Senin, 5 Oktober 2026

Kanwil Kemenkum Banten Terima Kunjungan Kerja DPRD Banten, Bahas Penguatan Harmonisasi Produk Hukum Daerah

BAGIKAN:
Kanwil Kemenkum Banten Terima Kunjungan Kerja DPRD Banten, B...
0
Kanwil Kemenkum Banten Terima Kunjungan Kerja DPRD Banten, Bahas Penguatan Harmonisasi Produk Hukum Daerah

Serang – Dalam upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi antarinstansi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten menerima kunjungan kerja DPRD Provinsi Banten pada Rabu (03/12/2025).

Kunjungan tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Banten, Fahmi Hakim, dan diterima langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten, Pagar Butar Butar, di ruang kerjanya. Turut mendampingi, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Agus Salim, perancang peraturan perundang-undangan, serta tim kerja Kanwil Kemenkum Banten.

Pertemuan ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan, khususnya pada proses pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah.

Ketua DPRD Provinsi Banten Fahmi Hakim menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam penyusunan setiap produk hukum daerah agar tidak bertentangan dengan regulasi nasional.

“Kita perlu memastikan bahwa setiap rancangan produk hukum daerah dikaji sehingga implementasi peraturan di lapangan akan lebih efektif, akuntabel, dan sesuai dengan tujuan pembangunan hukum,” ujarnya.

Fahmi juga menekankan perlunya kerja sama yang erat dengan Kanwil Kemenkum Banten dalam memastikan penyusunan regulasi daerah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Banten, Pagar Butar Butar, menyambut baik komitmen DPRD Banten. Ia menegaskan bahwa pihaknya siap mendukung penuh proses harmonisasi peraturan daerah.

“Kanwil Kemenkum Banten siap mendukung penuh DPRD Provinsi Banten dalam memastikan setiap regulasi daerah tidak hanya sesuai aturan, tetapi juga bermanfaat nyata bagi masyarakat. Sinergi ini adalah langkah penting untuk mewujudkan tata kelola hukum yang lebih baik di Banten,” ujarnya.

Harmonisasi regulasi disebut menjadi langkah strategis untuk memastikan setiap produk hukum daerah selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga terjamin kepastian dan konsistensi hukum bagi masyarakat. ***

Kick Off HPN 2026 dan Jalan Santai Bersama Kapolri, diikuti Mahasiswa Unsera
Artikel Selanjutnya

Kick Off HPN 2026 dan Jalan Santai Bersama Kapolri, diikuti Mahasiswa Unsera

Penulis: Siska Mawita
Diterbitkan: 5 Desember 2025, 17:01 WIB · Diperbarui: 25 Maret 2026, 01:46 WIB

Berikan Opinimu

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE

Terkini

Tertib dan Aman, Polda Banten Apresiasi Peserta Penyampaian Aspirasi

Konten Redaksi Minggu, 4 Oktober 2026 | 23:29 WIB

PN Bandung Tolak Praperadilan Wabup Indramayu, Status Tersangka Tetap Sah

Konten Redaksi Sabtu, 3 Oktober 2026 | 13:09 WIB

Tak Sekadar Catat Identitas, Lapas Cianjur Petakan Kebutuhan Warga Binaan

Konten Redaksi Jumat, 2 Oktober 2026 | 17:55 WIB

Bongkar Sampai Akar! Mahasiswa Soroti 52 Juta Batang Rokok Ilegal di Merak

Konten Redaksi Kamis, 1 Oktober 2026 | 13:28 WIB

BPOM Bongkar Gudang Produk Ilegal di Tangerang, 459 Ribu Produk Diamankan

Konten Redaksi Kamis, 1 Oktober 2026 | 11:27 WIB

Polres Serang Respons Keluhan Debu PT Yanfa, Fakta Lapangan Akan Didalami

Konten Redaksi Rabu, 30 September 2026 | 20:22 WIB

Lapas Bandanaira Lakukan Pengawasan dan Penertiban Barang serta Fasilitas Kamar Hunian

Konten dari Pengguna Siaran Pers Rabu, 30 September 2026 | 14:56 WIB