Sorotan Jamal juga mengarah pada persoalan keterbukaan informasi.
Sebelumnya, permohonan informasi mengenai dokumen bukti setor ke kas daerah telah disampaikan melalui mekanisme PPID. Dalam surat jawaban tertanggal 13 Agustus 2026, BPKPAD merujuk Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi, Peraturan Wali Kota Cilegon, serta keputusan PPID mengenai klasifikasi informasi yang dikecualikan.
Dalam surat tersebut, BPKPAD menyatakan data yang dimohon “belum dapat kami penuhi.”
Jamal mempertanyakan jawaban tersebut. Menurut dia, dokumen pertanggungjawaban keuangan pemerintah tidak serta-merta seluruhnya dapat diposisikan sebagai informasi yang tertutup.
Ia meminta pemerintah menjelaskan dasar pengecualian secara spesifik apabila memang terdapat bagian dokumen yang menurut ketentuan tidak dapat diberikan kepada publik.
“Kalau memang ada informasi yang dikecualikan, jelaskan bagian mana yang dikecualikan dan dasar hukumnya. Jangan sampai persoalan keterbukaan justru menimbulkan pertanyaan baru di masyarakat,” ujarnya.
Jamal kemudian menyampaikan tiga tuntutan. Pertama, ia meminta kepolisian dan kejaksaan di wilayah Banten mencermati serta, apabila terdapat dasar yang cukup, melakukan penyelidikan untuk menguji ada atau tidaknya unsur perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan anggaran tersebut.
Kedua, ia meminta BPKPAD Kota Cilegon memberikan penjelasan terbuka mengenai rincian temuan dan perkembangan penyelesaiannya, termasuk persoalan angka pada Bidang Akuntansi yang menurutnya masih perlu diperjelas.
