menjamin keamanan pada 49.476 objek pengamanan,” tambahnya.
(red)
Tutup PKN II, Pj Gubernur Banten : Inovasi Program RB Tematik Berdampak
SERANG, DISTRIKBANTENNEWS.COM – Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar tekankan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) tingkat II angkatan V untuk melakukan inovasi dalam pelaksanaan program pembangunan. Inovasi yang fokus pada implementasi dari Reformasi Birokrasi Tematik Berdampak seperti arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
Hal itu diungkap Al Muktabar saat menutup Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) tingkat II angkatan V di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Banten di Jl AMD Lintas Timur, Kabupaten Pandeglang, Kamis (21/12/2023).
“PKN ini kita ingin bisa menjadi best practice bagi daerah lainnya dengan berbagai kegiatan yang sudah banyak kita lakukan. Fokus pada hal-hal yang berbasis tematik itu,” ujarnya.
Termasuk juga dalam tema yang kita ambil dalam PKN ini untuk pengentasan kemiskinan ekstrim yang di dalamnya ada persoalan stunting, gizi buruk, penanganan pengangguran, inflasi dan penguatan investasi.
“Bagaimana para peserta bisa melakukan inovasi dalam berbagai program di atas,” ujar Al Muktabar.
“Formula-formula pelatihan ini sudah digariskan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) dengan berbagai agenda yang sudah diarahkan Bapak Presiden untuk kita lebih fokus pada implementasi dari Reformasi Birokrasi Tematik Berdampak itu,” jelasnya.
Selain itu, ungkap Al Muktabar, dalam PKN tingkat II ini juga ditanamkan kepada para peserta pengetahuan kognitif dan psikomotorik. Sehingga segenap para pimpinan yang mengikuti bisa mengemban tugas dengan baik di masing-masing tempat tugasnya.
Kepada 60 peserta PKN yang sudah dinyatakan lulus, Al Muktabar berharap agar bisa fokus terhadap apa yang menjadi arahan Presiden Jokowi kaitannya dengan penerapan Reformasi Birokrasi Tematik Berdampak.
Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN LAN-RI Muhammad Taufiq Dea menyambut baik terhadap penyelenggaran PKN tingkat II di Provinsi Banten. Menurutnya, PKN II menjadi sebuah model dimana banyak proyek perubahan yang mendukung pengentasan kemiskinan dan juga mendukung Reformasi Birokrasi Tematik Berdampak.
“Semua peserta dituntut untuk mampu menyelesaikan secara nyata. Berkontribusi secara nyata pada persoalan yang ada di Provinsi Banten,” ucapnya.
Sementara itu Kepala BPSDM Provinsi Banten Untung Saritomo mengatakan, PKN tingkat II ini dilaksanakan selama 923 jam pelajaran atau 170 hari dengan berbagai metode pembelajaran dari mulai offline dan online, dimana pembelajaran klasik tahap pertama 3 hari, Mandiri 8 hari, e-learning 21 hari. Lalu pembelajaran secara sinkronus 98 jam dan asinkronus 20.
“Peserta yang mengikuti sebanyak 60 orang dan dinyatakan lulus semua,” katanya.
(red)
Al Muktabar Beri Penghargaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
SERANG, DISTRIKBANTENNEWS.COM – Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan, pengelolaan keuangan dan aset daerah menjadi kunci utama dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, harus mampu menjawab dalam menyelesaikan permasalah-permasalahan yang ada. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah harus dirasakan oleh masyarakat.
Hal itu diungkap Al Muktabar saat memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten atas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada Tahun Anggaran (TA) 2023 pada Rapat Koordinasi dan Pemberian Penghargaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 di Aston Serang, Kamis (21/12/2023).
Dalam kesempatan itu, Al Muktabar juga memberikan penghargaan atas partisipasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2023 kepada Forkopimda Provinsi Banten, instansi vertikal di Provinsi Banten serta penghargaan khusus atas partisipasi dan kerjasama dalam pengamanan ketertiban lalu lintas di Provinsi Banten kepada Kasat Lantas Polres Serang AKP Tiwi Afrina.
“Itu sangat mendasar, karena penjuru yang kita lakukan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan kuncinya bagaimana kita mengelola keuangan dan aset daerah,” ungkap Al Muktabar.
“Kita terus berupaya menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan sebaik-baiknya. Banyak hal yang telah kita capai dan itu harus kita tingkatkankan, atau tidak prestasi yang telah ditorehkan mampu kita pertahankan,” tambahnya.
Al Muktabar berharap, dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah ini mampu menjawab dalam menyelesaikan permasalah-permasalahan yang ada. Lantaran pada dasarnya sebuah APBD harus mampu dirasakan oleh masyarakat.
“Karena kita ingin mendedikasikan itu dalam mempercepat kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya.
Hal senada diungkap Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Banten Virgojanti. Dirinya berharap dengan kegiatan tersebut dapat menambah semangat dan motivasi dalam rangka tata kelola keuangan dan aset daerah yang lebih baik lagi dengan saling bersinergi.
“Dengan sinergi ini menjadi salah satu langkah strategis dalam memberikan layanan kepada masyarakat yang lebih baik ke depannya,” ujarnya.
Dijelaskan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti, penghargaan itu sebagai bentuk apresiasi Pj Gubernur Banten kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah bersinergi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam upaya peningkatan pelayanan masyarakat.
