Sebab seorang investor selalu berharap keuntungan.
Padahal seorang pejabat seharusnya tidak mencari keuntungan dari jabatan. Ia seharusnya menghasilkan manfaat melalui jabatan.
Di sinilah reformasi politik menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pemberantasan korupsi. Kita tidak dapat terus berbicara tentang penangkapan koruptor tanpa membicarakan sistem yang menciptakan biaya politik tinggi, konflik kepentingan, dan hubungan yang terlalu dekat antara kekuasaan dengan kepentingan ekonomi.
Indonesia yang lebih bersih membutuhkan transparansi yang nyata, bukan sekadar slogan. Anggaran harus semakin terbuka. Proses pengadaan harus dapat diawasi. Konflik kepentingan harus dicegah. Pelapor harus dilindungi. Lembaga pengawas harus memiliki kekuatan dan independensi. Digitalisasi pelayanan publik perlu diperluas untuk mempersempit pertemuan-pertemuan informal yang membuka ruang transaksi.
Tetapi teknologi saja tidak akan menyelamatkan kita.
Sistem digital dapat mempercepat pelayanan, tetapi manusia yang tidak berintegritas dapat menemukan cara baru untuk memanipulasi sistem. Undang-undang dapat diperkuat, tetapi hukum tetap membutuhkan keberanian untuk ditegakkan secara adil.
Pendidikan integritas juga tidak boleh menjadi sekadar materi hafalan.
Anak-anak dapat diajarkan tentang bahaya korupsi, tetapi mereka akan belajar jauh lebih kuat dari apa yang mereka lihat. Sulit mengajarkan kejujuran kepada generasi muda jika mereka tumbuh dalam masyarakat yang menganggap manipulasi kecil sebagai kecerdikan.
