DISTRIKBANTENNEWS.COM, Serang - Gubernur Banten Andra Soni menyerahkan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 2025 unaudited kepada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Banten pada Senin kemarin (30/3/2026). Andra Soni berharap LKPD ini bisa mendapat opini terbaik dari BPK.
Gubernur juga menegaskan bahwa setiap program yang dilaksanakan harus berdampak langsung kepada masyarakat.
"Segala bentuk usaha dan ikhtiar yang kami lakukan semata untuk mewujudkan masyarakat Banten yang maju, adil dan merata serta tidak korupsi,” kata Andra Soni.
Penyerahan LKPD diawali dengan penandatanganan berita acara antara Gubernur Andra Soni dan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Banten Firman Nurcahyadi. Setelah itu, dilanjutkan dengan penyerahan LKPD Pemprov Banten serta delapan Kabupaten dan Kota.
Setelah menerima dokumen LKPD Unaudited tahun 2025, BPK Perwakilan Provinsi Banten akan menindaklanjuti dengan pemeriksaan terstruktur. BPK juga akan menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan .
Proses ini sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Hasil pemeriksaan akan diserahkan kepada DPRD selambat-lambatnya pada akhir bulan Mei 2026, atau dua bulan setelah laporan diterima.
Andra Soni menjelaskan, Pemerintah Provinsi Banten senantiasa berupaya melaksanakan setiap ketentuan tentang pengelolaan keuangan. Ini dimulai dari perencanaan, pelaksanaan APBD, hingga pertanggungjawabannya yang tertuang dalam LKPD.
"Kami berharap memperoleh masukan dan rekomendasi dari BPK untuk penyempurnaan dan perbaikan," jelas Andra Soni.