“Terdapat 9 indikator penilaian yang dilakukan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk tingkat kabupaten/kota,” katanya.
Selain itu, Rina menuturkan pada tahun 2023 ini, pihaknya telah melakukan rapat koordinasi pada bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah bersama pemerintah kabupaten/kota.
“Sesuai dengan amanat pemerintah pusat, Gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah memberikan pembinaan dan pengawasan minimal 3 kali dalam satu tahun. Dan hal itu telah kita lakukan,” pungkasnya.
Turut hadir pada kesempatan tersebut, Plh Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kemendagri Muhammad Valiandra, Perwakilan Forkopimda Provinsi Banten, Kepala Instansi Vertikal di Provinsi Banten serta tamu undangan yang lainnya.
Sebagai informasi, Piala Bergilir Gubernur Banten dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2023 diraih Pemerintah Kabupaten Tangerang. Berikut urutan penilaian Penghargaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan predikat sangat baik (81,80), Pemerintah Kota Tangerang dengan predikat sangat baik (81,57), Pemerintah Kota Tangerang Selatan dengan predikat sangat baik (80,33), Pemerintah Kabupaten Serang dengan predikat baik (74,47), Pemerintah Kabupaten Lebak dengan predikat baik (62,15), Pemerintah Kota Cilegon dengan predikat baik (60,60), Pemerintah Kota Serang dengan predikat baik (60,47) dan Pemerintah Kabupaten Pandeglang dengan predikat baik (60,17).
(red)
Dorong Pelayanan Publik Menjadi Cepat dan Mudah DPRD Setujui Penetapan Raperda SPBE menjadi Perda Kabupaten Serang
SERANG, DISTRIKBANTENNEWS.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Darah (DPRD) Kabupaten Serang menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Serang.
Penetapan terungkap pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Serang Persetujuan penetapan 2 (dua) macam Raperda menjadi Perda di gedung DPRD setempat pada Kamis, 21 Desember 2023.
Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengatakan, memastikan jika penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang sudah berjalan. ”Hanya saja, untuk penyelenggaraannya agar terpadu supaya ada payung hukum jadi dibuatlah perda ini,” ujarnya kepada wartawan usai rapat paripurna.
Ratu Tatu menjelaskan, Perda tentang Penyelenggaraan SPBE sebagai turunan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE. Tujuannya, agar pelayanan pemerintahan terhadap masyarakat lebih transparan, efektif, efisien dan akuntabel.”Jadi kita semangatnya untuk lebih memberikan pelayanan kepada masyarakat lebih baik lagi.
Penyelenggaraan SPBE sudah berjalan, karena Perda hanya penguatannya dan terpadu nanti,”katanya.Oleh karenanya, lebih lanjut Ratu Tatu menjelaskan, dengan terbitnya Perda tentang SPBE pihaknya mendorong agar semua organisasi perangkat daerah (OPD) agar menerapkan SPBE dalam pelayanan kepada masyarakat. ”Kita dorong OPD kalau sudah ada perda berarti wajib secepatnya (untuk penerapannnya),” ucapnya.
Sedangkan untuk teknisnya, lebih jauh Tatu menjelaskan, dengan terbitnya Perda SPBE akan dipadukan dengan Aplikasi Kabupaten Serang terlayani satu pintu atau Serang Tatu. ”Kita sudah punya Aplikasi Serang Tatu kita sinkronkan disitu, tehnisnya Diskominfosatik, kita mendorong agar pelayanan jangan lambat harus jalan cepat semua jenis pelayanan,” tandasnya.
Diketahui Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Serang Persetujuan penetapan 2 (dua) macam Raperda menjadi Perda Kabupaten Serang yakni Perda SPBE dan Perda tentang pembentukan Kecamatan Gunung sari dan Bandung di pimpin oleh Ketua DPRD, Bahrul Ulum. Turut hadir pejabat eselon 2 dan 3 di lingkungan Pemkab Serang.
Ketua PDRD Kabupaten Serang, Bahrul Ulum mengatakan, bahwa setiap raperda yang disahklan menjadi perda setelah di undangkan maka mengikat terhadap objek-objek yang memang melakukan regulasi yang sudah ditetapkan.
Terkait dengan penerapan SPBE yang selama ini sudah berjalan meski belum adanya ikatan payung hukum dan saat ini telah ditetapkan payung hukumnya melalui rapat paripurna DPRD.”Tujuannya untuk pelayanan cepat dengan SPBE, diharapkan semua OPD terutama pelayanan publik harus melakukan penyesuaian regulasi yang sudah kita tetapkan dari raperda menjadi perda,” ujarnya. (*)
(red)
Pemprov Banten Raih Predikat Baik Indeks Pembangunan Statistik
SERANG, DISTRIKBANTENNEWS.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten meraih penghargaan dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai Satuan Kerja dengan Nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) 2,76. Pemprov Banten meraih Predikat Baik untuk kategori Pemerintah Provinsi.
Penghargaan tersebut diberikan kepada Pemprov Banten setelah dilakukan Program Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2023.
Perangkat Daerah yang ditunjuk dalam program EPPS pada dua OPD yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten.
Dalam melakukan EPSS di Provinsi Banten, BPS telah menyesuaikan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral.
Program EPSS dilakukan BPS sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral.
