SERANG – Pemerintah Provinsi Banten terus memperkuat kerjasama dengan media massa untuk memperkuat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Upaya ini bertujuan untuk memaksimalkan peran BUMDes sebagai pendorong utama perekonomian desa melalui pengembangan potensi lokal.
Forum diskusi bertajuk “Kolaborasi Pemprov Banten dan Media Massa dalam Penguatan BUMDes” diadakan di Ruang Rapat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Banten, KP3B, Serang, pada Rabu, 7 Agustus 2024. Diskusi ini membahas signifikansi BUMDes dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menambah pendapatan asli desa (PADes).
Acara dibuka oleh Kepala Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol Setda Provinsi Banten, Beni Ismail, S.STP., M.Si. Plt Kepala DPMPD Provinsi Banten, Siti Ma’ani Nina, juga hadir sebagai narasumber utama untuk membahas perkembangan terkini dan rencana pengembangan BUMDes di masa mendatang.
Hadir pula Ketua Dewan Pimpinan Daerah Komite Wartawan Reformasi Indonesia (DPD KWRI) Provinsi Banten, H. Edy Murpik, bersama pengurus dan anggota KWRI se-Provinsi Banten. Beni Ismail mengungkapkan bahwa media massa berperan krusial dalam mendukung program pemerintah, termasuk pemberdayaan BUMDes. “Media massa adalah mitra strategis Pemprov Banten dalam menyebarluaskan informasi dan edukasi. Dengan dukungan media, kami berharap informasi mengenai pemberdayaan BUMDes dapat tersebar secara efektif,” ujar Beni Ismail.
Forum ini juga mencakup peningkatan kapasitas manajerial, pemasaran digital, serta keterampilan pengelolaan keuangan dan administrasi. Media massa diharapkan dapat mempublikasikan kisah sukses dan inovasi BUMDes di Banten, untuk menginspirasi desa-desa lain dalam mengembangkan usaha mereka.
Siti Ma’ani Nina, sebagai narasumber utama, menegaskan pentingnya sinergi media massa. “Media berfungsi sebagai jembatan informasi terkait kebijakan dan program pemerintah dalam pengembangan BUMDes, menjangkau audiens yang lebih luas dan memastikan informasi tersampaikan dengan baik,” ungkap Nina.
Nina juga berharap masyarakat desa dapat memanfaatkan bantuan dan pembinaan pemerintah secara optimal. Ia yakin dukungan yang konsisten dapat menjadikan BUMDes di Provinsi Banten sebagai penggerak perekonomian desa yang mandiri dan berkelanjutan. “Kami yakin BUMDes bisa menjadi solusi untuk tantangan ekonomi desa dan memberikan kontribusi signifikan bagi pembangunan daerah. Dari 1.552 desa di Banten, sekitar 30 persen sudah memiliki BUMDes aktif dengan berbagai produk lokal,” kata Nina.
Ketua DPD KWRI Banten, H. Edy Murpik, mendukung penuh program pemberdayaan BUMDes. “Wartawan KWRI akan terus mendukung publikasi terkait pemberdayaan BUMDes. Penguatan ekonomi desa adalah kunci kemajuan Banten, dan kami mendukung langkah Pemprov Banten dalam memperkuat BUMDes,” ucapnya.
Edy Murpik juga menambahkan bahwa forum diskusi yang diinisiasi oleh Biro Adpim Setda Provinsi Banten dan DPMPD Provinsi Banten merupakan langkah tepat dalam rangka persiapan implementasi UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. UU ini memberikan peran lebih luas untuk pengembangan BUMDes sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021.
Wartawan yang tergabung dalam KWRI siap mendampingi BUMDes dalam pemanfaatan dan pengembangan e-commerce. “Semoga desa-desa di Provinsi Banten segera tumbuh dengan BUMDes yang dapat memasarkan produk lokal untuk kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan PADes,” pungkasnya.
Editor: Herfa
