Memasuki tahun 2026, Bupati Maesyal mengajak seluruh pemangku kepentingan desa untuk berani melakukan lompatan besar dalam tata kelola pemerintahan desa. Menurutnya, desa tidak lagi cukup dikelola secara administratif, melainkan harus bertransformasi menuju sistem yang digital, transparan, dan berkelanjutan.
“Transformasi digital desa atau Smart Village bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Seluruh desa harus mengoptimalkan pelayanan publik berbasis digital agar masyarakat mudah mengakses layanan tanpa birokrasi yang berbelit,” ungkapnya.
Selain digitalisasi, Bupati juga menekankan pentingnya penguatan ketahanan pangan dan ekonomi lokal. Ia mendorong optimalisasi peran BUMDes serta Koperasi Desa Merah Putih sebagai motor penggerak ekonomi desa.
“Kabupaten Tangerang memiliki potensi agrikultur dan industri kreatif yang luar biasa. BUMDes dan koperasi desa harus menjadi penggerak ekonomi agar produk desa mampu bersaing di pasar nasional bahkan internasional,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tangerang juga meluncurkan operasional Mobil Siaga Desa yang berfungsi melayani kebutuhan darurat masyarakat, khususnya akses ke Puskesmas dan rumah sakit selama 24 jam. Saat ini, telah tersedia 132 unit Mobil Siaga Desa dan ditargetkan pada tahun 2026 menjangkau seluruh 246 desa di Kabupaten Tangerang.
“Mobil Siaga Desa ini adalah bentuk kehadiran pemerintah dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat desa, khususnya layanan kesehatan dan kedaruratan. Ke depan, kita targetkan seluruh desa memiliki fasilitas ini,” jelasnya.
Bupati Maesyal juga mengingatkan pentingnya pengelolaan Dana Desa secara akuntabel dan berintegritas, disertai pengawasan dan pembinaan berkelanjutan dari kecamatan dan pemerintah kabupaten.
“Dana Desa adalah amanat rakyat. Setiap rupiah harus dikelola secara transparan dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat, baik melalui pembangunan SDM, infrastruktur, maupun pemberdayaan ekonomi,” tegasnya.
