“Masyarakat yang punya kasus hukum silakan datang ke Zona Klinik Advokasi Hukum atau Zakiah di tiga tempat ini. Insyaallah kita juga sudah berkoordinasi atau ada LBH-LBH kami yang sudah bekerja sama. Insya Allah nanti kami layani dengan baik,” tutur istri Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Suanto itu.
Ratu Zakiyah menegaskan kembali bahwa seluruh layanan Zakiah diberikan tanpa biaya alias gratis.
“Karena kami ingin juga keadilan ini didapatkan untuk kelompok rentan atau yang kurang mampu. Karena kita tahu kalau urusan hukum pasti biayanya agak mahal,” ujarnya.
Turut hadir dalam acara tersebut sejumlah pejabat penting di lingkungan Pemkab Serang, mulai dari Kepala Kemenag Kabupaten Serang Uesul Qurni, Asda I Syamsuddin, Kepala DKPP Suhardjo, Kepala Diskominfo Surtaman, Kepala Dinsos Yadi Priyadi Rochdian, hingga Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Serang Lalu Farhna Nugraha.
Lalu Farhna menjelaskan bahwa Zakiah di MPP akan menjadi sentral pelayanan hukum dan mulai beroperasi pada Senin, 22 Oktober 2025.
“Jadi sewaktu-waktu ketika misalnya masyarakat membutuhkan pendampingan hukum, lalu kemudian membuat surat kuasa juga di sini sudah bisa langsung diakses dan dilayani. Tapi kita berharapnya masyarakat kabupaten tidak ada masalah, supaya semuanya tenang dan damai,” ujarnya.
Farhan menambahkan, masyarakat tidak perlu ragu datang ke MPP jika menghadapi persoalan hukum. Zakiah akan memberikan pendampingan litigasi maupun non-litigasi secara maksimal, termasuk untuk kasus hak tanah, perceraian, hingga tenaga kerja yang tidak mendapat haknya.
“Maka jangan sungkan teman-teman tenaga kerja datang ke MPP untuk bisa menceritakan persoalannya dan insyaallah nanti kita akan bantu secara maksimal,” katanya.