(red)
Pj Gubernur Banten Serahkan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik
SERANG, DISTRIKBANTENNEWS.COM – Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar menyerahkan Penghargaan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik kepada Bupati/Wali Kota se-Provinsi Banten dan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Banten. Pada tahun 2023, penilaian kepatuhan kepada 8 Kabupaten/Kota dan beberapa OPD di Provinsi Banten secara keseluruhan mendapatkan penghargaan dengan kategori A Zona Hijau Opini Tertinggi.
“Beberapa waktu lalu Provinsi Banten mendapatkan penganugerahan kepatuhan tertinggi dalam menjalankan pelayanan publik. Tugas melayani ini paling mendasar dan kita bersama Kabupaten/Kota serta OPD lainnya melakukan seoptimal mungkin sebagai tugas bersama,” ungkap Al Muktabar saat memberikan sambutan pada acara Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 di Pendopo Gubernur Banten, Rabu (20/12/2023).
Melalui indikator pelayanan berbasis mall pelayanan publik, Al Muktabar berharap kinerja Provinsi Banten dalam memberikan pelayanan publik mampu dilaksanakan semaksimal mungkin. Dimana dalam setiap kegiatan pelayanan mengedepankan akuntabilitas, efektifitas transparansi dan efisiensi yang terukur.
“Dan indikator-indikator itu di semua Kabupaten/Kota telah memiliki itu sebagai layanan fisik kita dalam memberikan pelayanan,” ungkapnya.
Ia juga menuturkan, disamping pelayanan publik yang terus dioptimalkan dan diperbaiki tersirat relevansi dengan program utama pemerintah Provinsi Banten. Ia menyebutkan, dengan pelayanan publik yang baik permasalahan seperti kemiskinan ekstrem, penurunan angka stunting, dan pengangguran terbuka mampu diredakan.
“Relevansi target pencapaian tematik ini sangat memungkinkan kita capai. Melalui pelayanan publik yang kita kolaborasikan mampu memberikan pergerakan yang cukup baik,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Banten Fadli Afriadi menyampaikan penganugerahan yang diberikan ini merupakan upaya mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat.
“Hasilnya tahun ini mendapatkan yang lebih baik berkat kerja keras dan perbaikan yang kita optimalkan antara pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dengan penghargaan ini kita mampu memberikan hak dan keadilan kepada masyarakat,” ungkap Fadli.
Dalam kesempatan ini, Fadli juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas pencapaian Provinsi Banten yang mendapatkan nilai 91,16. Dimana nilai tersebut termasuk pada kategori A Zona Hijau Opini Tertinggi dan peringkat ke 7 secara nasional.
“Dan tentu kita tidak boleh berhenti dimana yang namanya pelayanan itu dinamis, masyarakat itu dinamis sehingga kita harus memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat,” ungkapnya.
Sementara itu dalam penilaian pelayanan publik di Kabupaten/Kota dan OPD di Provinsi Banten, Fadli mengungkapkan ada beberapa indikator penilaian yang digunakan dalam proses penilaian pelayanan publik ini. Indikator tersebut di antaranya, aspek input, aspek proses, aspek output dan aspek dampak.
Selain itu, Ketua Ombudsman Republik Indonesia Muhammad Najih menyampaikan pertemuan ini merupakan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan pelayanan publik dengan maksimal dari waktu ke waktu. Salah satunya meningkatkan pelayanan publik dalam menghadapi keluhan masyarakat.
“Indikator evaluasi yang kita perlu tingkatkan bagaimana mengelola pengaduan masyarakat yang baik. Sehingga kualitas pelayanan kita juga semakin meningkat,” ungkapnya.
Ia mengungkapkan, pelayanan tersebut juga mampu dioptimalkan dengan kemampuan psikologis akan keadaan masyarakat sekitar. Sehingga pendekatan pelayanan secara persuasif bisa dilakukan dengan mengedepankan standar pelayanan.
“Mungkin itu perlu kita lakukan. Yang kita harapkan pengajuan ke Ombudsman berkurang. Yang artinya semua permasalahan bisa ditangani oleh pemerintah daerah masing-masing,” pungkasnya.
(red)
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Didorong Hingga Tingkat Desa
SERANG, DISTRIKBANTENNEWS.COM – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Banten Virgojanti mengatakan Kepala Desa harus adaptif terhadap perkembangan baru. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) didorong hingga tingkat Desa sebagai ujung Tombak pembangunan.
Hal itu diungkap Virgojanti saat menjadi narasumber Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Profesional dan Transparan pada Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa DPD Apdesi Provinsi Banten di Hotel Marbella, Anyer, Kabupaten Serang, Selasa (19/12/2023) malam.
Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa ini sebagai ajang silaturahmi. Sekaligus memperkuat persatuan dan kesatuan dalam membangun Desa. Karena pemerintah Desa memiliki prioritas dalam membangun Desa. Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa dialokasikan dan direncanakan kebutuhan dalam satu tahun. ke depannya sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau digitalisasi didorong hingga pemerintahan tingkat Desa, pasalnya digitalisasi dirasa mendorong akurasi data sebagai basis pengambilan kebijakan atau keputusan yang tepat.
