Menurutnya, keterlibatan berbagai unsur masyarakat dapat menjadi salah satu langkah untuk membangun kepercayaan publik terhadap proses investigasi.
Bunda Eni mendorong agar elemen masyarakat sipil, termasuk organisasi yang bergerak di bidang perlindungan perempuan dan anak, dapat dilibatkan dalam proses pembuktian sesuai dengan kewenangan dan mekanisme yang berlaku.
“Harapannya dibuka secara transparan. Jika memang terjadi, jelaskan secara jujur. Apabila tidak terbukti, sampaikan pula kepada publik,” ujarnya.
Ia menilai keterbukaan menjadi langkah penting untuk mencegah isu tersebut berkembang semakin liar di tengah masyarakat.
Pasalnya, informasi yang tidak disertai penjelasan resmi berpotensi memunculkan berbagai spekulasi, terutama ketika persoalan telah lebih dulu menyebar melalui media sosial dan pesan berantai.
“Jangan sampai isu ini terus bereskalasi dan pada akhirnya justru merugikan kredibilitas serta jalannya pemerintahan daerah,” tambahnya.
Bunda Eni berharap seluruh pihak dapat menempatkan persoalan tersebut secara proporsional dengan tetap mengedepankan asas keadilan dan prinsip praduga tak bersalah.
Menurutnya, setiap pihak yang disebut dalam sebuah tuduhan harus diberikan kesempatan untuk memberikan klarifikasi dan pembelaan.
