Dengan akses komunikasi yang baik, pemerintah memiliki ruang untuk menjelaskan program dan kebijakan secara langsung kepada publik. Sementara wartawan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap sebelum menyusun pemberitaan.
Eko menegaskan bahwa pers memiliki fungsi penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan sekaligus memberikan informasi kepada masyarakat.
Karena itu, pejabat publik diharapkan tidak alergi terhadap kritik maupun pertanyaan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
“Intinya, pejabat publik harus terbuka terhadap kritik dan pertanyaan publik, sementara wartawan juga harus bekerja sesuai aturan dan kode etik,” pungkasnya.
Keterbukaan komunikasi antara pemerintah, media dan masyarakat diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Dengan komunikasi yang sehat, berbagai informasi mengenai program pembangunan, pelayanan publik, kebijakan pemerintah, kinerja aparatur hingga pengelolaan anggaran daerah dapat disampaikan secara lebih jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
