DISTRIKBANTENNEWS.COM, Banten - Pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia di Arab Saudi memberikan dukungan akomodasi dan logistik. Bantuan ini ditujukan bagi jemaah umrah Warga Negara Indonesia yang tertahan kepulangannya.
Penundaan terjadi akibat situasi keamanan di kawasan Timur Tengah. Pelaksana Tugas Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah, menjelaskan berbagai langkah penanganan telah disiapkan.
Kementerian Luar Negeri juga menerima laporan harian dari perwakilan terkait penanganan WNI yang terdampar.
"Terkait penanganan WNI stranded, Kemlu juga telah menerima laporan setiap harinya dari perwakilan yang melaporkan penanganan WNI stranded di wilayah akreditasinya masing-masing,” ujar Heni dalam press briefing di Jakarta, pada Jumat lalu (6/3/2026).
Para WNI yang masih menunggu jadwal penerbangan pulang mendapatkan dukungan logistik dan akomodasi. Dukungan ini berasal dari perwakilan RI di lokasi.
KBRI juga menyiagakan tim pemantauan selama 24 jam di dua bandara utama. Bandara tersebut adalah Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah dan Bandara Internasional Prince Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah.
Heni Hamidah mengungkap, jemaah yang tertahan terus didampingi oleh perwakilan RI dan pihak travel. Pendampingan ini untuk memastikan kebutuhan dasar mereka terpenuhi.
“Jemaah yang masih tertahan kepulangannya di bawah koordinasi perwakilan dan pihak travel dicarikan akomodasi atau penginapan di sekitar Bandara Jeddah dan Madinah sambil menunggu tiket kepulangan yang tersedia,” katanya. Selain itu, pemerintah juga tengah mengupayakan berbagai alternatif penerbangan tambahan.
Langkah ini bertujuan mempercepat proses pemulangan jemaah ke Indonesia.
“Perwakilan juga saat ini tengah menjajaki berbagai penerbangan untuk mengupayakan penerbangan tambahan ke wilayah sana,” ungkap Heni.
"Kementerian Luar Negeri terus berkoordinasi dengan Kementerian Haji dan Umrah untuk mengantisipasi dampak lanjutan dari situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah," tutup Pelaksana Tugas Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah.
***
