“Transparansi informasi harus tetap dijaga agar masyarakat mudah mengakses informasi yang dibutuhkan,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Serang, Heri Suswanto, menegaskan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Serang.
“Diskominfo tidak bisa bekerja sendiri. Peran aktif OPD sangat penting dalam menyediakan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Heri mengungkapkan, salah satu strategi utama yang diterapkan adalah disiplin waktu dalam pelayanan informasi. Setiap permohonan informasi wajib ditanggapi maksimal 14 hari kerja sesuai ketentuan.
“Respons cepat ini efektif mencegah potensi somasi maupun sengketa hukum di kemudian hari,” jelas Heri.
Ia menambahkan, permintaan informasi publik paling banyak berasal dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), khususnya terkait program dan kegiatan pemerintah. Meski terdapat data tertentu yang dikecualikan seperti Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) maupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), pemerintah tetap memberikan penjelasan secara santun dan sesuai regulasi.
Untuk memperkuat layanan ke depan, Pemkot Serang juga terus mengembangkan integrasi data digital melalui sistem evaluasi dokumentasi Sidik yang terhubung langsung dengan website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Langkah ini diharapkan semakin meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Kota Serang.***
