Di Tengah Keluhan Orang Tua Siswa, Dindik Banten Habiskan Rp3,7 Miliar untuk Sewa Hotel
BANTEN – Penggunaan anggaran miliaran rupiah oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten untuk biaya sewa hotel sepanjang tahun 2026 menuai sorotan dari kalangan masyarakat sipil. Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Banten Menggugat (ABM) menilai belanja tersebut perlu dikaji ulang karena dinilai belum sejalan dengan kebutuhan mendesak di sektor pendidikan, khususnya bagi siswa dari keluarga kurang mampu.
Berdasarkan data yang menjadi perhatian ABM, hingga Juli 2026 Dindikbud Provinsi Banten tercatat telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp3.773.455.000 untuk belanja sewa hotel dalam pelaksanaan berbagai kegiatan kedinasan.
Sorotan tersebut muncul di tengah kebijakan pemerintah pusat yang kembali memperbolehkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menggelar rapat maupun kegiatan di hotel dan restoran. Kebijakan itu merupakan bentuk relaksasi setelah sebelumnya pemerintah menerapkan efisiensi anggaran.
Melalui Kementerian Dalam Negeri, pemerintah menjelaskan bahwa efisiensi bukan berarti pelarangan total penggunaan hotel, melainkan pembatasan agar pelaksanaannya tidak berlebihan. Relaksasi diberikan dengan tujuan membantu pemulihan sektor perhotelan dan restoran yang terdampak perlambatan ekonomi, sekaligus mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).
Meski demikian, pemerintah juga memberikan sejumlah syarat. Setiap kegiatan yang dilaksanakan di hotel harus memiliki substansi yang jelas, tingkat urgensi tinggi, serta menjadi prioritas. Frekuensi kegiatan di luar kantor juga diminta tetap dibatasi secara wajar, sementara pejabat daerah diimbau menjalankan pola hidup sederhana dan menghindari kegiatan seremonial yang berlebihan.
Ketua Umum DPP Aliansi Banten Menggugat (ABM), Erwin Teguh, menilai penggunaan anggaran hampir Rp3,8 miliar untuk sewa hotel patut dipertanyakan. Menurutnya, di tengah masih banyaknya orang tua siswa SMA dan SMK Negeri di Banten yang kesulitan memenuhi kebutuhan pendidikan anak, pemerintah seharusnya lebih mengutamakan belanja yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
"Setiap tahun kami masih menerima banyak keluhan dari orang tua siswa yang harus memutar otak untuk membeli seragam sekolah, atribut, dan kebutuhan lainnya. Sampai hari ini, seluruh biaya tersebut masih dibebankan kepada orang tua," ujar Erwin.
Ia mengatakan, kondisi tersebut mungkin tidak menjadi persoalan bagi keluarga yang memiliki kemampuan ekonomi memadai. Namun bagi masyarakat berpenghasilan rendah, biaya pendidikan di luar komponen yang telah ditanggung pemerintah tetap menjadi beban yang cukup berat.