Tangerang – Kabupaten Tangerang kembali menunjukkan komitmennya dalam melindungi tenaga kerja. Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid, memaparkan capaian sekaligus inovasi program Jaminan Ketenagakerjaan di hadapan tim juri tingkat nasional pada ajang Paritrana Awards 2025. Penilaian dilakukan secara daring dari Kantor Askab PSSI Kabupaten Tangerang, Rabu (24/9/25).
Dalam kesempatan itu, Bupati menjelaskan bahwa dengan jumlah penduduk lebih dari 3 juta jiwa, Pemkab Tangerang bersama BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang dan BPJS Provinsi Banten terus melakukan berbagai terobosan untuk memperluas jangkauan perlindungan tenaga kerja. Program ini menyasar pekerja penerima upah, bukan penerima upah, hingga pekerja rentan.
“Saat ini 78 persen telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, meningkat signifikan dari tahun sebelumnya. Ini merupakan wujud nyata keberpihakan pemerintah daerah dalam melindungi pekerja, terutama yang rentan,” ungkap Bupati Maesyal Rasyid.
Bupati juga menekankan bahwa perlindungan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Tangerang tidak hanya mengandalkan APBD. Dukungan hadir dari APBDes hingga kepesertaan mandiri. Tahun 2025 saja, perlindungan pekerja rentan sudah mencakup lebih dari 562 ribu pekerja.
Tak berhenti di sana, sejumlah inovasi daerah juga dipaparkan. Mulai dari Program 1 ASN 1 Pekerja Rentan yang siap digulirkan pada 2026, hingga optimalisasi perlindungan bagi pekerja Ad Hoc Pemilu dan Pilkada.
“Kami juga terus menguatkan kolaborasi dengan desa dan kecamatan dalam memperluas kepesertaan, penguatan regulasi melalui Perda dan Perbup yang mendukung kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan serta pembentukan tim terpadu untuk memastikan ekosistem perlindungan sosial berjalan berkelanjutan,” jelasnya.
Sebagai wujud peningkatan pelayanan, Pemkab Tangerang juga menghadirkan gerai BPJS di mall dan pusat pelayanan terpadu. Strategi ini bertujuan agar layanan semakin dekat dengan masyarakat.
“Kami ingin memastikan bahwa seluruh pekerja di Kabupaten Tangerang terlindungi, sehingga mereka dapat bekerja dengan tenang dan memiliki jaminan sosial yang layak. Upaya ini bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk mendukung tercapainya universal coverage jaminan sosial di Indonesia,” pungkasnya.
