Virgojanti juga menjelaskan langkah antisipatif terhadap informasi yang tidak bertanggung jawab di media digital, bekerja sama dengan Kepolisian Daerah Banten dan Kementerian Kominfo.
Terkait masyarakat adat, ia memastikan bahwa Pemprov Banten akan memfasilitasi mereka untuk menyalurkan hak pilih dan meningkatkan partisipasi. Masyarakat adat Baduy yang telah berpartisipasi dalam Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif 2024 juga akan dilibatkan dalam Pilkada Serentak 2024.
Pramono Ubaid Tanthowi, anggota Komnas HAM, menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemprov Banten dalam penyelenggaraan Pilkada, termasuk pembayaran premi BPJS, dana santunan, dukungan kesehatan, dan pemantauan berita hoax. Namun, ia mengingatkan agar pemantauan siber tidak menghambat kebebasan berekspresi masyarakat dan mendorong netralitas semua aparat dalam menjalankan tugas sesuai undang-undang.
Sebagai informasi tambahan, Pemerintah Provinsi Banten telah menetapkan Perda Nomor 5 Tahun 2022 mengenai Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024. Total anggaran hibah untuk Pemilihan Serentak di Provinsi Banten mencapai Rp600,179 miliar, di mana Rp499,179 miliar diperuntukkan bagi KPU dan Rp100,999 miliar untuk Bawaslu. (*)
(red)