Menurut Virgojanti, pada tahun 2024, Pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan Dana bantuan Desa Rp100 juta per Desa. Dirinya juga menekankan pemerintah Desa dalam penggunaannya untuk taat dan sesuai dengan petunjuk teknis. Tujuannya agar pelaksanaan dana bantuan Desa tidak terjadi masalah atau berhadapan dengan hukum. “Kebijakan yang diambil berbasis data serta memudahkan tata kelola pemerintahan Desa,” ucapnya
Virgojanti juga menekankan bahwa digitalisasi tidak hanya masalah belanja komputer. Digitalisasi menyangkut masalah input data potensi yang dimiliki Desa. Sehingga Kepala Desa harus tahu kewenangan yang dimiliki pemerintah Desa dalam pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sebagainya.
Penyunting : Mardiana
Sinergitas Kepolisian Dengan ASDP Jelang Nataru
SERANG, DISTRIKBANTENNEWS.COM – Polda Banten menerima audiensi PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) bertempat diruang posko digital Polda Banten terkait rencana Operasi Angkutan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 serta penilaian hubungan kerja dengan tujuan meningkatkan sinergitas dan sekaligus menjaga silaturahmi, pada Rabu (20/12/2023).
Kapolda Banten Irjen Pol Abdul Karim didampingi Wakapolda Banten Brigjen Pol H. M. Sabilul Alif, Karoops Polda Banten Kombes Pol Dedi Suhartono, PJU Polda Banten, Direktur Utama Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan (Dirut ASDP) Ira Puspadewi, Direktur Komersial dan Pelayanan M. Yusuf Hadi, VP Corporate Secretary Shelvy Arifin, GC Cabang Utama Merak Suharto, ASGM Regional Fahmi Alweni.
Pada kesempatannya Ira menyampaikan apresiasi kepada Polda Banten dan jajaran yang telah menjalin hubungan baik sehingga dalam pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar, “Saya mengucapkan apresiasi kepada Polda Banten dan jajaran yang telah menjalin hubungan baik, sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar dan maksimal,” ucap Ira.
Ira berharap melalui kegiatan ini Polda Banten dapat membantu dan memberikan dukungan penuh dalam menghadapi tantangan tugas ke depan terutama dalam menghadapi Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, “Kami merasa perlu dan penting untuk berkoordinasi dengan pihak Kepolisian khususnya Polda Banten dan jajaran agar dapat membantu dan memberikan dukungan penuh dalam menghadapi tantangan tugas ke depan” kata Ira.
Dalam kesempatan yang sama Abdul Karim juga menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungannya ke Polda Banten dan sangat menyambut baik atas sinergitas kerjasama yang telah dijalin, “Saya mengucapkan terima kasih atas kunjungannya ke Polda Banten, dan saya berterima kasih atas sinergitas kerjasama yang telah dijalin bersama Polda Banten.” kata Abdul Karim.
Abdul Karim menuturkan bahwa sinergitas antara Kepolisian dengan ASDP sangatlah penting dalam menunjang tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lebih baik, “Kami dari Kepolisian khususnya Polda Banten dan jajaran tentunya akan memberikan dukungan penuh kepada ASDP dan jalin komunikasi dengan baik, guna wujudkan situasi kamtibmas yang kondusif,” tutup Abdul Karim.
Penyunting: Mardiana
Tingkatkan kualitas Dan Kemampuan Keluarga Dalam Mengasuh Anak, Banten Raih Penghargaan Tematik Pemenuhan Hak Anak
SERANG, DISTRIKBANTENNEWS.COM – melalui Puspaga Cekatan Dinas DP3AKKB Provinsi Banten terus berupaya meningkatkan kualitas dan kemampuan keluarga dalam mengasuh anak khususnya mendukung tumbuh kembang anak, merangkul masyarakat untuk menjadi pasangan orang tua yang romantis, serta mencegah terjadinya permasalahan dalamdalam keluarga.
Hal inilah yang mengantarkan Pemerintah Provinsi Banten meraih penghargaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Republik Indonesia. Penghargaan diraih atas predikat pratama pada Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Cekatan Pemerintah Provinsi Banten pada penilaian standarisasi Puspaga Cekatan dalam pemenuhan hak anak. di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Jl Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (18/12/2023).
“Puspaga Cekatan dapat dengan mudah dijangkau oleh masyarakat, keluarga, anak secara cepat, aman dan yang pasti gratis,” ucap Kepala Dinas DP3AKKB Provinsi Banten Siti Ma’ani Nina
Program pelayanan yang dilakukan, sambung Nina, berkonsep layanan konseling, konsultasi dan memberikan informasi pengetahuan serta keterampilan agar dapat membangun keluarga yang berkualitas di Provinsi Banten.
Kita memiliki tenaga profesional berupa psikolog, konselor, dan tenaga administrasi dengan program unggulan berupa layanan konseling pengasuhan anak, konseling individu dan kelompok anak, konseling terhadap calon pengantin, layanan rujukan permasalahan keluarga, serta melakukan sosialisasi masyarakat,” jelas Nina.
Dikatakan, Puspaga Cekatan selain menyediakan tempat pengasuh anak (daycare) juga melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah dengan menjalin kerja sama ke SMA-SMA di Provinsi Banten
“Jadi, masyarakat jangan khawatir jika terdapat perubahan perilaku terhadap anak ataupun cara mendidik anak hingga terjadinya permasalahan didalam keluarga, segera hubungi kami melalui saluran siaga (hotline) Puspaga Cekatan di nomor 087774722072,” tegasnya.
