Pelaksanaan pembelajaran dari rumah tersebut selanjutnya harus dilaporkan kepada Dindikbud Provinsi Banten melalui Kepala Cabang Dinas (KCD) untuk sekolah yang berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi. Sementara untuk jenjang pendidikan lainnya, koordinasi dilakukan bersama dinas pendidikan di masing-masing kabupaten dan kota.
Jamaluddin mengatakan, kebijakan PJJ selama tiga hari belum tentu menjadi keputusan akhir. Pemerintah Provinsi Banten masih akan melihat perkembangan kondisi di lapangan, terutama berkaitan dengan kualitas udara dan arah sebaran abu vulkanik.
Untuk itu, Dindikbud akan terus berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten.
Pemantauan terhadap Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) serta perkembangan arah sebaran abu vulkanik akan menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam menentukan langkah selanjutnya.
“Untuk saat ini PJJ kami berlakukan selama tiga hari. Nanti akan kami evaluasi lebih lanjut melihat kondisi di lapangan, apakah perlu diperpanjang atau tidak,” jelasnya.
Pemerintah juga mengingatkan bahwa peran orang tua menjadi penting selama anak-anak menjalani pembelajaran dari rumah. Orang tua dan wali murid diimbau untuk mendampingi anak selama mengikuti kegiatan belajar secara daring.
Selain itu, aktivitas anak-anak di luar rumah diminta untuk sementara dibatasi, terutama jika kondisi udara di wilayah masing-masing terdampak sebaran abu vulkanik.
Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mengurangi risiko paparan abu vulkanik yang dapat mengganggu kesehatan, khususnya pada saluran pernapasan dan mata.
