Sementara itu, pada Triwulan I 2025, investasi di Banten tembus Rp 31,1 triliun, menempatkan provinsi ini di peringkat lima nasional. Andra menekankan pentingnya pembenahan birokrasi untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan ramah investasi.
“Kami ingin birokrasi yang terbuka, efektif, efisien dan melayani. Pemerintahan itu harus melayani, bukan dilayani,” kata Andra.
Menuju Banten yang Indah dan Ramah
Potensi pariwisata juga menjadi perhatian, salah satunya pengembangan Tahura menjadi destinasi unggulan. Dalam upaya pengendalian banjir lintas wilayah, kantor gubernur pembantu dibuka di Tangerang Selatan untuk mempercepat koordinasi lintas daerah.
Melalui Banten Makmur, surplus beras sebesar 242.108 ton diproyeksikan pada tahun ini, didukung oleh pembangunan jalan usaha tani di empat daerah.
Tata Kelola Pemerintahan Bersih
Dalam bidang pemerintahan, Pemprov Banten kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut. Upaya pemberantasan korupsi diperkuat lewat sinergi dengan KPK, BPK, dan BPKP.
Penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) juga menjadi langkah strategis guna memastikan seluruh program tepat sasaran.