(red)
Maksimalkan Potensi dan Sumberdaya Daerah untuk Tingkatkan Ekonomi Masyarakat Banten
SERANG, DISTRIKBANTENNEWS.COM – Didukung dengan sumber daya alam yang dimiliki Provinsi Banten menjadi potensi besar untuk meningkatkan perekonomian masyarakat terutama dalam industri mebel dan kerajinan.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Banten Virgojanti menyampaikan Pemerintah Provinsi Banten akan terus mengoptimalkan potensi daerah dalam meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat. Salah satunya dengan mengukuhkan pengurus DPD Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Banten, pada Selasa, (19/12/2023 di Hotel Le Dian, Kota Serang.
“Mudah-mudahan dengan adanya wadah organisasi ini bisa menjadikan peluang dan kesempatan baru bagi masyarakat Banten yang bergerak di industri mebel dan kerajinan,” ungkap Virgojanti
Ia menyampaikan, sebagian besar aktivitas masyarakat Provinsi Banten sebenarnya memiliki potensi yang bisa mendukung pergerakan roda ekonomi. Didukung dengan aktivitas dan pengelolaan sumber daya alam melalui HIMKI, mampu memotivasi masyarakat untuk menjadi wirausahawan kreatif yang bisa menumbuhkan perekonomian Banten.
“Sebenarnya apa yang ditanam oleh masyarakat itu selalu memiliki nilai jual. Dengan adanya HIMKI mampu memberikan motivasi bagi masyarakat untuk terus meningkatkan aktivitas ekonominya,” imbuhya.
Virgojanti mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten saat ini tumbuh baik. Dengan adanya HIMKI, mampu bersinergi dalam menjalankan program pemerintah seperti mengurangi pengangguran terbuka dan kemiskinan ekstrem.
“Seperti yang kita ketahui Banten ini kaya akan sumber daya alamnya. Dan aktivitas HIMKI ini sangat relevan dengan apa yang sedang didorong oleh Pemprov Banten itu sendiri,” jelasnya.
Dalam kesempatan ini, Virgojanti juga memberikan apresiasi kepada para pengurus HIMKI Provinsi Banten. Ia harap, dengan dibentuknya HIMKI ini mampu mendorong industrI kreatif yang ada di Provinsi Banten.
“Dan saya apresiasi ini sebagai upaya kita menghadapi tantangan ekonomi global,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Umum HIMKI Abdul Shobur menyampaikan Provinsi Banten ini memiliki potensi dalam memperkuat industri mebel dan kerajinan. Dengan begitu, ia menilai Banten mampu menjadi salah satu daerah yang berkontribusi terhadap pembangunan nasional dalam sektor mebel dan kerajinan.
“Banten ini sebelumnya sudah mencatatkan kontribusinya dalam ekspor nasional. Saya yakin itu belum semua daerah berpartisipasi dan melalui HIMKI ini kita akan optimalkan itu,” ungkapnya.
Ia menyebutkan, dengan sejarah Provinsi Banten yang mencerminkan sebuah potensi dan dinilai sebagai daerah satelit, ia harap HIMKI bisa berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Banten secara optimal.
“Saya berpikir usulan pengukuhan ini sangat strategis sekali. Didukung oleh semua pihak kita bersama mampu berkontribusi optimal dalam pembangunan nasional,” pungkasnya.
Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI adalah organisasi para pengusaha industri mebel dan kerajinan di Indonesia, dengan cabang-cabang organisasi yang tersebar di basis-basis produksi di seluruh kepulauan Indonesia. Produk mebel dan kerajinan yang dihasilkan sangat bervariasi meliputi mebel kayu, mebel rotan, mebel metal/logam, dan komponen mebel dan kerajinan/home decor yang dibuat dari berbagai bahan campuran.
Penyunting: Mardiana
Gelar Pasukan dan Peralatan Persiapan Penanganan Bencana Alam Diikuti Berbagai Unsur Keamanan
SERANG, DIATRIKBANTENNEWS.COM – Apel gelar pasukan dan peralatan penanganan bencana alam yang dilaksanakan di Alun – Alun Barat Kota Serang. Selasa (19/12/2023). diikuti oleh Unsur TNI-Polri, BPBD, Basarnas serta OPD Terkait. PMI Provinsi Banten. Apel tersebut di pimpin langsung oleh PJ. Gubernur Banten Al Muktabar.
Dilansir dari Deks Relawan Banten PMI Provinsi Banten terjunkan 30 Personil SATGANA (Satuan Penanggulangan Bencana), 4 Ambulans dan 1 Kendaraan Rescue disertai peralatan penyelamatan di air.
Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar dalam pidatonya menyampaikan dalam penanganan bencana alam, dibutuhkan kesiapan mental dan sarana prasarana.
“Gelar Pasukan dan Peralatan SAR adalah langkah persiapan untuk kesiapan yang mesti dilakukan,” ungkap Al Muktabar.
“Kesiapan mental utamanya pasukan yang telah memiliki standar prosedur operasi untuk menjalankan tugas dengan didasari mental pengabdian kepada masyarakat bangsa dan negara,” Imbuhnya.
Al Muktabar juga menyampaikan Kesiapan Penanganan Bencana Alam pada dasarnya juga kesiapan Pengamanan Natal dan Tahun Baru 2024.
