“Intinya, Dekranasda bisa didukung dari berbagai pintu. Namun semua harus tetap mengacu pada regulasi keuangan negara dan daerah, serta pertanggungjawaban yang jelas. Dengan begitu, pengembangan kerajinan dapat berjalan optimal sekaligus akuntabel,” ujar Fatoni.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam penguatan ekosistem kerajinan. Menurutnya, Dekranasda perlu menggandeng berbagai pihak seperti BUMD, BUMN, perbankan, organisasi kemasyarakatan, maupun perguruan tinggi agar program yang dijalankan lebih inovatif dan berdampak luas.
“Dekranasda tidak bisa bergerak sendiri. Dukungan stakeholder menjadi kunci dalam mendorong kreativitas, meningkatkan kualitas produk, serta memperluas pasar bagi perajin lokal. Semua ini harus berjalan seiring dengan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pemprov Banten, Babar Suharso menegaskan dukungan pemerintah daerah terhadap penguatan pendanaan program Dekranasda. Menurutnya, Disperindag tengah mendorong agar OPD di lingkungan Pemprov Banten yang menjadi anggota Dekranasda turut mengalokasikan anggaran untuk pengembangan kerajinan.
“Saat ini Disperindag sedang mendorong OPD Pemprov Banten yang menjadi anggota Dekranasda untuk mengalokasikan anggaran di OPD. Terkait mekanisme hibah, sedang disusun program kegiatan rutin. Selain itu, dukungan dari CSR perusahaan juga terus kita upayakan dan Dekranasda bersama Disperindag intens berkomunikasi kepada perusahaan,” jelas Babar.
Rakernas Dekranas tahun ini mengusung tema 'Optimalisasi Peran Dekranas Mengembangkan Produk Kerajinan Indonesia'. Rakernas diikuti 1.050 peserta dari seluruh provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia.
Forum ini diharapkan memperkuat sinergi pusat dan daerah, khususnya dalam memastikan pembiayaan berkelanjutan untuk pengembangan produk kerajinan dan pemberdayaan perajin.
