KOTA SERANG – Suasana depan Pendopo Bupati Serang, Jalan Brigjen KH. Syam’un, mendadak memanas pada Kamis siang, 27 November 2025. Ratusan buruh dari berbagai aliansi memenuhi area Alun-alun Kota Serang, menggelar aksi unjuk rasa damai dengan satu tuntutan utama: kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Serang 2026 sebesar 12 persen.
Namun yang membuat aksi ini berbeda adalah respons cepat dan tegas dari Pemerintah Kabupaten Serang. Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiyah, tidak tinggal diam. Sebagai bentuk dukungan konkret terhadap perjuangan para buruh, ia mengirimkan surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan aspirasi massa aksi tersebut.
Surat penting ini kemudian dibacakan langsung oleh Wakil Bupati Serang, Muhammad Najib Hamas, dalam audiensi bersama perwakilan buruh. Tidak berhenti di ruangan tertutup, Najib Hamas memilih turun langsung menemui massa aksi. Dengan berdiri di atas mobil komando dan diapit Kapolres Serang AKBP Condro Sasongko serta Dandim 0602/Serang Letkol Arm Oke Kristiyanto, ia membacakan isi surat dukungan Bupati Serang di hadapan ribuan mata yang menunggu kepastian.
Surat bernomor 560/1522/Disnakertrans tertanggal 27 November 2025 itu ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia dan Menteri Ketenagakerjaan RI. Isinya jelas dan tegas:
“Sehubungan dengan audiensi yang telah dilakukan antara Pemerintah Kabupaten Serang dengan Aliansi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Kabupaten Serang, bersama ini kami sampaikan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Serang mendukung perjuangan dari Aliansi Serikat Pekerja / Serikat Buruh… Selanjutnya mohon kiranya Bapak Presiden berkenan dapat menerima dan mempertimbangkan aspirasi dari Aliansi Serikat Pekerja / Serikat Buruh Kabupaten Serang tersebut dalam membuat kebijakan terkait pengupahan kedepan.”
Di hadapan wartawan, Najib Hamas menegaskan sikap tegas Pemkab Serang.
”Saya mewakili ibu bupati sangat apresiasi apa yang disampaikan aliansi serikat pekerja dan serikat buruh, oleh karenanya sebagai bentuk dukungan konkrit ibu bupati mendukung apa yang menjadi perjuangan hari ini,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa surat tersebut menjadi langkah resmi untuk meminta Presiden Prabowo mempertimbangkan aspirasi buruh Serang dalam perumusan kebijakan upah tahun 2026.
”Dalam surat agar Pak Presiden memberikan kebijakan yang sesuai dengan apa yang diharapkan, khususnya pekerja dan buruh Kabupaten Serang. Tapi untuk pembahasannya kita masih menunggu PP dari Pusat,” terangnya.
Respons cepat pemda ini pun disambut baik oleh para buruh. Koordinator ASPSB Kabupaten Serang, Asep Saefullah, menyampaikan apresiasinya.
”Semoga ini bisa membuahkan hasil yang diharapkan para buruh,” ujarnya.***