Selain itu beliau juga apresiasi terhadap segenap kesatuan dan instansi vertikal yang membuat Provinsi Banten memiliki stabilitas yang baik. Terutama dalam rangka mewujudkan ketertiban dan keamanan masyarakat,
“Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah tanggung jawab kita bersama. Dalam gelar pasukan ini, saya mengimbau segenap warga masyarakat Banten untuk berperan bersama melakukan dan menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat,” kata Al Muktabar.
Penyunting : Mardiana
Bela Negara Tanggung Jawab Semua Komponen Bangsa
SERANG, DISTRIKBANTENNEWS.COM – Presiden Republik Indonesia menyampaikan bahwa bela negara harus menjadi tanggung jawab bersama semua komponen bangsa, maka dibutuhkannya kesadaran bersama semua pihak.
Dilansir dari kemenhan.go.id pada Peringatan Hari Bela No 2023, Presiden RI mengatakan “Bela Negara di Indonesia bukan hanya terkait pada aspek militer tetapi harus lebih luas lagi, merangkul semua lapisan masyarakat dalam kehidupan sehari-
hari. Setiap tindakan, sekecil apapun, yang dilandasi cinta kepada bangsa dan negara, cinta kepada Pancasila dan NKRI adalah wujud konkrit Bela Negara.”
Mnindaklanjuti hal tersebut Pemprov Banten juga menggelar Upacara Peringatan Hari Bela Negara (HBN) Ke-75 di Lapangan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Selasa (19/12/2023).
Dalam Sambutan Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan semangat bela negara harus dimiliki oleh semua pihak. Menjadi modal dasar dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Selain itu beliau juga menyampaikan semangat bela negara juga harus tertanam pada generasi muda sebagai generasi penerus bangsa. “Tentu generasi muda harus ditanamkan sejak dini semangat bela negara, karena itu juga menyangkut nasionalisme dan cinta tanah air. Sehingga ini perlu terus kita upayakan agar bela negara selalu ada dalam diri anak bangsa,” katanya.
Hal ini tentu semangat bela negara juga mampu mendorong percepatan pembangunan baik di daerah maupun nasional. Lantaran bela negara menempati posisi dasar dan fundamental.
“Semangat bela negara itu menjadi pondasi dari semua tatanan kehidupan, sehingga dengan bela negara yang kuat maka perwujudan cita-cita kemerdekaan dan kesejahteraan yang termaktub di dalam Undang-Undang Dasar untuk kita wujudkan. Bela negara adalah modal dasar,” pungkasnya.
Penyunting : Mardiana
Upacara Peringatan Hari Bela Negara Ke-75 Di Halaman Pendopo Bupati Serang
SERANG, DISTRIKBANTENNEWS.CO – Para kepala OPD dan pegawai di lingkungan Pemkab Serang ikuti Upacara Hari Bela Negara ke-75 tingkat Kabupaten Serang Tahun 2023, di halaman Pendopo Bupati Serang Pada Selasa 19/12/2023
Dalam amanatnya Penjabat Sekretaris Daerah (PJ Sekda) Kabupaten Serang, Nanang Supriatna mengingatkan kepada masyarakat khususnya aparatur sipil negara atau ASN agar terus mengobarkan semangat bela negara.
“Dalam momen Upacara Hari Bela Negara ke 75 tingkat Kabupaten Serang yang di rangkaikan dengan Hari Kesadaran Nasional tingkat Kabupaten Serang kita imbau kepada seluruh ASN sebagai mana amanat Presiden kita harus mengobarkan jiwa bela negara,” kata Nanang.
Mengingat kata Nanang, sudah sedemikian banyaknya tantangan seperti pandemi covid-19 lantas iklim global, situasi sosial politik yang ada dalam perkembangan dinamisnya. Namun harus ada jiwa bela negara yang sudah dikobarkan oleh para pejuang terdahulu dan itu harus terus di hidupkan serta dikembangkan terus bahwa nasionalisme, NKRI harga mati itu harus di tanamkan kepada semua masyarakat apalagi ASN di Kabupaten Serang tidak boleh luntur namun harus terus berkembang dan lebih maju ke depannya.
“Jadi cinta tanah air, cinta bangsa, cinta negara karena dengan cinta kita harus bela negara. Bentuk bela seorang ASN kita laksanakan dengan tupoksi kita masing-masing, penuh rasa tanggung jawab, penuh dedikasi dan tentunya itu nanti akan berimplikasi bentuk bela kita kepada negara kita,” ucapnya.
Menurut Asisten Daerah (Asda) I Bidang Administrasi Pemerintahan dan Kesra ini bahwa bukan berarti bela negara itu harus perang, namun apa yang dilaksanakan atas perintah oleh pimpinan baik dari pusat, provinsi, kabupaten loyalitas ASN terhadap pimpinan untuk membangun masing-masing di daerahnya itu juga bentuk bela negara.
“Lebih kecilnya untuk keluarga, daerah dan pemerintah itu yang harus kita bela, mudah-mudahan kemajuan lebih bagus lagi ke depan wabil khusus Kabupaten Serang lebih maju dan sejahtera. Sehingga, mensejahterakan masyarakat itu adalah bentuk tanggung jawab kita untuk membela negara,” tandasnya.
penyunting : Mardiana
Ratusan Pensiunan KS Group Demo, Tutut Hak Pensiun
CILEGON, DISTRIKBANTENNEWS.COM – Pada Senin, 18 Desember 2023 Ratusan pensiunan PT Krakatau Steel (KS) Group yang tergabung dalam Perhimpunan Pensiunan Krakatau Steel (PPKS) melakukan demo di kantor Direksi PT Krakatau Steel Cilegon
Rencananya, aksi itu akan dilakukan hingga Jumat, 22 Desember 2023.
