Serang – Gubernur Banten Andra Soni menegaskan bahwa Provinsi Banten memiliki potensi kelautan yang besar dengan garis pantai sepanjang 945 kilometer. Dengan potensi yang melimpah tersebut, ia menyebut penting untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat pesisir, baik dari pantai utara maupun selatan, demi mewujudkan kesejahteraan nelayan.
Langkah tersebut merupakan implementasi dari misi Banten Makmur untuk mencapai visi Banten Maju, Adil, Merata, dan Tidak Korupsi.
Hal itu disampaikan Andra Soni dalam Dialog Gubernur Banten dengan Nelayan di Garasi Kapal Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten, Pelabuhan Karangantu, Kasemen, Kota Serang, Selasa (23/9/2025). Dialog dipandu Kepala DKP Banten Eli Susiyanti dengan tema Menuju Sektor Perikanan Tangkap yang Maju dan Berdaya Saing.
Dialog turut dihadiri Wali Kota Serang Budi Rustandi, sejumlah OPD di lingkungan Pemprov Banten, OPD kabupaten/kota yang membidangi perikanan, UPP KSOP Karangantu, PPN Karangantu, Satwas PSDKP KKP, DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWS C2), Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, Ciujung, Cidurian (BBWS C3), serta para nelayan anggota HNSI.
“Dalam diskusi banyak hal yang disampaikan oleh nelayan kepada gubernur dan wali kota,” kata Andra Soni.
Ia menjelaskan, aspirasi nelayan meliputi persoalan pendangkalan hampir di seluruh tempat pendaratan ikan, kesulitan mendapatkan akses BBM bersubsidi, hingga jaminan BPJS Ketenagakerjaan.
Terkait pendangkalan, Andra menyebut persoalan itu tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemprov Banten. Sebagian di antaranya merupakan kewenangan pemerintah pusat, seperti Balai Besar Wilayah Sungai.
“Diskusi ini tidak boleh hanya berhenti sampai batasan ini, harus ada tindak lanjutnya,” tegasnya.
