KOTA SERANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Gubernur Banten, Andra Soni, menerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia atas kinerja efektif dalam menurunkan ketimpangan kesejahteraan masyarakat.
Penghargaan tersebut diberikan untuk kategori daerah dengan kapasitas fiskal tinggi pada malam Penganugerahan Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2025 di Jakarta, Senin (1/12/2025). Trofi penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, didampingi tim dewan juri yang diwakili peneliti politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Siti Zuhro.
Fokus Pemerataan Wilayah Utara dan Selatan
Gubernur Andra Soni menyampaikan apresiasi atas penilaian objektif yang dilakukan Kemendagri. Ia menegaskan bahwa penurunan ketimpangan menjadi prioritas utama sejak awal kepemimpinannya, dengan perhatian khusus pada minimnya disparitas pembangunan antara wilayah perkotaan dan perdesaan.
“Upaya menurunkan ketimpangan adalah fokus kami. Berbagai kebijakan ditempuh dan disepakati bersama DPRD Banten, termasuk keberpihakan terhadap wilayah perdesaan yang masih menghadapi tantangan aksesibilitas,” ujar Andra Soni usai menerima penghargaan.
Salah satu terobosan utama Pemprov Banten adalah program pemerataan pendidikan gratis yang mencakup pembebasan biaya bagi siswa SMA, SMK, dan Sekolah Khusus (SKh) swasta. Program ini telah memfasilitasi sekitar 65.000 siswa sebagai upaya memperluas akses pendidikan dan memberikan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.
Program “Bang Andra” dan Peningkatan Infrastruktur
Di sektor infrastruktur, Pemprov Banten menginisiasi program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra) untuk menjawab keterbatasan fiskal di kabupaten/kota. Sepanjang tahun 2025, sebanyak 60 ruas jalan desa telah dibangun.
“Ketika jalan-jalan desa dalam kondisi baik, dampaknya sangat luar biasa dalam mempermudah aksesibilitas ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini juga meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP) karena jalan desa yang kami bangun merupakan akses strategis pertanian,” jelas Andra Soni.
Ia menegaskan bahwa roadmap pembangunan telah dituangkan dalam RPJMD untuk mewujudkan Banten maju, adil merata, dan tidak korupsi.
Apresiasi dari Mendagri
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa penghargaan yang telah berjalan selama tiga tahun ini dimaksudkan untuk menciptakan iklim kompetitif antardaerah.
“Beberapa daerah rutin mendapatkan penghargaan, namun ada juga daerah baru, salah satunya Provinsi Banten. Saya berharap prestasi ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan,” kata Tito.
Ia juga mengungkapkan rencana peningkatan alokasi dana apresiasi pada 2026. Jika kebijakan tidak berubah, dana insentif bagi daerah berprestasi diproyeksikan mencapai Rp1 triliun.
Metodologi Penilaian
Penilaian kinerja pemerintahan daerah tahun 2025 dilakukan berdasarkan dua kategori utama, yakni tata kelola pemerintahan daerah dan akselerasi pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN). Indikator penilaian meliputi:
penanggulangan kemiskinan
pengendalian inflasi
akses pendidikan dan kesehatan
penyerapan tenaga kerja
pertumbuhan ekonomi
penurunan rasio Gini
Proses penilaian berlangsung ketat sejak Oktober 2025, melibatkan 38 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Dari proses tersebut, terpilih 19 daerah finalis yang dinilai berhasil mensinergikan kebijakan pusat dan daerah secara efektif. ***
