Tagihan KPR, harga beras, dan bunga tabungan bergerak cepat dalam beberapa tahun terakhir. Itulah alasan ekonomi moneter kembali jadi sorotan. Isu ini bukan lagi debat akademik, melainkan soal uang yang dipegang masyarakat, cicilan yang dibayar tiap bulan, dan harga rumah yang ingin dibeli.
Kenapa Inflasi yang Katanya "Selesai" Tiba-Tiba Kembali?
Inflasi kembali karena guncangan pasokan dan permintaan datang bersamaan. Setelah puluhan tahun harga relatif stabil, pandemi dan perang di Ukraina memicu lonjakan harga energi dan barang. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tahunan Indonesia tercatat 1,68 persen pada 2020, lalu 1,87 persen pada 2021, melonjak ke 5,51 persen pada 2022, dan 5,28 persen secara tahunan pada Januari 2023. Menurut data BPS, komoditas penyumbang inflasi awal 2023 didominasi beras, cabai merah, bawang merah, ikan segar, telur ayam ras, tahu mentah, dan rokok. Artinya, masalah inflasi tidak benar-benar selesai. Ia hanya tertidur lalu bangun oleh krisis berturut-turut.
Kenapa Cicilan KPR Ikut Terdampak Saat Inflasi Melonjak?
Cicilan KPR ikut tertekan karena bank sentral menyesuaikan suku bunga untuk menahan inflasi. Kebijakan itu memang menyasar harga barang, tetapi efeknya merembet ke kredit rumah. Menurut survei Bank Indonesia, Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) di 18 kota pasar primer terus naik tiap tahun, meski lajunya berfluktuasi. Karena itu, perubahan suku bunga bank sentral langsung terasa di cicilan bulanan keluarga, terutama yang memakai bunga mengambang. Bagi pembeli rumah pertama, kenaikan harga properti yang terus berlangsung membuat cicilan makin berat dari tahun ke tahun.
Kenapa Bank Sentral Tak Bisa Menahan Inflasi Sendiri?
Bank sentral tidak bisa menahan inflasi sendiri karena kenaikan bunga punya efek samping besar. Menaikkan bunga secara agresif bisa menahan inflasi, tetapi utang negara dan perusahaan makin mahal, pasar keuangan lebih goyah, dan ruang pemerintah untuk bergerak menyempit. Menurut data Bank Indonesia, BI-Rate diturunkan sebesar 150 basis poin sejak September 2024, dari 6 persen menjadi 4,75 persen pada Desember 2025. Penurunan ini mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menunjukkan bank sentral butuh dukungan fiskal agar stabilitas tetap terjaga. Karena itu, koordinasi antara bank sentral dan pemerintah menjadi kebutuhan praktis, bukan sekadar pilihan teori.
Kenapa Perkiraan Orang Justru Lebih Ditakuti daripada Suku Bunga?
