Prancis juga menekankan pentingnya menjaga hukum internasional dalam merespons konflik tersebut. Presiden Prancis Emmanuel Macron memperingatkan, tindakan militer yang dilakukan di luar kerangka hukum internasional dapat merusak stabilitas dunia.
Macron juga mendorong pembahasan darurat mengenai situasi tersebut di Dewan Keamanan PBB. Paris berupaya menjaga keseimbangan antara hubungan dengan Washington dan sikap kritis terhadap eskalasi konflik.
Prancis mengutuk serangan balasan yang dilakukan Iran tetapi juga menegaskan perlunya pengendalian diri. Pemerintah Prancis bahkan mengizinkan pesawat militer Amerika Serikat berada sementara di sejumlah pangkalan mereka.
Namun Paris memberikan syarat bahwa pesawat tersebut tidak digunakan untuk melancarkan serangan terhadap Iran. Kehadiran pesawat itu disebut hanya untuk mendukung operasi pertahanan kawasan.
Prancis juga mengirimkan kapal induk Charles de Gaulle beserta sejumlah aset militer lainnya ke wilayah tersebut. Langkah ini dilakukan untuk melindungi kepentingan strategis Prancis, termasuk pangkalan militer mereka di Abu Dhabi.
Sementara itu, Perdana Menteri Belanda Rob Jetten mengakui bahwa Iran menimbulkan ancaman bagi keamanan kawasan. Namun ia menilai serangan yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel tidak sejalan dengan prinsip hukum internasional.
Berbeda dengan sejumlah negara Eropa Barat, Jerman justru terlihat lebih sejalan dengan sikap Washington. Kanselir Jerman Friedrich Merz menyebut Iran sebagai ancaman besar bagi keamanan internasional.
Menurutnya, sanksi ekonomi dan upaya diplomasi selama puluhan tahun belum mampu menghentikan aktivitas destabilisasi yang dilakukan Teheran.
