Tangerang – Bupati Tangerang menegaskan sikapnya terkait desakan agar jam operasional truk tambang Parung Panjang dilonggarkan. Dalam rapat koordinasi bersama jajarannya, ia memastikan tidak akan terpengaruh oleh bujuk rayu pihak manapun yang berusaha melonggarkan aturan.
Menurutnya, kebijakan pembatasan jam operasional truk tambang di wilayah Tangerang telah disusun dengan mempertimbangkan keselamatan, kenyamanan, dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, ia menolak segala bentuk perubahan yang berpotensi merugikan warga.
“Kita harus berpihak kepada kepentingan masyarakat. Jangan sampai kebijakan justru menambah kemacetan, meningkatkan risiko kecelakaan, dan mencemari lingkungan,” tegas Bupati Tangerang.
Sikap ini berbeda dengan kebijakan Bupati Bogor yang baru-baru ini melonggarkan jam operasional truk tambang hingga hampir 24 jam. Keputusan tersebut memicu gelombang penolakan dari warga Parung Panjang yang menilai aturan itu membahayakan keselamatan dan lingkungan.
Dengan ketegasan ini, Pemerintah Kabupaten Tangerang menegaskan bahwa kepentingan publik tidak boleh dikorbankan demi melayani kepentingan bisnis semata.