Unjuk rasa itu untuk menuntut PT Krakatau Steel (KS) untuk mengembalikan hak pensiunan KS atau KS Group yang dihapus semena-mena sejak tahun 2020.
Perwakilan PPKS, Leopold Sitompul, menjelaskan bahwa pada tahun 2020 Peraturan Dana Pensiun (PDP)-KS tahun 2009 yang saat itu sedang berlaku, diubah oleh PT KS secara semena-mena dengan menghapus sebagian hak pensiunan KS/KSG.
“Dengan dihapusnya hak pensiunan KS/KSG tersebut, PT KS terlepas dari kewajiban ke DAPEN-KS sebesar USD 100 juta atau sekira Rp 1,5 triliun. Dengan terlepasnya kewajiban tersebut PT KS mengakui sebagai pendapatan lain-lain dari kebijakan tersebut dan meraih keuntungan besar pada tahun kinerja 2020, setelah sebelumnya PT KS selalu rugi besar selama delapan tahun berturut-turut sejak tahun 2012,” papar Leo.
Leo melanjutkan, yang membuat pensiunan KS/KSG merasa dirampok dan dizalimi, karena selain PT KS mengakui sebagai pendapatan sebesar sekira Rp 1,5 triliun dan meraih keuntungan besar pada tahun kinerja 2020, PT KS tetap membayar kewajiban ke krediturnya, sementara kewajiban ke DAPEN-KS malah dihapus yang mengakibatkan sebagian dari hak pensiunan KS/KSG hilang.
Selain itu, sejak tahun 2020 sampai tahun 2022, PT KS selalu menyampaikan ke publik untung. Sementara, ke pensiunan KS/KSG, PT KS selalu beralasan kondisi PT KS sedang pada titik nadir.
Pensiunan KS/KSG menuntut ke PT KS agar hak pensiunan KS/KSG yang dihapus tersebut dikembalikan.
“Kami sudah bertemu dengan Dirut KS secara resmi dua kali pada bulan Mei dan Agustus 2023, dan secara informal sekira dua minggu yang lalu. Kami juga sudah audiensi ke OJK sekira bulan Oktober 2023 dan Kementerian BUMN lebih dari satu bulan yang lalu, kami juga sudah unjuk rasa di kantor KS di Jakarta pada Agustus lalu dan di Kementerian BUMN sekira lebih dari satu bulan yang lalu,” papar Leo.
Pensiunan KS/KSG akan terus menuntut ke PT KS untuk mengembalikan haknya yang hilang sampai berhasil dan mendorong Kementerian BUMN untuk membantu penyelesaian.
“Kalau tuntutan kami tetap tidak dipenuhi oleh PT Krakatau Steel, pensiunan KS/KSG akan melanjutkan unras yang satu minggu ini tetap ke kantor Direksi PT KS di Cilegon atau di Jakarta dan akan kembali unras ke kantor Kemen BUMN atau ke Istana Negara,” papar Leo. (*)
(yan/red)
Kerja Bakti Koramil Dan Masyarakat Ciomas Bersihkan Jalan
SERANG, DISTRIK BANTEN NEWS.COM – Sersan Satu Asep Saepudin Bintara Pembina Desa (Babinsa) Koramil 0602-12/Ciomas Kodim 0602/Serang, melaksanakan kegiatan Karya Bakti (Karbak) pembersihan jalan dari sampah dan rerumputan, bersama pemerintah daerah tingkat desa dan masyarakat, bertempat di Kampung Cilatak Desa Sukadana Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang Provinsi Banten, Sabtu (23/12/2023).
Sertu Asep Saepudin disela-sela kegiatannya, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut sebagai upaya untuk mengantisipasi sampah, agar tidak menjadi tempat bersarangnya berbagai macam penyakit, khususnya tempat berkembangnya nyamuk. Selain itu, memberikan edukasi kepada masyarakat, tentang pentingnya menjaga lingkungan tetap bersih, karena jalan ini adalah milik kita bersama.
“Pelaksanaan Karya Bakti pembersihan sampah merupakan program dari TNI AD, sesuai perintah Komandan Kodim (Dandim) 0602/Serang Letnan Kolonel (Letkol) Inf Mulyo Junaidi, S.E., M.Tr (Han), kepada Danramil 0602-12/Ciomas kemudian diteruskan dan dilaksanakan Babinsa,” jelasnya.
Dirinya juga menyampaikan dengan adanya kegiatan bakti sosial, maka akan selalu meningkatkan semangat gotong royong seluruh masyarakat, yang selama ini sudah menjadi budaya seluruh masyarakat di pedesaan.
“Kami berharap setelah semua dibersihkan, kiranya seluruh masyarakat dapat menjaga dan merawat, kebersihan jalan dengan sebaik mungkin. Bahkan juga kebersihan disekitar tempat tinggal masing-masing, harus selalu diperhatikan. Ingat jangan membuang sampah di sembarang tempat, tetapi harus pada tempat yang sudah disediakan,” ungkapnya.
