Di Tengah Keluhan Orang Tua Siswa, Dindik Banten Habiskan Rp3,7 Miliar untuk Sewa Hotel
Menurut Erwin, persoalan pengadaan seragam sekolah juga pernah menjadi perhatian ABM saat melakukan aksi unjuk rasa dan audiensi dengan Inspektorat Provinsi Banten. Dalam kesempatan itu, pihaknya mempertanyakan dugaan praktik pembelian seragam melalui koperasi sekolah yang dinilai menyebabkan harga menjadi lebih mahal.
"Kami sudah pernah menyampaikan persoalan ini kepada Inspektorat Banten. Dugaan pembelian seragam melalui koperasi dengan harga yang lebih tinggi harus menjadi perhatian karena masyarakat merasa sangat terbebani," katanya. Rabu, (29/07).
Selain itu, ABM mempertanyakan alasan penggunaan hotel untuk berbagai kegiatan kedinasan. Menurut Erwin, Pemerintah Provinsi Banten sebenarnya memiliki sejumlah gedung, aula, maupun fasilitas milik pemerintah yang dapat dimanfaatkan sebagai lokasi rapat tanpa harus mengeluarkan biaya sewa dalam jumlah besar.
"Kalau kegiatan bisa dilaksanakan di gedung pemerintah, tentu anggaran sebesar Rp3,7 miliar itu dapat dihemat. Dana tersebut bisa dialihkan untuk program yang manfaatnya langsung dirasakan oleh para siswa," ujarnya.
Ia berpendapat bahwa anggaran miliaran rupiah tersebut akan lebih tepat apabila digunakan untuk membantu penyediaan seragam sekolah gratis bagi siswa SMA dan SMK Negeri yang berasal dari keluarga kurang mampu.
"Uang Rp3,7 miliar itu lebih bermanfaat jika dipakai membelikan seragam gratis bagi anak-anak. Banyak orang tua yang masih kesulitan memenuhi kebutuhan sekolah anaknya. Jangan sampai mereka terbebani terus setiap tahun," tegas Erwin.
Menurutnya, dengan anggaran sebesar itu, ribuan siswa dari keluarga kurang mampu berpotensi memperoleh bantuan seragam sekolah yang layak. Hal tersebut dinilai dapat meningkatkan rasa percaya diri peserta didik saat mengikuti kegiatan belajar mengajar.
ABM juga menilai bahwa kebijakan penganggaran di sektor pendidikan seharusnya lebih mengedepankan kepentingan peserta didik dibandingkan belanja yang bersifat administratif. Organisasi tersebut berharap setiap penggunaan anggaran daerah benar-benar mempertimbangkan asas efektivitas, efisiensi, serta manfaat langsung bagi masyarakat.