BANTEN – Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar, menekankan komitmen serius Pemerintah Provinsi Banten dalam melaksanakan program percepatan penanganan stunting dan masalah gizi buruk. Hal ini merupakan bagian dari upaya untuk mencapai target Indonesia Emas 2045.
Pernyataan tersebut disampaikan Al Muktabar saat membuka Rapat Koordinasi Lintas Sektor Pencegahan Penurunan Stunting di Aula Akhlakul Karimah, Pusat Pemerintah Kota Tangerang, pada Rabu (25/9/2024).
“Kita telah dipandang baik dalam upaya penanganan stunting dan gizi buruk. Kami berkomitmen untuk melaksanakan langkah-langkah yang serius dengan pendekatan yang spesifik dan sensitif. Pendekatan ini jelas dan terukur, serta melibatkan pengumpulan dan pengukuran data balita secara menyeluruh,” ujarnya.
Al Muktabar menyatakan optimisme bahwa dengan penanganan yang serius, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, target penurunan stunting hingga 14 persen dapat dicapai, bahkan mungkin terlampaui.
“Pemprov Banten akan segera menindaklanjuti data yang diperoleh dan menerapkan berbagai pendekatan untuk menurunkan angka stunting hingga mencapai 14 persen,” tambahnya.
Agar program ini tepat sasaran, Pemprov Banten melakukan pendataan bayi dengan sistem by name by address, bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan. Pendataan ini mencakup penimbangan dan pengukuran menggunakan alat yang sesuai.
“Data by name by address sangat penting agar agenda kerja dapat dilaksanakan dengan tepat,” tegasnya.
“Provinsi Banten telah berhasil mengukur dan menimbang semua bayi secara 100 persen,” imbuh Al Muktabar.
Ia menjelaskan bahwa dari pendataan yang dilakukan secara menyeluruh, terdapat 824.212 balita yang terdata. Pemprov Banten bekerja sama dengan Posyandu dan PKK untuk mempercepat penanganan stunting dan gizi buruk.
“Intervensi dilakukan berdasarkan data by name by address. Kami juga memantau kegiatan intervensi melalui e-dasawisma,” ungkap Al Muktabar.
Melalui Dapur PKK, intervensi terhadap anak yang mengalami stunting dan gizi buruk dilakukan melalui program makanan bergizi dan makanan tambahan.
Al Muktabar juga menekankan bahwa Pemprov Banten telah menyiapkan pembiayaan kesehatan berbasis asuransi BPJS untuk penanganan kesehatan, dengan cakupan universal health care (UHC) mencapai 99 persen.
Untuk memantau intervensi dalam penanganan stunting dan gizi buruk, Pemprov Banten bekerja sama dengan Universitas Indonesia dalam mengembangkan aplikasi e-dasawisma. Aplikasi ini berfungsi untuk memantau semua intervensi yang dilakukan, sehingga kendala yang muncul dapat segera terdeteksi dan dianalisis.
Di kesempatan yang sama, Staf Ahli Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Kemaritiman Kemenko PMK, Budiono Subambang, memberikan apresiasi terhadap program dan langkah-langkah yang telah dilaksanakan oleh Pemprov Banten.
“Capaian target pembangunan nasional, terutama dalam penanganan stunting, gizi buruk, dan kemiskinan ekstrem, menunjukkan hasil yang baik. Ini adalah prestasi yang patut diapresiasi,” ucapnya.
Budiono menambahkan bahwa pencapaian tersebut tidak diperoleh dengan mudah, melainkan merupakan hasil kerja keras dalam perencanaan, pelaksanaan, serta komunikasi yang efektif dengan semua pemangku kepentingan untuk mencegah dan mempercepat penurunan stunting.
“Terima kasih kepada Provinsi Banten atas upaya ini,” tutup Budiono. (*)
(red)
