Dalam situasi seperti itu, kemampuan untuk memeriksa, memahami, dan memilah informasi menjadi sangat penting. Sebab, satu informasi yang belum tentu benar dapat dengan cepat menyebar luas dan memengaruhi opini masyarakat.
Beni menekankan bahwa pemerintah daerah dan para pengelola media digital juga harus mengubah cara pandang dalam memproduksi konten. Informasi tidak cukup hanya dibuat dan diunggah ke media sosial.
Konten yang dipublikasikan harus memiliki manfaat, mudah dipahami, mudah ditemukan, serta memiliki sumber yang jelas sehingga dapat dipercaya masyarakat.
“Jangan lagi berpikir yang penting posting. Kita harus memikirkan apa manfaat informasi yang kita berikan kepada masyarakat,” tegasnya.
Menurut Beni, kolaborasi antara pemerintah, kreator konten, media, dan masyarakat menjadi salah satu langkah penting dalam menghadapi maraknya misinformasi dan hoaks.
Kolaborasi tersebut dinilai semakin penting, terutama ketika terjadi situasi darurat atau kebencanaan. Informasi yang tidak akurat dalam kondisi seperti itu berpotensi menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat.
Karena itu, kecepatan dalam menyampaikan informasi harus tetap diimbangi dengan ketelitian dan tanggung jawab.
Sementara itu, Komisioner KPID Banten Bidang Kelembagaan, Talitha Almira, menilai perkembangan teknologi digital telah membuka ruang yang sangat luas bagi masyarakat untuk memproduksi dan menyebarkan informasi.