Sementara itu, Sobirin salah seorang warga Kampung Cilatak mengucapkan terima kasih, atas kehadiran Babinsa Koramil 0602-12/Ciomas. Karena telah menjadi penggerak, dalam menjaga kebersihan lingkungan bersama seluruh masyarakat.
“Tentunya mewakili seluruh masyarakat, kami akan selalu menciptakan dan menjaga serta merawat dengan baik, apa yang telah dikerjakan bersama-sama,” tukasnya.
Penyunting : Mardiana
PBB-P2 Tahun 2023, Pemkab Serang Kerja Keras Capai Target
SERANG, DISTRIKBANTENNEWS.COM – Pj Sekda Kabupaten Serang, Nanang Supriatna. Membuka Evaluasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) tingkat Kabupaten Serang di Aula Tb. Suwandi Setda pada Senin, 18/12/2023.
Pj Sekda Kabupaten Serang, Nanang Supriatna memastikan jika Bapenda, camat dan para kepala desa berupaya guna meningkatkan pencapaian PBB-P2 tersebut karena masih ada sampai 29 Desember 2023. Mengingat, buku 1, 2, dan 3 masih menyisakan Rp 12 miliar dari PBB-P2 tinggal Rp 8 miliar lagi.
”Untuk semuanya ada potensi Rp 21 miliar. Tapi intinya saya berharap kepada para camat bisa membantu pemda untuk bisa lebih meningkatkan buku 1, 2 dan 3,” kata Nanang
Turut hadir Inspektur, Rudi Suhartanto dan Asisten Daerah (Asda) III Bidang Administrasi Umum, Ida Nuraida dan para camat dan kepala desa
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang melalui Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda menargetkan capaian Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan atau PBB-P2 bisa tercapai hingga 29 Desember 2023 mendatang. Mengingat, masih adanya PR atau pekerjaan rumah senilai Rp4,35 miliar dengan potensi yang ada mencapai sebesar Rp21 miliar.
”Kami (Bapenda) saat ini tim masih bergerak untuk mengeja ketertinggalan, mudah-mudahan sampai akhir Desember bisa mencapai 100 persen,”kata Sekretaris Bapenda Kabupaten Serang Ikhwanussofa usai Evaluasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2)
Ikhwan menjelaskan, sedangkan untuk capaian perhari ini capaian PBB-P2 dari target sebesar Rp125 miliar baru tercapai Rp119,56 miliar jika di presentasikan kurang lebih sekitar 95,65 persen. Adapun untuk buku 1, 2 dan 3 dari target kurang lebih sekitar Rp 24 miliar total baru terealisasi senilai Rp12,73 miliar atau mencapai 82 persen atau belum mencapai 10 persen.
“(Belum tercapainya 100 persen) Untuk kendala capaian terdapat macem-macem. Dari beberapa informasi yang disampaikan para camat salah satu dominan di Kecamatan terendah yakni Bandung masih ditemukan data yang belum sesuai dengan kondisi riil,”katanya.
Lebih jelasnya, kata Ikhwan, kendalanya karena ada peralihan hak atas tanah yang kemungkinan besar ada kegiatan investasi peralihan hak atas tanah atas penguasaan kawasan-kawasan industri terhadap kepemilikan perorangan. Seperti disampaikan Camat Bandung, Nursain ada sekitar 800 SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) yang sudah beralih menjadi kawasan industri ataupun masuk dalam penguasaan industri.
”Namun dalam pencatatan masih terekam nama perorangan warga, sehingga terindentifikasi menjadi ketetapan buku satu, dua dan tiga. Padahal, kalau misalnya kondisi sudah dikuasai kawasan industri harusnya nilai zona tanahnya berbeda dan itu menjadi ketetapan pada buku empat dan lima,” jelasnya.
Dengan demikian, atas ketidaksesuaian tersebut pihaknya dalam hal ini Bapenda akan menindaklanjuti kepada pihak kecamatan untuk menyesuaikan status kepemilikan tanah. ”Karena sebelumnya kemungkinan milik masyarakat perorangan beralih ke milik perusahaan ataupun kawasan industri,”terangnya.
Meski capaian belum mencapai 100 persen, Ikhwan memastikan jika dibandingkan tahun lalu per November 2022 pada Tahun 2023 ini mengalami kenaikan sekitar 4,34 persen. ”Ada kenaikan sekitar 4 persen atas penerimaan sampai dengan akhir November Tahun 2023 ini,” paparnya.
Namun jika untuk buku 1,2 dua 3 masih sama kalaupun ada perbandingan kenaikan 4,3 persen. Jadi, sebut Ikhwan, jika buku 1, 2 dan 3 mengambil porsi 20 persen dari keseluruhan ketetapan dari Rp129 miliar itu, Rp108 miliar dari buku 4 dan 5. ”Pada intinya memang PBB sebagai potensi buku 4 dan 5 atau ketetapan di atas 5 juta rupiah,” urai Ikhwan.
Pada Evaluasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) tingkat Kabupaten Serang dilakukan pemberian bendera putih bagi kecamatan yang capaian lebih besar yakni Kecamatan Jawilan, dan Kecamatan terendah Kecamatan Bandung oleh Pj Sekda Kabupaten Serang Nanang Supriatna.