“Penghargaan ini kembali untuk masyarakat. Untuk tingkat provinsi yang mendapatkan penghargaan ini hanya dua, yaitu Jawa Barat dan Banten,” katanya.
Dimyati menegaskan, Pemprov Banten akan memastikan bantuan bedah rumah diberikan secara adil dan tepat sasaran. Pemerintah tidak ingin bantuan tersebut hanya berhenti pada angka 250 unit, tetapi benar-benar diterima masyarakat yang memiliki kebutuhan paling mendesak.
Untuk menentukan penerima manfaat, pembahasan teknis akan dilakukan lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah Provinsi Banten bersama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) serta perangkat daerah terkait.
“Ini nanti akan diberikan kepada daerah-daerah yang memang benar-benar membutuhkan,” tegasnya.
Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat yang masih tinggal di rumah dengan kondisi kurang layak. Program bedah rumah juga dinilai memiliki dampak yang lebih luas karena berkaitan langsung dengan aspek kesehatan, keamanan, kenyamanan, serta kualitas lingkungan tempat tinggal masyarakat.
Dimyati berharap dukungan pemerintah pusat tersebut dapat menjadi momentum untuk mempercepat peningkatan kualitas hunian di berbagai wilayah Banten.
Menurutnya, rumah layak huni bukan sekadar kebutuhan fisik, tetapi merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Di sisi lain, penghargaan yang diterima Pemprov Banten juga diharapkan menjadi pemacu agar pemerintah daerah terus melakukan evaluasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
